Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk1112Keywords:
conflict of legal norms, constitutional reviewAbstract
The study elaborated on the construction of “conflict of legal norms” in constitutional review scheme. There are eleven problems as result of this study, which include: The ideology of the state “Pancasila” as a standard review of “conflict of legal norms” act against 1945 constitution; Constitutional court has a review of act passed before and after 1945 Constitution amendment with standard of 1945 constitution; 1945 constitution is “the living constitution” for the enforcing of law and justice; Constitutional court has authority to review of act against 1945 constitution by vertical and horizontal perspective; enforceability aspect of constitutional review is a part of material review, not formal review; the meaning of “conflict of legal norms” must be comprehend elaborated in the decisions to enforcing of law and justice; Constitutional Court does not used priority of the original intent interpretation and remained unfulfilled of other model interpretation if original intent interpretation caused ineffectiveness of constitution; non constitution be permitted for the formal review, but in material review is not implement; “nemo judex idoneus in propria causa” of procedural law principle can remained unfulfilled by “ius curia novit” principle to promote of the 1945 constitution; the formal review of “conflict of legal norms” can remained unfulfilled by utility principle to priority of legal substance; the retroactive decision caused legal uncertainly.
References
Abdul Latif, 2009, ”Fungsi MK: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi”, Yogyakarta, Total Media
Artidjo Alkostar, 2008, “Korupsi Politik di Negara Modern”, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press
Bagir Manan, 2003, ”Teori dan Politik Konstitusi”, Yogyakarta, FH UII Press
Dahlan Thaib, Ni’matul Huda, dan Jazim Hamidi, 2005, “Teori dan Hukum Konstitusi”, Jakarta, Rajawali Pers
Jazim Hamidi, 2006, “Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI”, Jakarta, Konstitusi Press
Jimly Asshiddiqie, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Jakarta, Yasrif Watampone
__________, 2008, “Menuju Negara Hukum Yang Demokratis”, Jakarta, Konstitusi Press
M. Fajrul Falaakh, “Konstitusi Dalam Berbagai Lapisan Makna”, Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 3 September 2006, h. 113
__________, makalah pendapat ahli dalam pengujian Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang MA, dalam putusan MK No.27/PUU-VII/2009, h. 41.
Machmud Aziz, “Aspek-Aspek Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundangundangan”, Jurnal Konstitusi Volume 3 No.3 September 2006, h. 142
Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, “Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya”, Yogyakarta, Kanisius
Moh. Mahfud MD, 2007, “Komisi Yudisial dalam Mosaik Ketatanegaraan Kita”, Bunga Rampai Komisi Yudisal dan Reformasi Peradilan, Jakarta, Komisi Yudisial.
__________, 2009, “Ceramah Kunci Ketua MK Pada Kongres Pancasila Pada Tanggal 30 Mei 2009”, dalam Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MK.
__________, “Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu”, Jakarta:Rajawali Pers.
__________, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta, Rajawali Pers.
__________, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta, Rajawali Pers.
__________, 2011, “Pancasila sebagai Tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa”, dalam Surono dan Mifthakhul Huda (ed), Prosiding Sarasehan Nasional 2011: Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstituisionalitas Indonesia, Yogyakarta, MK dan Universitas Gadjah Mada.
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekano, 1993, “Ikthisar Antinomi: Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum”, Jakarta, CV. Rajawali
Rifqi S. Assegaf, “Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang- Undang Komisi Yudisial: Momentum Penguatan Gerakan Anti”Mafia Peradilan””, makalah di sampaikan dalam Diskusi Publik Eksaminasi Putusan MK tentang UU KY yang diselenggarakan oleh PuKAT UGM dan Indonesian Court Monitoring, Yogyakarta, 28 September 2006, h. 5
Rofiqul-Umam Ahmad, M.Ali Safa’at, Rafiudin Munis Tamar, 2007, “Implikasi Perubahan Undang-undang Dasar 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (ed) Konstitusi dan Kenegaraan Indonesia Kontemporer: Pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Para Pakar Hukum”, Bekasi, The Biography Institute
Saldi Isra, dkk., 2010, ”Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di MK (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)”, Padang dan Jakarta, Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas
Satjipto Rahardjo, 2009,” Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik,” Jakarta, Kompas
Tanto Lailam, “Desain Pengujian Formil dalam Praktik Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstititusi PKK Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang Volume II No.1 September 2013, h. 87.
