Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk1544Keywords:
Legal Standing, Foreign Citizens, Constitutional CourtAbstract
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diajukan oleh ketiga orang pelaku Bali Nine yang merupakan warga negara asing. Adapun Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memutuskan bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh ketiga warga negara asing tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), bahwa terhadap putusan ini terdapat dissenting opinion dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon berkewarganegaraan asing, yaitu Hakim Konstitusi Laica Marzuki, Achmad Roestandi, Harjono dan Maruarar Siahaan, yang pada intinya mengakui legal standing bagi ketiga warga negara asing tersebut. Dalam perspektif perbandingan, terdapat beberapa Mahkamah Konstitusi di dunia menerima permohonan constitutional review oleh warga negara asing, seperti halnya di Republik Ceko, Mongolia serta Republik Federal Jerman. Adapun tulisan ini bertujuan untuk menggagas pemberian legal standing bagi warga negara asing dalam permohonan constitutional review di Mahkamah Konstitusi. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian legal standing bagi warga negara asing dalam permohonan constitutional review di Mahkamah Konstitusi ke dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait dapat dilakukan dengan melihat perspektif hak asasi manusia dan negara hukum.After The Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007 regarding the constitutional review of The Law Number 22 Year 1997 about Narcotics lodged by the three Bali Nine case of which they are foreign citizens. Based on the Decision of the Constitutional Court, the application from them was unacceptable (niet van ontvankelijk verklaard), that toward this decision there are dissenting opinion of 4 (four) constitution judges related to the legal standing of foreign citizens in the applicantion, they are Laica Marzuki, Achmad Roestandi, Harjono and Maruarar Siahaan. In essence, they are admitting legal standing for them in the case. Seen from the perspective comparison, there are several of the world constitutional courts accepting the constitutional review by those foreign citizens, such as Czech Republic, Mongolia and Federal Republic of Germany. This paper aims to analyze the idea for granting the legal standing for foreign citizens applicant of constitutional review in the Constitutional Court. This paper is created by using the normative legal writing method with conceptual approach, comparative approach, and statute approach. Through this paper is expected to has the idea for granting the legal standing of foreign citizens on constitutional review in the Constitutional Court into the Law of Constitutional Court and the Regulation of Constitutional Court based on human rights perspective and the country of law.
References
Buku
Asshiddiqie, Jimly, 2010, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.
______ dan Ahmad Syarizal, 2006, Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara, Cetakan Pertama, Jakarta : Konpress.
______, 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta : Sinar Grafika,.
______, 2010, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika.
______, 2015, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Grafindo Press.
______, Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, dan Anna Triningsih, 2017, Putusan Monumental (Menjawab Problematika Kenegaraan), Cetakan Pertama, Malang: Setara Press.
Atmadja, I Dewa Gede, 2013, Filsafat Hukum, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press.
Ayunita, Khelda, 2017, Pengantar Hukum Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Tiara Media Wacana.
Fadjar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fadjar, Abdul Muktie, 2008, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press.
Garner, Bryan A., ed., 2009, Black's Law Dictionary, 9th edition, St. Paul, Minnessota: Thomson Reuters.
Göttinger, Vlastimil, 2007, "Dignity of Man in Adjudication of the Constitutional Court of the Czech Republic (General Grounds And Up-To-Date Case Law)", dalam Comparing Constitutional Adjudication : A Summer School on Comparative Interpretation of European Constitutional Jurisprudence, 2nd Edition, Brno: University of Trento.
Harjono, 2008, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Wakil Ketua MK, Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20, Bandung: Alumni.
Byambadorj, Jamsrangiin, 2009, "The Constitutional Court is an Importan Institution in the Mongolian State System", dalam Constitutional Review and Separation of Powers, Sixth Conference of Asian Constitutional Court Judges Konrad-Adenauer-Stiftung, Singapore.
Lorenz, Stephan Baumann Klaus, Darius Ramazani, 2017, The Federal Constitutional Court, Bundesverfassungsgericht, Leinfelden-Echterdingen : Laubengaier GmbH & Co. KG.
Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2011, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media.
