Prospek Penjatuhan Putusan Provisi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk1813Keywords:
Constitutional Court Decision, Judicial Review, Provisional PetitionAbstract
Provisional petition is not common in judicial review cases. This paper seeks to find the basis for submitting a provisional petition and the pattern of ruling on the provisional petition. The results showed that there were three things that became the basis for the petition for provisions, namely: (i) there were allegations of criminal acts in the formation of the law that was petitioned for review; (ii) protecting the constitutional rights which are seriously threatened and cannot be restored in the final judgment; and (iii) the urgent need for time to obtain a judge’s decision before the election, especially with regard to the right to vote and be elected. There were three pattern of rendering decisions on provisional petition, namely (i) dropped when the case examination process is ongoing and stated in writing before making the final decision; (ii) pronounced orally in court when the case examination process is ongoing and then reaffirmed in writing in the final decision; and (iii) decided simultaneously with the subject matter of the petition in the final judgment.
References
Bisariyadi, “Putusan Sela Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49, No. 2 (2019), h. 398.
Dinoroy M. Aritonang, “Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya”, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume X Nomor 3 Desember 2013, h. 380.
Harahap, M. Yahya. "Hukum acara perdata." Jakarta: Sinar Grafika (2005). h 880-887
Harahap, M. Yahya. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan." Banding, Kasasi, Peninjaun Kembali, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika Offset (2000).
Laporan Tahunan Mahakamah Konstitusi. “Mengawal Demokrasi Konstitusional Pemilu Serentak 2019”.
Miftakhul Huda, “Putusan Provisi”, Majalah Konstitusi, Nomor 33, Oktober 2009.
Mohammad Mahrus Ali. "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." Jurnal Konstitusi 12, No. 1 (2016): 172-195.
Mulyadi, Lilik. Putusan hakim dalam hukum acara perdata Indonesia: teori, praktik, teknik membuat, dan permasalahannya. Citra Aditya Bakti, 2009.
Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
Pusat Studi Konstitusi FH Universitas Andalas, “Perkembangan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 6 Desember 2010.
Dinoroy M. Aritonang, “Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya”, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume X Nomor 3 Desember 2013, h. 380.
Harahap, M. Yahya. "Hukum acara perdata." Jakarta: Sinar Grafika (2005). h 880-887
Harahap, M. Yahya. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan." Banding, Kasasi, Peninjaun Kembali, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika Offset (2000).
Laporan Tahunan Mahakamah Konstitusi. “Mengawal Demokrasi Konstitusional Pemilu Serentak 2019”.
Miftakhul Huda, “Putusan Provisi”, Majalah Konstitusi, Nomor 33, Oktober 2009.
Mohammad Mahrus Ali. "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." Jurnal Konstitusi 12, No. 1 (2016): 172-195.
Mulyadi, Lilik. Putusan hakim dalam hukum acara perdata Indonesia: teori, praktik, teknik membuat, dan permasalahannya. Citra Aditya Bakti, 2009.
Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
Pusat Studi Konstitusi FH Universitas Andalas, “Perkembangan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 6 Desember 2010.
Downloads
Published
2021-05-27
How to Cite
Pasaribu, Alboin, and Intan Permata Putri. 2021. “Prospek Penjatuhan Putusan Provisi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang”. Jurnal Konstitusi 18 (1):044-065. https://doi.org/10.31078/jk1813.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