_________, “Desain Tolok Ukur Pancasila dalam Pengujian Undang-undang untuk Mewujudkan Keadilan Substantif, Jurnal Konstitusi P3KP Fakultas Hukum Universitas Jambi Volume II No.1 h. 65-66.
_________, “Asas-asas Hukum Sebagai Tolok Ukur Pertentangan Norma dalam Putusan Pengujian Undang-undang, Jurnal Konstititusi PKK Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Volume II No.1 Septermber 2013, h. 54.
Yuliandri, 2009, “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan”, Jakarta: Rajawali Pers
Artidjo Alkostar, 2008, “Korupsi Politik di Negara Modern”, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press
Bagir Manan, 2003, ”Teori dan Politik Konstitusi”, Yogyakarta, FH UII Press
Dahlan Thaib, Ni’matul Huda, dan Jazim Hamidi, 2005, “Teori dan Hukum Konstitusi”, Jakarta, Rajawali Pers
Jazim Hamidi, 2006, “Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI”, Jakarta, Konstitusi Press
Jimly Asshiddiqie, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Jakarta, Yasrif Watampone
__________, 2008, “Menuju Negara Hukum Yang Demokratis”, Jakarta, Konstitusi Press
M. Fajrul Falaakh, “Konstitusi Dalam Berbagai Lapisan Makna”, Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 3 September 2006, h. 113
__________, makalah pendapat ahli dalam pengujian Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang MA, dalam putusan MK No.27/PUU-VII/2009, h. 41.
Machmud Aziz, “Aspek-Aspek Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundangundangan”, Jurnal Konstitusi Volume 3 No.3 September 2006, h. 142
Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, “Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya”, Yogyakarta, Kanisius
Moh. Mahfud MD, 2007, “Komisi Yudisial dalam Mosaik Ketatanegaraan Kita”, Bunga Rampai Komisi Yudisal dan Reformasi Peradilan, Jakarta, Komisi Yudisial.
__________, 2009, “Ceramah Kunci Ketua MK Pada Kongres Pancasila Pada Tanggal 30 Mei 2009”, dalam Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MK.
__________, “Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu”, Jakarta:Rajawali Pers.
__________, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta, Rajawali Pers.
__________, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta, Rajawali Pers.
__________, 2011, “Pancasila sebagai Tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa”, dalam Surono dan Mifthakhul Huda (ed), Prosiding Sarasehan Nasional 2011: Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstituisionalitas Indonesia, Yogyakarta, MK dan Universitas Gadjah Mada.
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekano, 1993, “Ikthisar Antinomi: Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum”, Jakarta, CV. Rajawali
Rifqi S. Assegaf, “Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang- Undang Komisi Yudisial: Momentum Penguatan Gerakan Anti”Mafia Peradilan””, makalah di sampaikan dalam Diskusi Publik Eksaminasi Putusan MK tentang UU KY yang diselenggarakan oleh PuKAT UGM dan Indonesian Court Monitoring, Yogyakarta, 28 September 2006, h. 5
Rofiqul-Umam Ahmad, M.Ali Safa’at, Rafiudin Munis Tamar, 2007, “Implikasi Perubahan Undang-undang Dasar 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (ed) Konstitusi dan Kenegaraan Indonesia Kontemporer: Pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Para Pakar Hukum”, Bekasi, The Biography Institute
Saldi Isra, dkk., 2010, ”Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di MK (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)”, Padang dan Jakarta, Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas
Satjipto Rahardjo, 2009,” Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik,” Jakarta, Kompas
Tanto Lailam, “Desain Pengujian Formil dalam Praktik Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstititusi PKK Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang Volume II No.1 September 2013, h. 87.
_________, “Desain Tolok Ukur Pancasila dalam Pengujian Undang-undang untuk Mewujudkan Keadilan Substantif, Jurnal Konstitusi P3KP Fakultas Hukum Universitas Jambi Volume II No.1 h. 65-66.
_________, “Asas-asas Hukum Sebagai Tolok Ukur Pertentangan Norma dalam Putusan Pengujian Undang-undang, Jurnal Konstititusi PKK Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Volume II No.1 Septermber 2013, h. 54.
Yuliandri, 2009, “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan”, Jakarta: Rajawali Pers
Downloads
Published
2016-05-20
How to Cite
Lailam, Tanto. 2016. “Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang”. Jurnal Konstitusi 11 (1):18-42. https://doi.org/10.31078/jk1112.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
