Implementasi Tax on Food dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 39/PUU-XIV/2016

Intan Permata Putri, Rima Yuwana Yustikaningrum, Ananthia Ayu Devitasari

Abstract


Pasca putusan MK No 39/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan permasalahan terkait kriteria 11 jenis komoditas pangan tidak terkena PPN. Namun mahkamah dalam putusan a quo memperluas pemaknaan 11 komoditas pangan sehingga bukan hanya 11 komoditas tersebut yang tidak dikenai PPN. Putusan ini penting dikarenakan meletakkan dasar jaminan hak atas pangan yang menjadi tanggung jawab negara. Permasalahan yang hendak disajikan oleh penulis yakni bagaimana implementasi putusan MK No 39/PUU-XIV/2016 terhadap penerapan PPN pada komoditas pangan? Bagaimana penerapan pajak pada komoditas pangan di berbagai negara? Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini meliputi Putusan, Buku, jurnal, laporan dan refenrensi lainnya terkait permasalahan jaminan hak atas pangan khususnya tentang pembebanan PPN atas komoditas pangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa pertama, pasca Putusan MK, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2020 yang menambah kriteria barang kebutuhan pokok menjadi 14 item. Namun kriteria ini harus senantiasa dievaluasi dan diperbarui sesuai dinamika sosial, ekonomi, gizi, ekologi dan variabel penunjang lain; kedua, pajak yang dikenakan pada makanan (tax on food) telah diterapkan pada beberapa negara seperti Denmark, Finlandia, Hungaria dan Perancis. Jumlah pangan yang dikenai pajak terdapat beberapa jenis seperti alkohol, tembakau, makanan yang tinggi gula, garam dan lemak jenuh. Tujuannya adalah membangun pola hidup sehat pada masyarakat. Namun dari negara-negara yang telah menerapkan tax on food tersebut tidak ada yang memasukkan bahan pokok sebagai objek pajak. Penerapan bahan pokok sebagai barang yang dikenai PPN tentu saja tidak sejalan dengan konstitusi serta konsep tax on food yang ada selama ini.


Keywords


Pajak Pertambahan Nilai, Komoditas Pangan, tax on food, Putusan MK

References


Awaludin Bima, Analisis Bagaimana Mengatasi Permasalahan Stunting di Indonesia?. Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat UGM. https://doi.org/10.22146/bkm.45197. Dapat diakses pada https://jurnal.ugm.ac.id/bkm/article/view/45197/24678

Bremmers, Harry, and Kai Purnhagen. "Regulating and managing food safety in the EU: a legal-economic perspective." Regulating and Managing Food Safety in the EU. Springer, Cham, 2018. 1-9.

Kisah Sri Mulyani dipermalukan Bos Bank Dunia Akibat Stunting, https://bisnis.tempo.co/read/1301677/kisah-sri-mulyani-dipermalukan-bos-bank-dunia-akibat-stunting/full&view=ok.

Muktamar Umakaapa, Stategi 2020 Melawan Stunting, https://news.detik.com/kolom/d-4858547/strategi-2020-melawan-stunting

Otto Hospes, ‘Overcoming Barriers to the Implementation of the Right to Food’. European Food and Feed Law Review 3, no.4 (2008): 246-261.

Pembebanan Tax on food dalam kebijakan di negara Denmark telah dilaporkan dalam the WHO European Region yang berjudul Using price policies to promote healthier diets. Dapat diakses di https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/273662/Using-price-policies-to-promote-healthier-diets.pdf

Pembebanan Tax on food dalam kebijakan di negara Finlandia telah dilaporkan dalam the WHO European Region yang berjudul Using price policies to promote healthier diets. Dapat diakses di https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/273662/Using-price-policies-to-promote-healthier-diets.pdf

Pembebanan Tax on food dalam kebijakan di negara hungaria telah dilaporkan dalam the WHO European Region yang berjudul Using price policies to promote healthier diets. Dapat diakses di https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/273662/Using-price-policies-to-promote-healthier-diets.pdf

Pembebanan Tax on food dalam kebijakan di negara Perancis telah dilaporkan dalam the WHO European Region yang berjudul Using price policies to promote healthier diets. Dapat diakses di https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/273662/Using-price-policies-to-promote-healthier-diets.pdf

Preliminary Observations of the Special Rapoorteur on the Right to Food, Hilal Elver, on her mission to Indonesia 9-18 April 2018. https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22949&LangID=E

Preliminary Observations of the Special Rapoorteur on the Right to Food, Hilal Elver, on her mission to Indonesia 9-18 April 2018. https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22949&LangID=E

Purnhagen, Kai, and Ellen van Kleef. "Commanding to “Nudge” via the Proportionality Principle?." Regulating and Managing Food Safety in the EU. Springer, Cham, 2018. 151-167.

Report of the Special Rapporteur on the Right to Food on her mission to Indonesia. A/HRC/40/56/Add.2 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/447/91/PDF/G1844791.pdf?OpenElement

The Economic & Social Cost of Illiteracy. https://worldliteracyfoundation.org/wp-content/uploads/2019/06/TheEconomicSocialCostofIlliteracy-2.pdf

Thiele, Silke, and Jutta Roosen. "Obesity, fat taxes and their effects on consumers." Regulating and Managing Food Safety in the EU. Springer, Cham, 2018. 169-193.

World Health Organisation Regional Office for Europe. “Using price policies to promote healthier diets”. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/273662/Using-price-policies-to-promote-healthier-diets.pdf




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1822

Article Metrics

Abstract view : 87 times
PDF (Bahasa Indonesia) view : 48 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




           
© Copyright of Jurnal Konstitusi (p-ISSN: 1829-7706 e-ISSN: 2548-1657). Published by The Constitutional Court of The Republic of Indonesia