Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk754Keywords:
Perpu, reviewing, constitutional courtAbstract
The authority to reviewing Perppu can not be obtained based on the interpretation of an institution or the situation that demanded the interpretation of a norm in the community, but must be strictly regulated in the constitution to the institution where authority was given, therefore there is no ‘juridical’ chaos in it.
References
Aloysius Soni BL de Rosari (editor), Centurygate Mengurai Konspirasi Penguasa – Pengusaha, Kompas, 2010.
Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Pusat studi Hukum FH UII kerjasama dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999.
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Diterbitkan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004.
__________, , Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Pers, Jakarta, 2007. Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia, Cetakan Pertama,
FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
__________, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.
Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Pusat studi Hukum FH UII kerjasama dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999.
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Diterbitkan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004.
__________, , Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Pers, Jakarta, 2007. Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia, Cetakan Pertama,
FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
__________, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.
Downloads
Published
2016-05-20
How to Cite
Huda, Ni’matul. 2016. “Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi 7 (5):073-092. https://doi.org/10.31078/jk754.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