Muhtaj, Majha El, 2007, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Group.
Odonkhuu, Munkhsaikhan, 2014, Towards Better Protection of Fundamental Rights in Mongolia: Constitutional Review and Interpretation, Nagoya: the Nagoya University Consumers' Co-operative Association.
Purbopranoto, Kuntjoro, 1969, Hak-hak Azasi Manusia dan Pantjasila, Cetakan Ketiga, Djakarta: Pradnja Paramita.
Poerwadarminta, W.J.S, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketigapuluhdelapan, Jakarta: Balai Pustaka.
Siahaan, Maruarar, 2012, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
Sunggono, Bambang, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Suryabrata, Sumandi, 1992, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali.
Sunario, 1951, Hak-hak Manusia Internasional, Cetakan Pertama, Djakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Whittington, Keith E., 1999, Constitutional Interpretation, Textual Meaning, Original and Judicial Review, Kansas: University Press of Kansas.
Artikel, Publikasi maupun Non-Publikasi dan Majalah Chakim, M. Luthfi, 2017,"Legal Standing Warga Negara Asing di MK Jerman dan Mongolia", Majalah Konstitusi, Edisi 125, Juli.
Ginsburg, Tom, and Gombosuren Ganzorig,"When Courts And Politics Collide: Mongolia's Constitutional Crisis", Columbia Journal Of Asian Law, Volume 14 Number 2, 2001, pp. 314-315.
______,"Constitutional Courts in New Democracies : Understanding Variation in East Asia", Global Jurist Advances, Volume 2, Issue 1, Article 4, 2002, pp. 13-15.
Gomille, Christian,"The Federal Constitutional Court of Germany – a "superappellate court" in civil law cases?", Ritsumeikan Law Review, No. 31, 2014, pp. 161-162.
Hollander, Pavel, The Role of the Czech Constitutional Court: Application of the Constitution in Case Decisions of Ordinary Courts, Parker Sch. J.E.Eur.L.4 (1997), p. 447.
Jaeger, R., and Dr. S. Broß, 2001,"The relations between the Constitutional Courts and the other national courts, including the interference in this area of the action of the European courts", Report of the Constitutional Court of the Federal Republic of Germany was reported on the Conference of European Constitutional Courts XIIth Congress, p. 5.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar, Nomor 2-3/PUU-V/2007 tertanggal 30 Oktober 2007.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Acara Pengucapan Putusan (VIII), Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2007, h. 59.
Staynnes, Answer C., 2010, "Perlindungan Hak Asasi Orang Asing dalam Konstitusi: Analisis Kedudukan Hukum Orang Asing dalam Permohonan Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi", Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Streinz, Rudolf,"The Role of the German Federal Constitutional Court Law and Politics", Ritsumeikan Law Review, No. 31, 2014, p. 95-100.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-undang.
Konstitusi Mongolia.
The law on Constitutional Court procedure.
Basic Law for the Federal Republic of Germany.
Act on the Federal Constitutional Court.
Czech Republic Constitution.
Constitutional Court Act of 16 June 1993.
Asshiddiqie, Jimly, 2010, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.
______ dan Ahmad Syarizal, 2006, Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara, Cetakan Pertama, Jakarta : Konpress.
______, 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta : Sinar Grafika,.
______, 2010, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika.
______, 2015, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Grafindo Press.
______, Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, dan Anna Triningsih, 2017, Putusan Monumental (Menjawab Problematika Kenegaraan), Cetakan Pertama, Malang: Setara Press.
Atmadja, I Dewa Gede, 2013, Filsafat Hukum, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press.
Ayunita, Khelda, 2017, Pengantar Hukum Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Tiara Media Wacana.
Fadjar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fadjar, Abdul Muktie, 2008, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press.
Garner, Bryan A., ed., 2009, Black's Law Dictionary, 9th edition, St. Paul, Minnessota: Thomson Reuters.
Göttinger, Vlastimil, 2007, "Dignity of Man in Adjudication of the Constitutional Court of the Czech Republic (General Grounds And Up-To-Date Case Law)", dalam Comparing Constitutional Adjudication : A Summer School on Comparative Interpretation of European Constitutional Jurisprudence, 2nd Edition, Brno: University of Trento.
