Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Cipto Prayitno

Abstract


Tulisan ini diarahkan untuk melihat tentang batasan kewenangan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang dituangkan dalam Pasal 22 UUD 1945 sebagai ekses dari adanya keadaan yang dianggap genting dan memaksa atau dalam terminologi hukum sering disebut sebagai hal ihwal kegentingan memaksa. Namun demikian, keberadaan Pasal 22 UUD 1945 sebagai dasar hukum adanya kewenangan Presiden dalam membentuk PERPU tidak memberikan kepastian hukum mengenai apa saja batasan kewenangan presiden dalam pembentukan PERPU tersebut. Sifat subyektifitas yang menguat dalam diri Presiden menjadi problem dan pro kontra dalam setiap pembicaraan mengenai pembentukan PERPU ini. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan konseptual (conceptional approach), tulisan ini akan membedah mengenai tafsir-tafsir teoritis dan analisa hukum untuk melihat batasan kewenangan presiden dalam pembentukan PERPU yang sampai saat ini dinilai terlalu subyektif. Pada kesimpulannya bahwa terdapat 3 (tiga) pokok utama syarat adanya pembentukan PERPU yang dilakukan oleh Presiden yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 UUD 1945 dan hasil analisis hukum dalam tulisan ini. Ketiga hal tersebut yang pertama adalah batasan waktu (kapan) suatu PERPU yang oleh Maria Farida bersifat terbatas (sementara) dan batasan materi (subtansi) yang ditafsirkan dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 serta batasan terhadap perlindungan hak-hak konstitusional rakyat.


Keywords


Kewenangan Presiden, PERPU, Pembentukan Undang-Undang, Pasal 22 UUD 1945, HAM

Full Text:

PDF

References


Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Ghoffar, Abdul, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD Tahun 1945 Dengan Delapan Negara Maju.

Hamidi, Jazim, 2010, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Bandung: PT Alumni.

Indrati S., Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Jilid 1, Yogyakarta: PT Kanisius.

Kansil, C.S.T, 2008, Hukum Tata Negara Republik Indonesia : Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini, Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Monteiro, Josef M., Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan: Pustaka Yustisia.

Rais, Heppy El, 2012, Kamus Ilmiah Populer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soemantri, Sri, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan, Bandung: PT Remaja Posdakarya.

Yulistyowati, Efi, dkk, 2016, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesi: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember.

Jurnal

Arsil, Fitra, 2018, “Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan PERPU: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan PERPU di Negara-Negara Presidensial”, Jurnal Hukum &Pembangunan Tahun ke- 48, No. 1, Januari-Maret.

Huda, Ni’matul, 2010, “Pengujian PERPU oleh Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober.

Web/Internet

hukumonline.com, 2018, Syarat-Syarat Penetapan PERPU oleh Presiden, https:// www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt5188b1b2dfbd2/syarat-syarat-penetapan-PERPU-oleh-presiden, diakses pada 15 Oktober.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1733

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF view : 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.