Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk1146Keywords:
voting system, a quota of 30%, affirmative actionAbstract
Affirmative action by giving 30% quota for women, is a constitutional rights that must be seen in proportional viewed without override the right of people sovereignty. As a major stakeholder in the democratic state, is the right of people to elect their representatives to sit in parliament. Waiver of the right of people to elect their representatives is a violation in the democracy system and a violation of people sovereignty.
References
Geoffrey Robertson, 2002, “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global”, terj. Komnas HAM, Jakarta, hlm.3-4.
Gudmundur Alfredson and Asbjorn Eide (ed), 1999, “The Universal Declaration of Human Rights A Common Standard of Achievement”, Kluwer Law International, Hague, hlm.xxxii;
Junita Budi Rahman, Perempuan di dalam Negara Maskulin Indonesia; dalam Rangka Peningkatan Keterwakilannya di Parlemen, (Makalah) Pusat Penelitian Peranan Wanita – Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 2004, hlm.11.
Karlina Leksono-Supelli, Kekerasan terhadap Perempuan: Perjalanan “Pretty SOP” ke Kejahatan terhadap Kemanusiaan”, terpetik dari Laporan Lokakarya Internasional Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2002, hlm. 9-12.
Khofifah Indar Parawansa, Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, dalam Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah, Internasional IDEA, Jakarta 2002, hlm. 46; dibandingkan dengan data Sekretariat Jenderal DPR dan Komisi Pemilihan Umum.
Iskandar Hoesin, 2003, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun Denpansar, Bali, 14 – 18 Juli 2003.
Rudi M. Rizki, 1999, “Catatan Mengenai Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia”, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., ed. Mieke Komar et.al., Alumni, Bandung, hlm. 672.
S. Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 8.
Saparinah Sadli, Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, (makalah), Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender - Universitas Indonesia, Jakarta, 27 September 1999, hlm. 3.
Satya Arinanto, 2003, “Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia”, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.67.
Scott Davidson, 1999, “Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional”, terj. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm.2
Sidik Pramono, (Ed), 2011, Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Penguatan Kebijakan Afirmasi, Seri Elektoral Demokrasi Buku 7, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, hlm. 6.
Willem van Genugten J.M (ed), 1994, Human Rights Reference, The Hague: Netherlands ministry of foreign Affairs, hlm. 73.
Gudmundur Alfredson and Asbjorn Eide (ed), 1999, “The Universal Declaration of Human Rights A Common Standard of Achievement”, Kluwer Law International, Hague, hlm.xxxii;
Junita Budi Rahman, Perempuan di dalam Negara Maskulin Indonesia; dalam Rangka Peningkatan Keterwakilannya di Parlemen, (Makalah) Pusat Penelitian Peranan Wanita – Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 2004, hlm.11.
Karlina Leksono-Supelli, Kekerasan terhadap Perempuan: Perjalanan “Pretty SOP” ke Kejahatan terhadap Kemanusiaan”, terpetik dari Laporan Lokakarya Internasional Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2002, hlm. 9-12.
Khofifah Indar Parawansa, Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, dalam Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah, Internasional IDEA, Jakarta 2002, hlm. 46; dibandingkan dengan data Sekretariat Jenderal DPR dan Komisi Pemilihan Umum.
Iskandar Hoesin, 2003, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun Denpansar, Bali, 14 – 18 Juli 2003.
Rudi M. Rizki, 1999, “Catatan Mengenai Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia”, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., ed. Mieke Komar et.al., Alumni, Bandung, hlm. 672.
S. Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 8.
Saparinah Sadli, Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, (makalah), Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender - Universitas Indonesia, Jakarta, 27 September 1999, hlm. 3.
Satya Arinanto, 2003, “Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia”, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.67.
Scott Davidson, 1999, “Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional”, terj. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm.2
Sidik Pramono, (Ed), 2011, Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Penguatan Kebijakan Afirmasi, Seri Elektoral Demokrasi Buku 7, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, hlm. 6.
Willem van Genugten J.M (ed), 1994, Human Rights Reference, The Hague: Netherlands ministry of foreign Affairs, hlm. 73.
Downloads
Published
2016-05-20
How to Cite
Kurniawan, Nalom. 2016. “Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24 PUU-VI 2008”. Jurnal Konstitusi 11 (4):714-36. https://doi.org/10.31078/jk1146.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
