Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat

Khairul Fahmi, Feri Amsari, Busya Azheri, Muhammad Ichsan Kabullah

Abstract


Sistem keadilan pemilu telah dibangun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal itu ditandai dengan diaturnya seluruh prosedur pelaksanaan tahapan pemilu dan mekanisme penanganan pelanggaran atau sengketa pemilu. Penyelesaian pelanggaran pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Dalam menyelesaikan pelanggaran dan sengketa, Bawaslu berwenang menerbitkan putusan yang bersifat final. Dengan wewenang tersebut peran Bawaslu diperkuat dalam kerangka penegakan hukum untuk keadilan pemilu. Kajian ini hendak menelaah bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan, khususnya di Sumatera Barat. Dipilihnya Sumbar karena provinsi ini menjadi salah satu daerah yang rawan dari aspek penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Selain itu, di Sumbar juga terjadi peningkatan jumlah kasus yang ditangani Bawaslu pada Pemilu 2019 dibandingkan 2014. Terkait hal itu, masalah yang hendak dijawab adalah bagaimana penegakan hukum pemilu dilaksanakan Bawaslu dalam rangka mewujudkan keadilan pemilu, khususnya dalam penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu. Masalah tersebut dijawab menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengandalkan bahan hukum berupa putusan pengadilan dan putusan Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam kajian ini disimpulkan bahwa sistem keadilan pemilu telah dijalankan dalam proses penanganan pelanggaran dan sengketa oleh Bawaslu di Sumatera Barat. Hal itu ditandai dengan diprosesnya setiap laporan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana dan sengketa pemilu berdasarkan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian, beberapa kelemahan yang ditemui masih mengganjal cita perwujudan keadilan pemilu secara lebih optimal.

The electoral justice system has been established in Law Number 7 of 2017. It is marked the electoral justice system has been established in Law Number 7 of 2017. It is marked by the regulation of all procedures for implementing the election stages and the mechanism for handling election violations or disputes. The settlement of violations and election disputes is carried out by Election Supervisory Body (Bawaslu). In resolving violations and conflicts, Bawaslu has the authority to issue final decisions. With this authority, the role of Bawaslu is strengthened in the framework of law enforcement for election justice. This study would like to examine how this authority is exercised, especially in West Sumatra. West Sumatra has chosen because this province has become one of the most vulnerable areas in terms of organizing free and fair elections. Furthermore, there has also been an increase in the number of cases handled by Bawaslu in the 2019 elections compared to 2014 in West Sumatera. Therefore, how election law enforcement is carried out by Bawaslu to realize electoral justice, particularly in handling election violations and disputes. This article using normative legal research methods by relying on legal materials in the form of court decisions and decisions of the Bawaslu in province and city. In this study, it was concluded that the electoral justice system had implemented in the process of handling violations and disputes by Bawaslu in West Sumatra. All complaint report indicated it, i.e., administrative offenses, alleged criminal acts, and election disputes have been passed based on procedures determined by statutory regulations. However, there are still some weaknesses that must be evaluated because the election justice can not maximize.

 


Keywords


electoral justice; election violations; and election disputes.

Full Text:

PDF

References


Buku

Ayoub, Ayman & Andrew Ellis (Ed.), 2010, Electoral Justice : The International IDEA Handbook. International IDEA. Stockholm.

Budiman, Arief 2002, Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Centre for Electoral Reform (Penyunting), 2010, Keadilan Pemilu : Ringkasan Buku Acuan International IDEA, kerjasama International IDEA, Bawaslu RI dan CETRO, Jakarta.

Fahmi, Khairul, 2011, Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fahmi, Khairul, 2019, Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan Berintegritas, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Harun, Refly, 2016, Pemilu Konstiturional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini danke Depan, Rajagrafindo Persada, Jakarta

International IDEA, 2010, Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA, Indonesia Printer, Jakarta.

Joseph, Oliver dan Frank McLoughlin, 2019, Electoral Justice System Assessment Guide, International IDEA, Stockholm

Mahendra, Yusril Ihza, 1996, Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Gema Insani Press, Jakarta

Saldi Isra, Jimly Asshiddiqie, dkk., Pemilihan Umum Serentak, Jakarta, PT. Rajawali Press.

Supriyanto, Didik dan Ramlan Surbakti, 2014, Integritas Pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014, Kemitraan Partnership, Jakarta.

