Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk1041Keywords:
Government Regulation in Lieu of Law, Constitutional CourtAbstract
Constitutionally, the issuance of Government Regulation in Lieu of Law is the subjective right of the President based on the state of exigencies, but its formation should alway fulfill good, proportional and prudent principles of lawmaking. Eventhough the objective of issuing the Government Regulation in Lieu of Law on Constitutional Court is to restore public trust and credibility of Constitutional Court Justices, the content of the regulation may not be contradictional with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In order that there is no distortion in the use of subjective right of the President in issuing the regulation, the House of Representatives must objectively scrutinize whether the regulation is reasonable to be promulgated as a law ar must be denied.
References
Aloysius Soni BL de Rosari (editor), Centurygate Mengurai Konspirasi Penguasa–Pengusaha, Kompas, Jakarta, 2010.
Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992.
_______, Lembaga Kepresidenan, Pusat studi Hukum FH UII kerjasama dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999.
Maria Farida Indrati Suprapto, Ilmu Perundang-undangan (2), (Proses dan Teknik Pembentukannya), Kanisius, Yogyakarta, 2007.
Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
_______, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005.
_______, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konpress, Jakarta, 2006.
_______, Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
Kompas, Minggu, 6 Oktober 2013.
Edy OS Hiariej, “Operasi Tangkap Tangan”, Kompas, Senin, 7 Oktober 2013. Moh. Fajrul Falaakh, “Perppu kegentingan MK”, Kompas, Rabu, 9 Oktober 2013. Kompas, Senin, 14 Oktober 2013.
Kompas, Sabtu, 19 Oktober 2013.
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Indonesia, UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, tanggal 23 Agustus 2006.
Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, tanggal 8 Pebruari 2010.
Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, tanggal 18 Oktober 2011.
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Dalam Sengketa Lembaga Negara
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12/PMK/2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.
Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992.
_______, Lembaga Kepresidenan, Pusat studi Hukum FH UII kerjasama dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999.
Maria Farida Indrati Suprapto, Ilmu Perundang-undangan (2), (Proses dan Teknik Pembentukannya), Kanisius, Yogyakarta, 2007.
Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
_______, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005.
_______, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konpress, Jakarta, 2006.
_______, Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
Kompas, Minggu, 6 Oktober 2013.
Edy OS Hiariej, “Operasi Tangkap Tangan”, Kompas, Senin, 7 Oktober 2013. Moh. Fajrul Falaakh, “Perppu kegentingan MK”, Kompas, Rabu, 9 Oktober 2013. Kompas, Senin, 14 Oktober 2013.
Kompas, Sabtu, 19 Oktober 2013.
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Indonesia, UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, tanggal 23 Agustus 2006.
Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, tanggal 8 Pebruari 2010.
Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, tanggal 18 Oktober 2011.
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Dalam Sengketa Lembaga Negara
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12/PMK/2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.
Downloads
Published
2016-05-20
How to Cite
Huda, Ni’matul. 2016. “Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi 10 (4):557-78. https://doi.org/10.31078/jk1041.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
