Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk1711Keywords:
electoral justice, election violations, and election disputes.Abstract
The electoral justice system has been established in Law Number 7 of 2017. It is marked the electoral justice system has been established in Law Number 7 of 2017. It is marked by the regulation of all procedures for implementing the election stages and the mechanism for handling election violations or disputes. The settlement of violations and election disputes is carried out by Election Supervisory Body (Bawaslu). In resolving violations and conflicts, Bawaslu has the authority to issue final decisions. With this authority, the role of Bawaslu is strengthened in the framework of law enforcement for election justice. This study would like to examine how this authority is exercised, especially in West Sumatra. West Sumatra has chosen because this province has become one of the most vulnerable areas in terms of organizing free and fair elections. Furthermore, there has also been an increase in the number of cases handled by Bawaslu in the 2019 elections compared to 2014 in West Sumatera. Therefore, how election law enforcement is carried out by Bawaslu to realize electoral justice, particularly in handling election violations and disputes. This article using normative legal research methods by relying on legal materials in the form of court decisions and decisions of the Bawaslu in province and city. In this study, it was concluded that the electoral justice system had implemented in the process of handling violations and disputes by Bawaslu in West Sumatra. All complaint report indicated it, i.e., administrative offenses, alleged criminal acts, and election disputes have been passed based on procedures determined by statutory regulations. However, there are still some weaknesses that must be evaluated because the election justice can not maximize.
References
Buku
Ayoub, Ayman & Andrew Ellis (Ed.), 2010, Electoral Justice : The International IDEA Handbook. International IDEA. Stockholm.
Budiman, Arief 2002, Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Centre for Electoral Reform (Penyunting), 2010, Keadilan Pemilu : Ringkasan Buku Acuan International IDEA, kerjasama International IDEA, Bawaslu RI dan CETRO, Jakarta.
Fahmi, Khairul, 2011, Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Fahmi, Khairul, 2019, Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan Berintegritas, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Harun, Refly, 2016, Pemilu Konstiturional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini danke Depan, Rajagrafindo Persada, Jakarta
International IDEA, 2010, Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA, Indonesia Printer, Jakarta.
Joseph, Oliver dan Frank McLoughlin, 2019, Electoral Justice System Assessment Guide, International IDEA, Stockholm
Mahendra, Yusril Ihza, 1996, Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Gema Insani Press, Jakarta
Saldi Isra, Jimly Asshiddiqie, dkk., Pemilihan Umum Serentak, Jakarta, PT. Rajawali Press.
Supriyanto, Didik dan Ramlan Surbakti, 2014, Integritas Pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014, Kemitraan Partnership, Jakarta.
Tim Editor Bawaslu RI, 2018, Indeks Kerawanan Pemilu, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-UndangNomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pelanggaran Pemilihan Umum.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
Putusan-putusan
Pengadilan Tinggi Padang, Putusan Nomor 190/PID.SUS/2018/PTPDG dalam pekrara pidana pada peradilan tingkat banding atas nama terdakwa Mardalis.
Pengadilan Tinggi Padang, Putusan Nomor 55/PID.SUS/2019/PTPDG dalam perkara pidana pada pengadilan tingkat banding atas nama terdakwa Amin Hadia.
Pengadilan Negeri Solok, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Slk dalam perkara praperadilan antara Joni Edison Nuis selaku Pemohon Lawan Bawaslu Kota Solok sebagai Termohon, tanggal 17 Juni 2019.
Pengadilan Negeri Solok, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Slk dalam perkara pidana pemilu atas Heltiana Rahmi, tanggal 8 April 2019.
Pengadilan Negeri Solok, Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN.Slk dalam perkara pidana pemilu atas Junita, tanggal 24 Juni 2019.
Pengadilan Negeri Solok, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Slk dalam perkara pidana pemilu atas Rama Hafiz Hasri, tanggal 2 Juli 2019.
Pengadilan Negeri Solok, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Slk dalam perkara pidana pemilu atas Rika Hanom, tanggal 18 Juli 2019.
Pengadilan Negeri Batusangkar, Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Bsk dalam perkara pidana pemilu atas Dendi Oktafiadi, tanggal 1 Juli 2019.
Pengadilan Negeri Batusangkar, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Bsk dalam perkara pidana pemilu atas Antoni Surya Roza, tanggal 5 Maret 2019.
