Antara Cita-cita Konservasi dan Kerentanan Masuk Sandera Eksploitasi (Kajian Atas Beberapa Judicial Review terhadap UU Kehutanan)
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk834Keywords:
Constitutional Court Decision, Conservation, ExploitationAbstract
This paper aims to discuss some decisions of the Constitutional Court on judicial review of the Forestry Law. There are both positive and negative. A positive decision, to my opinion, can seen in No 013/PUU-III/2005 and No 021/PUU-III/2005. The reason I regard as a positive is based on the consequences of decision, which legitimates article about the ban on illegal logging in forests and the confiscation of equipment for stealing wood as constitutional ones. It is supporting conservation.A decision that negatively affects the spirit of conservation is noted in decision No. 003/PUU-II/2005. This ruling tends to prioritize legal certainty for mining companies to resume an open mine system in the preserved forestry. The author saw this one as reflection of the legal policy construction on forestry law that is taken hostage by exploitation interests.This paper, furthermore, tries to uncover the legal policy construction on forestry law as the base of problem sources. Therefore, the author needs to search for not only informations which are in the textual decision, but also ones are beyond it. The larger model of legal policy can be seen from the process of determining emergency condition when formulating the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law (Perpu), then when changing the Perpu become law, and government regulations concerning forestry post-decision of the Court Number 003/PUU-II/2005.The advantage of this paper is on efforts to uncover the source alignments of forestry law on the big corporation based on decision number 003/PUU-II/2005. It to know this source that could be an important basis to understand why decision of the Constitutional Court on the preserved forest is taken hostage.
References
1. Peraturan Perundang-undangan.
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Pasal Peralihan bagi UU 41/1999.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan.
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang penetapan izin bagi 13 perusahaan tambang yang telah beroperasi di hutan lindung sebelum berlakunya UU 41/1999.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-III/2005 dan Nomor 021/PUU-III/2005.
2. Buku
Aliansi untuk Penolakan Alih Fungsi Kawasan Lindung menjadi Pertambangan. Mengapa Kawasan Lindung tidak Boleh Ditambang, Jakarta: JATAM, 2004.
Perkins, John. Confessions of an Economic Hit Man, London: Penguin Books Ltd, 2006.
Rais, Mohammad Amien. Agenda-agenda Mendesak Bangsa; Selamatkan Indonesia! , Yogyakarta: PPSK Press, 2008.
Sutanta, Gatut dan Hari Sutjahjo. Akankah Indonesia Tenggelam Akibat Pemanasan Global?, Jakarta: Penebar Plus+, 2007.
3. Karangan dan Berita dalam Kumpulan Buku Karangan
Mahmud, Chalid. “Kemelut Tambang di Hutan Lindung: Rendahnya Tanggungjawab Publik”, dalam Tambang dan Kemiskinan; Catatan Kecil Kecil Kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2003, ed. Chalid Muhammad, Siti Maimunah dan Aminuddin Kirom, 310. Jakarta: JATAM, 2005.
Maimunah, Siti. “Sebelas Maret dan Tragedi Hutan Lindung Kita”, dalam Tambang dan Penghancuran Lingkungan; Kasus-kasus Pertambangan di Indonesia 2003-2004, ed. Siti Maimunah dan Chalid Muhammad, 55-56. Jakarta: JATAM, 2006.
Indonesia, Media. “Investasi Tambang Sebesar US$ 7,8 Miliar Terencana Hilang”, dalam Tambang dan Kemiskinan; Catatan Kecil Kecil Kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2003, ed. Chalid Muhammad, Siti Maimunah dan Aminuddin Kirom, 107. Jakarta: JATAM, 2005.
__________. “Perpu Kehutanan Jadi UU Lewat Voting; Reportase pada sidang paripurna DPR 15 Juli 2004”, dalam Tambang dan Pelanggaran HAM; Kasus-kasus Pertambangan di Indonesia 2004- 2005, ed. Siti Maimunah, 3. Jakarta: JATAM, 2007.
Tobroni, Faiq. “Memelihara Hutan, Mencegah Pemanasan Global”, dalam Prosiding Konferensi Nasional tentang Perubahan Iklim di Indonesia; Strategi Mitigasi dan Adaptasi dalam Perspektif Multidisiplin, ed. Sudibyakto, 425. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2010.
Tobroni, Faiq. “Politik Hukum HAM dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam”, dalam Politik Hukum HAM di Indonesia , ed. Ni’matul Huda, dkk, 47. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, 2010.
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Pasal Peralihan bagi UU 41/1999.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan.
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang penetapan izin bagi 13 perusahaan tambang yang telah beroperasi di hutan lindung sebelum berlakunya UU 41/1999.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-III/2005 dan Nomor 021/PUU-III/2005.
2. Buku
Aliansi untuk Penolakan Alih Fungsi Kawasan Lindung menjadi Pertambangan. Mengapa Kawasan Lindung tidak Boleh Ditambang, Jakarta: JATAM, 2004.
Perkins, John. Confessions of an Economic Hit Man, London: Penguin Books Ltd, 2006.
Rais, Mohammad Amien. Agenda-agenda Mendesak Bangsa; Selamatkan Indonesia! , Yogyakarta: PPSK Press, 2008.
Sutanta, Gatut dan Hari Sutjahjo. Akankah Indonesia Tenggelam Akibat Pemanasan Global?, Jakarta: Penebar Plus+, 2007.
3. Karangan dan Berita dalam Kumpulan Buku Karangan
Mahmud, Chalid. “Kemelut Tambang di Hutan Lindung: Rendahnya Tanggungjawab Publik”, dalam Tambang dan Kemiskinan; Catatan Kecil Kecil Kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2003, ed. Chalid Muhammad, Siti Maimunah dan Aminuddin Kirom, 310. Jakarta: JATAM, 2005.
Maimunah, Siti. “Sebelas Maret dan Tragedi Hutan Lindung Kita”, dalam Tambang dan Penghancuran Lingkungan; Kasus-kasus Pertambangan di Indonesia 2003-2004, ed. Siti Maimunah dan Chalid Muhammad, 55-56. Jakarta: JATAM, 2006.
Indonesia, Media. “Investasi Tambang Sebesar US$ 7,8 Miliar Terencana Hilang”, dalam Tambang dan Kemiskinan; Catatan Kecil Kecil Kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2003, ed. Chalid Muhammad, Siti Maimunah dan Aminuddin Kirom, 107. Jakarta: JATAM, 2005.
__________. “Perpu Kehutanan Jadi UU Lewat Voting; Reportase pada sidang paripurna DPR 15 Juli 2004”, dalam Tambang dan Pelanggaran HAM; Kasus-kasus Pertambangan di Indonesia 2004- 2005, ed. Siti Maimunah, 3. Jakarta: JATAM, 2007.
Tobroni, Faiq. “Memelihara Hutan, Mencegah Pemanasan Global”, dalam Prosiding Konferensi Nasional tentang Perubahan Iklim di Indonesia; Strategi Mitigasi dan Adaptasi dalam Perspektif Multidisiplin, ed. Sudibyakto, 425. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2010.
Tobroni, Faiq. “Politik Hukum HAM dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam”, dalam Politik Hukum HAM di Indonesia , ed. Ni’matul Huda, dkk, 47. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, 2010.
Downloads
Published
2016-05-20
How to Cite
Tobroni, Faiq. 2016. “Antara Cita-Cita Konservasi Dan Kerentanan Masuk Sandera Eksploitasi (Kajian Atas Beberapa Judicial Review Terhadap UU Kehutanan)”. Jurnal Konstitusi 8 (3):315-42. https://doi.org/10.31078/jk834.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
