Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Independen Peradilan Pemilukada

Aprilian Sumodiningrat

Abstract


Pengaturan kewenangan lembaga yang menyelesaikan sengketa Pemilukada mengalami perubahan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Perubahan tersebut berakibat pada Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilukada, namun melalui putusan nomor 97/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan tersebut. Putusan tersebut direspon oleh Presiden dan DPR dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengisyaratkan penyelesaian sengketa hasil Pemilukada diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga terbentuk lembaga peradilan khusus pemilu. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa yang menjadi urgensi transformasi Bawaslu menjadi peradilan khusus pemilu dan bagaimana wujud serta ruang lingkup Bawaslu apabila ditransformasikan menjadi peradilan khusus pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan yang bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum dalam perkara tindak pidana pemilu semakin menguatkan harapan transformasi Bawaslu menjadi peradilan khusus pemilu yang independen.

Since Law Number 12 of 2008, there has been a change in the regulation of the institution's power that settles Regional Election disputes. The Constitutional Court was given jurisdiction to decide disputes regarding Regional Election results due to this reform. By judgment number 97/PUU-XI/2013, the Constitutional Court revoked this power. In response to this judgment, the President and the House of Representatives of Republic of Indonesia issued Law No.8 of 2015, which stated that the Constitutional Court would redetermine the Regional Election results until a special election court was established. The fundamental issue addressed in this paper is the necessity of converting Bawaslu into a special election court and the form and scope of Bawaslu after it has been changed. A normative legal research technique is used in this work. The study's findings show that Bawaslu actuality as a quasi-judicial entity that works as an investigator and public prosecutor in electoral crime cases supports the argument for its transition into an independent election special court.

 


Keywords


Transformasi; Bawaslu; Peradilan Khusus Pemilu; Independen.

Full Text:

PDF

References


BUKU

Agustyati, Khoirunnisa Veri Junaidi, and Sidik Pramono. Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pemantauan Pemilu 1999 - 2014. Edited by Retno Widyastuti. Jakarta: Perludem, 2015.

Bawaslu RI. Panduan Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2018.

Huda, Uu Nurul. Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia. Jawa Barat: Fokus Media, 2018.

Jayus. Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu. Surabaya: Jakad Publishing, 2019.

Mochtar, Zainal Arifin. Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi. Jakarta: Raja Grafido Persada, 2016.

Surbakti, Ramlan, and Hari Fitrianto. Transformasi Bawaslu & Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. Edited by Retno Widyastuti. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.

Surbakti, Ramlan, and Didik Supriyanto. Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaran Pemilihan Umum. Edited by Sidik Pramono. Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013.

JURNAL

Aermadepa, Aermadepa. “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan.” JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 1, no. 2 (2019): 1. https://doi.org/10.31604/justitia.v1i2.1-14.

Aji, Endro Wibowo. “Transformasi Strategi Sebagai Model Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Pemilu.” Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum 6, no. 02 (2020): 259–70. https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1542.

Alamsyah, Bunyamin, and Uu Nurul Huda. “Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, no. 1 (2013): 85. https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.85-108.

Annisa, Sarah Nur. “Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power Bruce Ackerman.” Journal of Indonesian Law 2, no. 2 (2021): 226–48.

Benuf Muhamad, Kornelius; Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Gema Keadilan, no. Vol 7, No 1 (2020): Gema Keadilan (2020): 20–33.

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859.

Furqon, Eki. “Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Nurani Hukum 3, no. 1 (2020): 77. https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8523.

Harun, Refly. “Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.” Jurnal Konstitusi 13, no. 1 (2016): 1. https://doi.org/10.31078/jk1311.

Hyde, Susan D. “Catch Us If You Can: Election Monitoring and International Norm Diffusion.” American Journal of Political Science 55, no. 2 (2011): 356–69. https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2011.00508.x.

Kartini, Dede Sri. “Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu.” Journal of Governance 2, no. 2 (2017): 17.

Nugraha, Wisnu. “Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara Dalam Pelanggaran Administrasi Pemilu Berdasarkan Putusan No. 56/G/Sppu/2018/Ptun-Jkt.” UNES Law Review 3, no. 2 (2021): 201–6. https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i2.167.

Putra, Hendra Setyadi Kurnia. “Grand Design Peradilan Khusus Pemilu Dan Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada.” Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2020): 174. https://doi.org/10.24269/ls.v3i1.3109.

Rakhman, Sitti. “Internalisasi Nilai-Nilai Pengawasan Partisipatif Di Masa Pendemi Covid-19.” Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta, 2020.

Rois, Iwan, and Ratna Herawati. “Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Rangka Mewujudkan Integritas Pemilu.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 2 (2018): 267. https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i02.p10.

Suparto, Suparto. “Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam.” Hukum Islam 19, no. 1 (2019): 134. https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044.

Syukron, Jazuly. “Independent Agencies Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia.” Supremasi Hukum 4, no. 1 (2015).

INTERNET

HS, Ranap Tumpal. “138 Pemantau Lokal Dan Asing Pemilu, Bawaslu: Terbanyak Sepanjang Sejarah Pemilu Indonesia.” Bawaslu.Go.Id. Accessed March 6, 2022. https://bawaslu.go.id/id/berita/138-pemantau-lokal-dan-asing-pemilu-bawaslu-terbanyak-sepanjang-sejarah-pemilu-indonesia.

Kompas. “Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar Yang Menggurita.” Redaksi Kompas .com. Kompas.Com: November 22, 2021, n.d. https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita?page=all.

Minan, Ahsanul. “Quovadis Partisipasi Pengawasan Pemilu.” Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta, 2020. http://repository.umj.ac.id/3868/1/Jurnal Bawaslu DKI Jakarta September 2020.pdf.

Paat, Yustinus. “Ego Sektoral Di Sentra Gakkumdu Dinilai Masih Tinggi.” Berita Satu, n.d.

Salabi, Amalia. “Sejarah Pemantau Pemilu Indonesia.” Rumahpemilu.org. Accessed March 6, 2022. https://rumahpemilu.org/sejarah-pemantau-pemilu-indonesia/.

Tempo.co. “Bawaslu: Pemantau Pemilu Sebanyak 138, Terbanyak Dalam Sejarah.” Accessed March 4, 2022. https://pemilu.tempo.co/read/1196390/bawaslu-pemantau-pemilu-sebanyak-138-terbanyak-dalam-sejarah/full&view=ok.

Wahid, Ahmad Bil. “Perantara Suap Eks Ketua MK Akil Mochtar Divonis 4,5 Tahun Penjara.” DetikNews, 2020. https://news.detik.com/berita/d-4936170/perantara-suap-eks-ketua-mk-akil-mochtar-divonis-45-tahun-penjara.

Webb, Paul David, Roger Gibbins, and Heinz Eulau. “Election (Political Science).” Encyclopedia Britanica. Accessed November 21, 2021. https://www.britannica.com/topic/election-political-science.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1918

Article Metrics

Abstract view : 250 times
PDF view : 65 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

       
(p-ISSN: 1829-7706 e-ISSN: 2548-1657).