Tim Editor Bawaslu RI, 2018, Indeks Kerawanan Pemilu, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-UndangNomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Putusan-putusan

Pengadilan Tinggi Padang, Putusan Nomor 190/PID.SUS/2018/PTPDG dalam pekrara pidana pada peradilan tingkat banding atas nama terdakwa Mardalis.

Pengadilan Tinggi Padang, Putusan Nomor 55/PID.SUS/2019/PTPDG dalam perkara pidana pada pengadilan tingkat banding atas nama terdakwa Amin Hadia.

Pengadilan Negeri Solok, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Slk dalam perkara praperadilan antara Joni Edison Nuis selaku Pemohon Lawan Bawaslu Kota Solok sebagai Termohon, tanggal 17 Juni 2019.

Pengadilan Negeri Solok, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Slk dalam perkara pidana pemilu atas Heltiana Rahmi, tanggal 8 April 2019.

Pengadilan Negeri Solok, Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN.Slk dalam perkara pidana pemilu atas Junita, tanggal 24 Juni 2019.

Pengadilan Negeri Solok, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Slk dalam perkara pidana pemilu atas Rama Hafiz Hasri, tanggal 2 Juli 2019.

Pengadilan Negeri Solok, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Slk dalam perkara pidana pemilu atas Rika Hanom, tanggal 18 Juli 2019.

Pengadilan Negeri Batusangkar, Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Bsk dalam perkara pidana pemilu atas Dendi Oktafiadi, tanggal 1 Juli 2019.

Pengadilan Negeri Batusangkar, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Bsk dalam perkara pidana pemilu atas Antoni Surya Roza, tanggal 5 Maret 2019.

Pengadilan Negeri Sawahlunto, Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Swl dalam perkara pidana pemilu atas Syafrisal, tanggal 19 Juni 2019.

Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Psb dalam perkara pidana pemilu atas Amin Hadia, tanggal 28 Maret 2019.

Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.TjP dalam perkara pidana pemilu atas Yeni Safitri, tanggal 30 Mei 2019.

Pengadilan Negeri Kotobaru, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Kbr dalam perkara pidana pemilu atas Eva Wilda, tanggal 2 Mei 2019.

Pengadilan Negeri Bukittinggi, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Bkt dalam perkara pidana pemilu atas Mirawati Nurmatias, tanggal 15 Februari 2019.

Putusan Bawaslu Propinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Pendahuluan Nomor 002/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Pendahuluan Nomor 006/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/XII/2018.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Pendahuluan Nomor 005/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/XI/2018.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Pendahuluan Nomor 001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Pendahuluan Nomor 003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Putusan Nomor 009/PS.REG/03.00/IX/2018 terkait penyelesaian sengketa proses pemilu Partai Gerakan Perubahan Indonesia Provinsi Sumatera Barat.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Putusan Nomor 01/PS>REG/BAWASLU-PROV. SB.03.15/VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan.

Bawaslu Kota Padang, Putusan Nomor 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.01/ VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu antara DPD Partai Berkarya Kota Padang dengan KPU Kota Padang.

Bawaslu Kota Sawahlunto, Putusan Bawaslu Kota Sawahlunto dalam penyelesaian sengketa proses pemilu antara DPC Partai Demokrat dengan KPU Kota Sawahlunto, tanggal 11 Oktober 2018.

Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, Putusan Nomor 001/PS.REG/BAWASLU-PROV. SB.03.09/VIII/2018 terkait penyelesaian sengketa proses pemilu DPD Partai Nasdem Kabupaten Dharmasraya, tanggal 31 Agustus 2018.

Bawaslu Kabupaten Agam, Putusan Nomor 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/ VIII/2018 terkait sengketa proses pemilu Partai Berkarya, tanggal 31 Agustus 2018.

Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Putusan Nomor 01/PS.REG/BAWASLU-PROV. SB.03.16/VIII/2018 terkait penyelesaian sengketa proses pemilu DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI), tanggal 29 Agustus 2018.

Lain-lain dan Website

Bawaslu Sumbar, Data Rekapitulasi Angka Sengketa DCS dan DCT, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Surya Efitrimen, Evaluasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 dan Menatap Pilkada Serentak Tahun 2020, Presentasi dalam Seminar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang 14 Oktober 2019

Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019, 4 November 2019, https://www.bawaslu. go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/DATA%20PELANGGARAN%20 PEMILU%20TAHUN%202019%204%20NOVEMBER%202019-dikompresi. pdf, diakses tanggal 11 Februari 2019




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1711

Article Metrics

Abstract view : 96 times
PDF view : 72 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.