Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah

Abstract

Pancasila memiliki posisi khusus dalam UUD 1945, Selain Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, “khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan,” Pancasila yang narasinya terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 merupakan salah satu norma konstitusi yang tidak dapat diubah (unamendable article). Hal ini dikarenakan Pasal 37 ayat (1) UUD 1945 menyatakan hanya pasal-pasal UUD 1945 yang dapat diubah, sedangkan Pembukaan UUD 1945 bukanlah termasuk pasal UUD 1945. Tulisan ini bermaksud untuk mencari tahu kaitan antara kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia dan keberadaannya sebagai norma konstitusi yang tidak dapat diubah. Lebih lanjut, tulisan ini akan melihat konteks sejarah penentuan Pancasila sebagai dasar negara dan upaya untuk memasukan Pancasila dalam pasal UUD 1945. Selain itu, tulisan ini akan mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut Pancasila sebagai sumber hukum dan dasar negara. Menurut Penulis, sebutan “Pancasila” perlu ditetapkan dalam pasal-pasal UUD 1945 untuk menegaskan secara expressis verbis bahwa Pancasila merupakan dasar negara atau ideologi bangsa. Hal ini penting untuk menjadikan Pancasila tidak sekedar sebagai jargon semata yang bahkan nama Pancasila tidak tersebutkan dalam UUD 1945 meskipun narasinya terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.Pancasila has a special position in the 1945 Constitution, in addition to Article 37 paragraph (5) of the 1945 Constitution which states, "specifically regarding the form of the Unitary State of the Republic of Indonesia, changes cannot be made," Pancasila which the narrative is contained in the Fourth Paragraph of the Opening of the 1945 Constitution is one of the constitutional norms that can not be changed (unamendable article). This is because Article 37 paragraph (1) of the 1945 Constitution states that only the articles of the 1945 Constitution can be amended, while the Preamble to the 1945 Constitution does not belong to the 1945 Constitution. This paper intends to find out the relationship between the position of the Pancasila in Indonesian constitution and its existence as a constitutional norm which cannot be changed. Furthermore, this paper will look at the historical context of the determination of Pancasila as the basis of the state and efforts to include Pancasila in the 1945 Constitution article. In addition, this paper will examine the decisions of the Constitutional Court which called Pancasila as a source of law and the basis of the state. According to the author, the term "Pancasila" needs to be stipulated in the articles of the 1945 Constitution to expressly state that Pancasila is the basis of the state or ideology of the nation. It is important to make Pancasila not merely a jargon that even the name of Pancasila is not mentioned in the 1945 Constitution although the narrative is contained in the Preamble to the 1945 Constitution.