Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Authors

  • Khairul Fahmi Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

DOI:

https://doi.org/10.31078/jk1224

Keywords:

Criminalitation, Elections

Abstract

Penal law is a branch of law applied as instrument in overseeing free and fair election. By means of penal law or its approach, it is expected that various offenses can be proceeded in the course of assuring fair election processes. However, in regulation and implementation, the application of penal law in administration   of election is yet effective. This is due to the legal subsystems that underlie the election legal system which comprise election  penal  law,  apparatus  involved  in the enforcement of election law, and the culture of the parties involved in election administration.

References

Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1, Jakarta : Kencana
Andi Hamzah, 2012, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya, Jakarta : PT. Sofmedia
I Gede Yuliartha, Lembaga Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia, file:///C:/Users/user/ Downloads/667-1417-1-PB.pdf
Keputusan Bersama Antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 055/A/JA/VI/2008, No. Pol. : B/06/VI/2008, Nomor : 01/BAWASLU/ KB/VI/2008 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009
Lawrence M. Friedman, 2001, American Law: An Introduction, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, Jakarta : PT. Tatanusa
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
Ramlan Surbakti, dkk., 2011, Penanganan Pelanggaran Pemilu, Buku 15, Jakarta: kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency
Topo Santoso, dkk., 206, Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, Jakarta : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi

Published

2016-05-20

How to Cite

Fahmi, Khairul. 2016. “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”. Jurnal Konstitusi 12 (2):264-83. https://doi.org/10.31078/jk1224.

Issue

Section

Articles