Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta

Suranto Suranto, Nasrullah Nasrullah, Tanto Lailam

Abstract


Kajian ini bertujuan mencari model rekrutmen penyelenggara pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta yang independen dan berintegritas dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model rekrutmen dalam Undang-undang No.12 Tahun 2008 masih melibatkan kekuasaan eksekutif (Gubernur atau Bupati/Walikota), sementara Undang-undang No.15 Tahun 2011 dan Undang-undang No.7 Tahun 2017 sudah terdapat model rekrutmen yang baik dan proses yang terukur. Sistem rekrutmen yang terkandung dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 sudah cukup ideal, beberapa keunggulan dari sistem ini adalah adanya keterlibatan publik dalam proses rekrutmen, sehingga hasil rekrutmen dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Selain itu, sistem yang saat ini dilakukan adalah melalui pembentukan Tim Seleksi yang terdiri dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Namun, terdapat beberapa kelemahan,  yaitu: (1) rekrutmen Tim Seleksi harus dilakukan secara terbuka, (2) perpaduan sistem CAT dengan tertulis untuk menjamin calon penyelenggara pemilu memiliki kemampuan teoritis dan praktik secara baik; (3) keterlibatan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk memilih dan menetapkan calon penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten/ Kota; (4) peningkatan kesadaran masyarakat bahwa lembaga penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang independen dan profesional, sehingga politik preferensi bisa ditekan.


Keywords


KPU, Bawaslu, Rekrutmen, Independen, Integritas

Full Text:

PDF

References


Buku

DKPP, 2015, Penyelenggaraan Pemilu di Dunia, Jakarta: DKPP RI

Didik Supriyanto, 2007, Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu, Jakarta: Perludem

Heru Widodo, 2018, Hukum Acara Sengketa Pemilukada: Dinamika di Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Kompress, 2018

Janedjri M. Gaffar, 2012, Politik Hukum Pemilu, Jakarta: Konstitusi Press

Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, 2015, Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif, Jakarta: Kemiteraan Partnership

Saldi Isra, 2017, Pemilu dan Pemulihan Kedaulatan Rakyat, Jakarta, Themis Publishing

Artikel/ Jurnal

Moh. Sugihariyadi dan Joni Rahardjo, “Menakar Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu 2014 Di Kota Garam: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi, Dan Kompetensi Kepemiluan, Jurnal Addin, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

M.Imam Nasef, “Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 21 Juli 2014

Refly Harun, Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Jurnal Konstitusi Volume 13, Nomor 1 Maret 2016

Wahyu Nugroho, “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Wawancara

Wawancara dengan Anggota DKPP RI Dr.Ida Budhiaty, Jakarta 14 Agusts 2018

Wawancara dengan Staff Ahli Bawaslu RI Dr. Abdullah Iskandar, 16 Agustus 2018

Wawancara dengan Pakar Hukum Tata Negara Dr. Refly Harun, 14 Agustus 2018




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1713

Article Metrics

Abstract view : 125 times
PDF view : 91 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.