Prospek Penjatuhan Putusan Provisi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Alboin Pasaribu, Intan Permata Putri

Abstract


Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap UUD 1945 merupakan pengujian norma yang bersifat abstrak, berbeda dengan karakteristik perkara yang lain Provisi dalam PUU merupakan ketidaklaziman. Provisi melekat pada perkara yang bersifat penerapan norma konkret. Melihat Putusan No 133/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU KPK, mahkamah mengabulkan permohonan provisi dan mengambil langkah progresif untuk menjamin keadilan. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual, yang ingin mencari model dari putusan provisi dalam pengujian Undang-Undang serta mencari kriteria permohonan provisi dikabulkan. Simpulan dari tulisan ini adalah terdapat 3 model dari putusan provisi yakni: a.Putusan provisi yang dijatuhkan tatkala proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung dan dituangkan secara tertulis sebelum menjatuhkan putusan akhir; b. Putusan provisi yang diucapkan secara lisan di dalam persidangan ketika proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung dan ditegaskan kembali secara tertulis dalam putusan akhir; dan c. Putusan provisi yang diputus secara bersamaan dengan pokok permohonan di dalam putusan akhir. Sedangkan untuk kriteria diambilnya putusan provisi merujuk pada ketentuan hukum acara dan perkara-perkara yang permohonan provisinya diterima oleh MK sebagaimana dikemukakan di atas, maka dasar diajukannya permohonan provisi dalam perkara pengujian undang-undang dapat dirumuskan sebagai berikut: a. Terdapat dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; b. Melindungi hak-hak konstitusional pemohon yang sangat terancam dan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir; dan c. Mendesaknya waktu untuk segera mendapatkan putusan hakim, khususnya berkenaan dengan penyelenggaraan pemilihan.


Keywords


Putusan Sela, Provisi, Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi

Full Text:

PDF

References


Bisariyadi, “Putusan Sela Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49, No. 2 (2019), h. 398.

Dinoroy M. Aritonang, “Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya”, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume X Nomor 3 Desember 2013, h. 380.

Harahap, M. Yahya. "Hukum acara perdata." Jakarta: Sinar Grafika (2005). h 880-887

Harahap, M. Yahya. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan." Banding, Kasasi, Peninjaun Kembali, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika Offset (2000).

Laporan Tahunan Mahakamah Konstitusi. “Mengawal Demokrasi Konstitusional Pemilu Serentak 2019”.

Miftakhul Huda, “Putusan Provisi”, Majalah Konstitusi, Nomor 33, Oktober 2009.

Mohammad Mahrus Ali. "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." Jurnal Konstitusi 12, No. 1 (2016): 172-195.

Mulyadi, Lilik. Putusan hakim dalam hukum acara perdata Indonesia: teori, praktik, teknik membuat, dan permasalahannya. Citra Aditya Bakti, 2009.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Pusat Studi Konstitusi FH Universitas Andalas, “Perkembangan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 6 Desember 2010.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1813

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF view : 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




           
© Copyright of Jurnal Konstitusi (p-ISSN: 1829-7706 e-ISSN: 2548-1657). Published by The Constitutional Court of The Republic of Indonesia