The Power of Constitutional Court to Settle Disputes on Local Election Results : Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus  Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Bisariyadi Bisariyadi; I Dewa Gede Palguna

doi:10.31078/jk2011

Authors

Bisariyadi Bisariyadi Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia
I Dewa Gede Palguna Faculty of Law, Udayana University, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31078/jk2011

Keywords:

Local Election, Election, Electoral Results Disputes, Constitutional Court

Abstract

Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022 abolished the proposal to establish a special court that have the power to resolve disputes on local election. As a result, that power shifted to Constitutional Court. This, de facto, is not the power designed to be exercised by the Court. Back tracked on historical trajectory of holding direct local elections, there has been a tug-of-war between judicial bodies on who have the legitimate power to settle the disputes on local elections results. This study aims to examine the power of Constitutional Court to adjudicate disputes on local election results. To achieve the research objective, this research framework will look at the historical context to have an overview of the dynamics of transposition of judicial bodies to settle the disputes. In addition, this also assess Constitutional Court decisions which provide interpretations as the basis for the legitimacy of the Court's power to adjudicate local election disputes.

References

Albab, Abid Ulil. “Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pilkada.” Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 3 (2018): 542. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1745.

Asshiddiqie, Jimly, and Ahmad Syahrizal. Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara. Jakarta: Konpress, 2006.

Budimansyah, Budimansyah. “Tinjauan Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).” Jurnal Hukum Media Bhakti 2, no. 2 (2018): 96–106. https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.28.

Buku VI: Kekuasaan Kehakiman, Edisi Internal. Jakarta: , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, n.d.

Ginsburg, Tom. Judicial Review in New Democracies. Constitutional Courts in Asian Cases. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Ginsburg, Tom, and Zachary Elkins. “Ancillary Powers of Constitutional Courts.” Texas Law Review 87, no. 7 (2009): 1431–61.

Hamilton, Madison, and Jay. The Federalist Papers. New York: the New American Library, 1961.

Handberg, Roger. Courts, Law, and Politics in Comparative Perspective. The Journal of Politics. Vol. 59. New Haven and London: Yale University Press, 1996.

Harefa, Yonata, Haposan Siallagan, and Hisar Siregar. “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung.” Nommensen Journal of Legal Opinion 1, no. 01 (2020): 139–52. https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.342.

Hausmaninger, H. The Austrian Legal System. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2003.

Indonesia. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (2014).

———. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

———. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (2015).

———. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (2016).

———. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (1999).

———. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (2014).

———. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (2020).

———. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (2004).

———. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (1974).

———. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (2015).

Jackson, Vick C., and Mark Tushnet. Comparative Constitutional Law, Second Edition. New York: Foundation Press, 2006.

Mahkamah Konstitusi. Jejak Langkah Satu Dasawarsa Mengawal Konstitusi 2003-2013. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2013.

———. “Menegakkan Keadilan Substantif, Laporan Tahun Mahkamah Konstitusi RI 2008.” Jakarta, 2009.

———. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003.” Jakarta, 2003.

———. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004.” Jakarta, 2004.

———. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.” Jakarta, 2022.

———. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.” Jakarta, 2013.

Mauro Cappelletti. The Judicial Process in Comparative Perspective. Oxford: Clarendon Press, 1989.

MD, Mahfud. “Evaluasi Pemilukada Dalam Prespektif Demokrasi Dan Hukum.” In Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada Di Indonesia, 7. Jakarta: Konpress, 2012.

Mikail, Yazwardi dan Kiki. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilukada: Studi Kasus Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2013.” Jurnal Tamaddun 15, no. 2 (2015): 67–106.

“Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan. 1999-2002,” n.d.

Nugraha, Fajar Kuala. “Peran Mahkamah Konstitusi ( MK ) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah ( Pilkada ).” Jurnal Transformative 2 (2016): 58–74.

Octaviani, Putu Tantry, and I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pada Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah.” Kertha Negara 03, no. 01 (2015). https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/11880.

Palguna, I Dewa Gede. Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Dan Welfare State. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

———. “Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negarfa (Studi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Perbandingan).” Universitas Indonesia, 2011.

Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal, 2003.

Rais, Amien. “Keynote Speech Yang Disampaikan Pada Seminar Nasional.” In Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota/Kabupaten Sebagai Wujud Demokrasi Lokal. Jakarta, 2003.