Konstitusionalitas Hak Perguruan Tinggi untuk Mengelola Kekayaan Negara

Abstract

Pada 12 Desember 2013, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara 103/PUU-X/2012. Perkara tersebut diajukan oleh para mahasiswa hukum dari Universitas Andalas yang pada pokoknya mempersoalkan salah satunya terkait dengan konstitusionalitas hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi yang sejatinya memang rentan untuk disalahgunakan. Tulisan ini akan mengkaji putusan tersebut, serta putusan atas isu-isu lainnya untuk melihat keterkaitan satu sama lain seperti mengenai konstitusionalitas penyelenggaraan perguruan tinggi negeri badan hukum. Tulisan ini juga mengaitkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan putusan-putusan sebelumnya secara komprehensif. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan penyerahan hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi adalah konstitusional, selama kepemilikan atas kekayaan negara tersebut tidak dialihkan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Walau demikian, fakta yang terungkap dalam persidangan, pemerintah justru telah memberi “fleksibilitas” dalam tata kelola dan manajemen keuangan perguruan tinggi, baik dalam pengalokasian maupun dalam penggunaan dana baik yang bersumber dari APBN maupun dari sumber-sumber pendanaan lainnya yang tentu saja rentan untuk disalahgunakan, sehingga penulis merekomendasikan urgensinya pengaturan tata kelola perguruan tinggi agar terhindar dari penyalahgunaan pengelolaan dan termasuk pencegahan atas tindakan koruptif.On December 12, 2013, the Constitutional Court has ruled the case 103/PUU-X/2012. The case was filed by law students from the University of Andalas who questioned related to the constitutionality of the right of the management of state assets handled by universities that are actually vulnerable to misuse. This paper will examine the decision, as well as the decision on other issues to see the interrelationship of each other such as the constitutionality of the organization of state universities legal entities. This paper also links the Decision with previous decisions in a comprehensive description. Ultimately, the Constitutional Court has declared that the transfer of state property rights to universities is constitutional, as long as the ownership of the state’s property is not transferred and its execution is carried out in accordance with the requirements stipulated by the government. Nevertheless, the facts revealed in the trial even the government has given “flexibility” in the management and financial management of universities, both in the allocation and in the use of funds either sourced from the state budget or from other sources of funding which of course vulnerable to abuse. That is why the author recommend the urgency of governance regulations of universities to avoid misuse of management and including the prevention of corrupt acts.