Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia

Achmad Edi Subiyanto

Abstract


Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden setelah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum diselenggarakan secara serentak. Namun demikian terdapat kelemahan dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak. Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya diikuti oleh proses penyusunan kebijakan berbasis bukti dengan data yang kuat dan berdasarkan simulasi terhadap penyelenggaraan. Dengan demikian, beban penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat diidentifikasi sejak awal dan langkah-langkah untuk meminimalisasi resiko dapat dipikirkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah perlu dievaluasi mengenai persoalan integritas penyelenggara atau peserta Pemilihan Umum, misalnya dengan memperketat sistem rekrutmen, sehingga dapat mewujudkan Pemilihan Umum serentak yang berintegritas di masa yang akan datang.


Keywords


Pemilihan Umum; Demokrasi; Mahkamah Konstitusi

Full Text:

PDF

References


Buku:

Manan, Bagir, 2012, Membedah UUD 1945, Editor: Moh. Fadli, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).

Asshiddiqie, Jimly, 2008. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Asshiddiqie, Jimly, 2006. Parpol dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi, Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4, Desember 2006.

Asshiddiqie, Jimly, 2005. Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta: Mahkamah Konsitusi RI, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, 2006. Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Mahkamah Konstitusi, 2008. Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi Prof. HAS. Natabaya, S.H., LLM, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Mahfud MD., Moh., 2011. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Rajawali Press.

Mahfud MD., Moh., 2011. Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

Isra, Saldi, 2019, Sistem Pemerintahan Indonesia, Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Putusan Mahkamah Konstitusi:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Web:

https://nasional.kompas.com.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1726

Article Metrics

Abstract view : 92 times
PDF view : 59 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.