Prospek Penjatuhan Putusan Provisi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Alboin Pasaribu, Intan Permata Putri

Abstract


Provisional petition is not common in judicial review cases. This paper seeks to find the basis for submitting a provisional petition and the pattern of ruling on the provisional petition. The results showed that there were three things that became the basis for the petition for provisions, namely: (i) there were allegations of criminal acts in the formation of the law that was petitioned for review; (ii) protecting the constitutional rights which are seriously threatened and cannot be restored in the final judgment; and (iii) the urgent need for time to obtain a judge’s decision before the election, especially with regard to the right to vote and be elected. There were three pattern of rendering decisions on provisional petition, namely (i) dropped when the case examination process is ongoing and stated in writing before making the final decision; (ii) pronounced orally in court when the case examination process is ongoing and then reaffirmed in writing in the final decision; and (iii) decided simultaneously with the subject matter of the petition in the final judgment.


Keywords


Constitutional Court Decision; Judicial Review; Provisional Petition

Full Text:

PDF

References


Bisariyadi, “Putusan Sela Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49, No. 2 (2019), h. 398.

Dinoroy M. Aritonang, “Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya”, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume X Nomor 3 Desember 2013, h. 380.

Harahap, M. Yahya. "Hukum acara perdata." Jakarta: Sinar Grafika (2005). h 880-887

Harahap, M. Yahya. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan." Banding, Kasasi, Peninjaun Kembali, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika Offset (2000).

Laporan Tahunan Mahakamah Konstitusi. “Mengawal Demokrasi Konstitusional Pemilu Serentak 2019”.

Miftakhul Huda, “Putusan Provisi”, Majalah Konstitusi, Nomor 33, Oktober 2009.

Mohammad Mahrus Ali. "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." Jurnal Konstitusi 12, No. 1 (2016): 172-195.

Mulyadi, Lilik. Putusan hakim dalam hukum acara perdata Indonesia: teori, praktik, teknik membuat, dan permasalahannya. Citra Aditya Bakti, 2009.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Pusat Studi Konstitusi FH Universitas Andalas, “Perkembangan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 6 Desember 2010.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1813

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF view : 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.