Pengadilan Negeri Sawahlunto, Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Swl dalam perkara pidana pemilu atas Syafrisal, tanggal 19 Juni 2019.
Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Psb dalam perkara pidana pemilu atas Amin Hadia, tanggal 28 Maret 2019.
Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.TjP dalam perkara pidana pemilu atas Yeni Safitri, tanggal 30 Mei 2019.
Pengadilan Negeri Kotobaru, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Kbr dalam perkara pidana pemilu atas Eva Wilda, tanggal 2 Mei 2019.
Pengadilan Negeri Bukittinggi, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Bkt dalam perkara pidana pemilu atas Mirawati Nurmatias, tanggal 15 Februari 2019.
Putusan Bawaslu Propinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Pendahuluan Nomor 002/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018.
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Pendahuluan Nomor 006/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/XII/2018.
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Pendahuluan Nomor 005/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/XI/2018.
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Pendahuluan Nomor 001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018.
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Pendahuluan Nomor 003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018.
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Nomor 009/PS.REG/03.00/IX/2018 terkait penyelesaian sengketa proses pemilu Partai Gerakan Perubahan Indonesia Provinsi Sumatera Barat.
Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Putusan Nomor 01/PS>REG/BAWASLU-PROV. SB.03.15/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan.
Bawaslu Kota Padang, Putusan Nomor 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.01/ VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu antara DPD Partai Berkarya Kota Padang dengan KPU Kota Padang.
Bawaslu Kota Sawahlunto, Putusan Bawaslu Kota Sawahlunto dalam penyelesaian sengketa proses pemilu antara DPC Partai Demokrat dengan KPU Kota Sawahlunto, tanggal 11 Oktober 2018.
Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, Putusan Nomor 001/PS.REG/BAWASLU-PROV. SB.03.09/VIII/2018 terkait penyelesaian sengketa proses pemilu DPD Partai Nasdem Kabupaten Dharmasraya, tanggal 31 Agustus 2018.
Bawaslu Kabupaten Agam, Putusan Nomor 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/ VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu Partai Berkarya, tanggal 31 Agustus 2018.
Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Putusan Nomor 01/PS.REG/BAWASLU-PROV. SB.03.16/VIII/2018 terkait penyelesaian sengketa proses pemilu DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI), tanggal 29 Agustus 2018.
Lain-lain dan Website
Bawaslu Sumbar, Data Rekapitulasi Angka Sengketa DCS dan DCT, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Surya Efitrimen, Evaluasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 dan Menatap Pilkada Serentak Tahun 2020, Presentasi dalam Seminar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang 14 Oktober 2019
Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019, 4 November 2019, https://www.bawaslu. go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/DATA%20PELANGGARAN%20 PEMILU%20TAHUN%202019%204%20NOVEMBER%202019-dikompresi. pdf, diakses tanggal 11 Februari 2019
Ayoub, Ayman & Andrew Ellis (Ed.), 2010, Electoral Justice : The International IDEA Handbook. International IDEA. Stockholm.
Budiman, Arief 2002, Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Centre for Electoral Reform (Penyunting), 2010, Keadilan Pemilu : Ringkasan Buku Acuan International IDEA, kerjasama International IDEA, Bawaslu RI dan CETRO, Jakarta.
Fahmi, Khairul, 2011, Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Fahmi, Khairul, 2019, Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan Berintegritas, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Harun, Refly, 2016, Pemilu Konstiturional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini danke Depan, Rajagrafindo Persada, Jakarta
International IDEA, 2010, Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA, Indonesia Printer, Jakarta.
Joseph, Oliver dan Frank McLoughlin, 2019, Electoral Justice System Assessment Guide, International IDEA, Stockholm
Mahendra, Yusril Ihza, 1996, Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Gema Insani Press, Jakarta
Saldi Isra, Jimly Asshiddiqie, dkk., Pemilihan Umum Serentak, Jakarta, PT. Rajawali Press.
Supriyanto, Didik dan Ramlan Surbakti, 2014, Integritas Pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014, Kemitraan Partnership, Jakarta.
Tim Editor Bawaslu RI, 2018, Indeks Kerawanan Pemilu, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-UndangNomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pelanggaran Pemilihan Umum.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
Putusan-putusan
Pengadilan Tinggi Padang, Putusan Nomor 190/PID.SUS/2018/PTPDG dalam pekrara pidana pada peradilan tingkat banding atas nama terdakwa Mardalis.