Harjono, 2008, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Wakil Ketua MK, Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20, Bandung: Alumni.
Byambadorj, Jamsrangiin, 2009, "The Constitutional Court is an Importan Institution in the Mongolian State System", dalam Constitutional Review and Separation of Powers, Sixth Conference of Asian Constitutional Court Judges Konrad-Adenauer-Stiftung, Singapore.
Lorenz, Stephan Baumann Klaus, Darius Ramazani, 2017, The Federal Constitutional Court, Bundesverfassungsgericht, Leinfelden-Echterdingen : Laubengaier GmbH & Co. KG.
Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2011, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media.
Muhtaj, Majha El, 2007, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Group.
Odonkhuu, Munkhsaikhan, 2014, Towards Better Protection of Fundamental Rights in Mongolia: Constitutional Review and Interpretation, Nagoya: the Nagoya University Consumers' Co-operative Association.
Purbopranoto, Kuntjoro, 1969, Hak-hak Azasi Manusia dan Pantjasila, Cetakan Ketiga, Djakarta: Pradnja Paramita.
Poerwadarminta, W.J.S, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketigapuluhdelapan, Jakarta: Balai Pustaka.
Siahaan, Maruarar, 2012, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
Sunggono, Bambang, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Suryabrata, Sumandi, 1992, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali.
Sunario, 1951, Hak-hak Manusia Internasional, Cetakan Pertama, Djakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Whittington, Keith E., 1999, Constitutional Interpretation, Textual Meaning, Original and Judicial Review, Kansas: University Press of Kansas.
Artikel, Publikasi maupun Non-Publikasi dan Majalah Chakim, M. Luthfi, 2017,"Legal Standing Warga Negara Asing di MK Jerman dan Mongolia", Majalah Konstitusi, Edisi 125, Juli.
Ginsburg, Tom, and Gombosuren Ganzorig,"When Courts And Politics Collide: Mongolia's Constitutional Crisis", Columbia Journal Of Asian Law, Volume 14 Number 2, 2001, pp. 314-315.
______,"Constitutional Courts in New Democracies : Understanding Variation in East Asia", Global Jurist Advances, Volume 2, Issue 1, Article 4, 2002, pp. 13-15.
Gomille, Christian,"The Federal Constitutional Court of Germany – a "superappellate court" in civil law cases?", Ritsumeikan Law Review, No. 31, 2014, pp. 161-162.
Hollander, Pavel, The Role of the Czech Constitutional Court: Application of the Constitution in Case Decisions of Ordinary Courts, Parker Sch. J.E.Eur.L.4 (1997), p. 447.
Jaeger, R., and Dr. S. Broß, 2001,"The relations between the Constitutional Courts and the other national courts, including the interference in this area of the action of the European courts", Report of the Constitutional Court of the Federal Republic of Germany was reported on the Conference of European Constitutional Courts XIIth Congress, p. 5.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar, Nomor 2-3/PUU-V/2007 tertanggal 30 Oktober 2007.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Acara Pengucapan Putusan (VIII), Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2007, h. 59.
Staynnes, Answer C., 2010, "Perlindungan Hak Asasi Orang Asing dalam Konstitusi: Analisis Kedudukan Hukum Orang Asing dalam Permohonan Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi", Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Streinz, Rudolf,"The Role of the German Federal Constitutional Court Law and Politics", Ritsumeikan Law Review, No. 31, 2014, p. 95-100.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-undang.
Konstitusi Mongolia.
The law on Constitutional Court procedure.
Basic Law for the Federal Republic of Germany.
Act on the Federal Constitutional Court.
Czech Republic Constitution.
Constitutional Court Act of 16 June 1993.
Downloads
Published
2019-01-15
How to Cite
Yusa, I Gede, Komang Pradnyana Sudibya, Nyoman Mas Aryani, and Bagus Hermanto. 2019. “Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing Dalam Constitutional Review”. Jurnal Konstitusi 15 (4):752-73. https://doi.org/10.31078/jk1544.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