Pengadilan Tinggi Padang, Putusan Nomor 55/PID.SUS/2019/PTPDG dalam perkara pidana pada pengadilan tingkat banding atas nama terdakwa Amin Hadia.
Pengadilan Negeri Solok, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Slk dalam perkara praperadilan antara Joni Edison Nuis selaku Pemohon Lawan Bawaslu Kota Solok sebagai Termohon, tanggal 17 Juni 2019.
Pengadilan Negeri Solok, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Slk dalam perkara pidana pemilu atas Heltiana Rahmi, tanggal 8 April 2019.
Pengadilan Negeri Solok, Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN.Slk dalam perkara pidana pemilu atas Junita, tanggal 24 Juni 2019.
Pengadilan Negeri Solok, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Slk dalam perkara pidana pemilu atas Rama Hafiz Hasri, tanggal 2 Juli 2019.
Pengadilan Negeri Solok, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Slk dalam perkara pidana pemilu atas Rika Hanom, tanggal 18 Juli 2019.
Pengadilan Negeri Batusangkar, Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Bsk dalam perkara pidana pemilu atas Dendi Oktafiadi, tanggal 1 Juli 2019.
Pengadilan Negeri Batusangkar, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Bsk dalam perkara pidana pemilu atas Antoni Surya Roza, tanggal 5 Maret 2019.
Pengadilan Negeri Sawahlunto, Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Swl dalam perkara pidana pemilu atas Syafrisal, tanggal 19 Juni 2019.
Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Psb dalam perkara pidana pemilu atas Amin Hadia, tanggal 28 Maret 2019.
Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.TjP dalam perkara pidana pemilu atas Yeni Safitri, tanggal 30 Mei 2019.
Pengadilan Negeri Kotobaru, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Kbr dalam perkara pidana pemilu atas Eva Wilda, tanggal 2 Mei 2019.
Pengadilan Negeri Bukittinggi, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Bkt dalam perkara pidana pemilu atas Mirawati Nurmatias, tanggal 15 Februari 2019.
Putusan Bawaslu Propinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Pendahuluan Nomor 002/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018.
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Pendahuluan Nomor 006/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/XII/2018.
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Pendahuluan Nomor 005/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/XI/2018.
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Pendahuluan Nomor 001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018.
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Pendahuluan Nomor 003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018.
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Nomor 009/PS.REG/03.00/IX/2018 terkait penyelesaian sengketa proses pemilu Partai Gerakan Perubahan Indonesia Provinsi Sumatera Barat.
Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Putusan Nomor 01/PS>REG/BAWASLU-PROV. SB.03.15/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan.
Bawaslu Kota Padang, Putusan Nomor 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.01/ VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu antara DPD Partai Berkarya Kota Padang dengan KPU Kota Padang.
Bawaslu Kota Sawahlunto, Putusan Bawaslu Kota Sawahlunto dalam penyelesaian sengketa proses pemilu antara DPC Partai Demokrat dengan KPU Kota Sawahlunto, tanggal 11 Oktober 2018.
Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, Putusan Nomor 001/PS.REG/BAWASLU-PROV. SB.03.09/VIII/2018 terkait penyelesaian sengketa proses pemilu DPD Partai Nasdem Kabupaten Dharmasraya, tanggal 31 Agustus 2018.
Bawaslu Kabupaten Agam, Putusan Nomor 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/ VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu Partai Berkarya, tanggal 31 Agustus 2018.
Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Putusan Nomor 01/PS.REG/BAWASLU-PROV. SB.03.16/VIII/2018 terkait penyelesaian sengketa proses pemilu DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI), tanggal 29 Agustus 2018.
Lain-lain dan Website
Bawaslu Sumbar, Data Rekapitulasi Angka Sengketa DCS dan DCT, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Surya Efitrimen, Evaluasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 dan Menatap Pilkada Serentak Tahun 2020, Presentasi dalam Seminar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang 14 Oktober 2019
Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019, 4 November 2019, https://www.bawaslu. go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/DATA%20PELANGGARAN%20 PEMILU%20TAHUN%202019%204%20NOVEMBER%202019-dikompresi. pdf, diakses tanggal 11 Februari 2019
Downloads
Published
2020-05-06
How to Cite
Fahmi, Khairul, Feri Amsari, Busya Azheri, and Muhammad Ichsan Kabullah. 2020. “Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat”. Jurnal Konstitusi 17 (1):001-026. https://doi.org/10.31078/jk1711.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
