Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan

Ade Adhari, Tunjung Herning Sitabuana, Luisa Srihandayani

Abstract


Cepatnya pertumbuhan penggunaan internet telah menyebabkan pemerintah di berbagai negara menerapkan ‘kebijakan pembatasan internet’ untuk mengimbangi posibilitas penyalahgunaan internet, termasuk pula Indonesia. Pembatasan internet demikian menimbulkan polemik terutama mengenai hak-hak kebebasan berpendapat dan hak berkomunikasi serta mendapatkan informasi. Pada tulisan ini, polemik tersebut akan ditelusuri lebih lanjut dengan 3 (tiga) perspektif yaitu: (1) negara hukum; (2) hak asasi manusia; dan (3) komparasi hukum. Tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil analisis tulisan ini menunjukkan bahwa: (1) masih terdapatnya prinsip-prinsip negara hukum yang belum terpenuhi dalam pembatasan internet; (2) pembatasan hak asasi manusia dalam pembatasan ‘jaringan internet’ yang belum memiliki landasan undang-undang; (3) karakteristik pembatasan internet dalam padangan beberapa negara yang diharapkan yaitu: a) ada landasan yuridis yang jelas; b) memuat prosedur pembatasan yang jelas; c) adanya pemeriksaan dan pengawasan; d) adanya pengawas independen; e) adanya mekanisme perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi bagi pihak-pihak yang tidak bersalah.


References


Buku

Achmad, Yulianto, 2010, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Ali, Achmad, 2017, Menguak Tabir Hukum, Cetakan Ke-2, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Donnely, Jack, 2003, Universal Human Rights in Theory and Practice, London: Cornell University Press.

Habibie, B. J., 2006, Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, Jakarta: THC. Mandiri.

Ibrahim, Johnny, 2007, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Bayu Media.

Khanif, El dan Herlambang P. Wiratraman, (Ed.), 2017, Hak Asasi Manusia, Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia, Yogyakarta: LkiS.

Latif, H. Abdul, 2016, Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Jakarta: Prenada Media Group.

Manan, Bagir, 1996, Kedudukan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Qamar, Nurul, et. al., 2018, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechsstaat or Machtstaat), Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Sihombing, Eka N. A. dan Irwansyah, 2019, Hukum Tata Negara, Medan: Enam Media.

Sunggono, Bambang, 2006, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Jurnal

Dewanti, Siti Chaerani, 2019, “Pembatasan Internet dalam Mengatasi Konflik di Papua”, Info Singkat, Volume IX, Nomor 17, h. 27.

Maharana, Anuj dan Ravali Rayaprolu, “Internet Censorship In India: Is It Acting Against Freedom Or Is It Serving For The Betterment Of The Community?”, Journal of Legal Studies and Research, Volume 2, Nomor 1, h. 86.

Marzuki, Suparman, 2013, “Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia, Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUUVII/2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009”, Jurnal Yudisial, Volume 6, Nomor 3, h. 194 dan 205.

Mugari, Ishmael, 2020, “The Dark Side of Social Media in Zimbabwe: Unpacking The Legal Framework Conundrum”, Cogent Social Science Research Article, Nomor 6, h. 7.

Nwosu, Kingsley Chinaza, et. al., 2020, “Does the Association of Social Media Use with Problematic Internet Behaviours Predict Undergraduate Students’ Academic Procrastination?”, Canadian Journal of Learning and Technology, Volume 46, Issue 1, h. 3.

Sina, La, 2010, “Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Sistem Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 25, Nomor 1, h. 66.

Sugiono, Bambang dan Ahmad Husni M. D., 2000, “Supremasi Hukum dan Demokrasi”, Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 14, h. 71.

Yuhdi, Mohammad, “Peranan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, Jurnal LIKHITAPRAJNA, Volume 15, Nomor 1, h. 78.

Penelitian

(CIPESA), Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa, et. al., 2020, “State of Internet Freedom in Zimbabwe 2019, Mapping Trends in Government Internet Control, 1999-2019”, Penelitian CIPESA, h. 14.

U. Donny B., et. al., 2014, “Catatan Ringkas Tata Kelola & Praktik Internet di Indonesia”, Penelitian Information and Communicatin Technology Watch (ICT Watch), h. 14-15.

Internet

Asshiddiqie, Jimly, 2021, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, h. 8-15, https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diunduh 6 Januari.

Bestari, Ardhinur, 2021, “Kepastian Hukum dan Tanggung Gugat atas Diskresi”, h. 3-5, https://kalsel.bpk.go.id/easy/doc/TULISANHUKUM/Tulisan-Hukum-Diskresi-Kalsel.pdf, diunduh pada tanggal 27 Januari.

Bureau, ET, 2021, “India bans 59 Chinese apps including TikTok, WeChat, Helo”,

https://economictimes.indiatimes.com/tech/software/india-bans-59-chinese-apps-including-tiktok-helo-wechat/articleshow/76694814.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst, diunduh 15 Januari.

Commissioner, United Nations Human Rights Office of The High, 2020, “Comment by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet on Indonesia (Papua and West Papua)”, https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24942&LangID=E, diunduh 20 Desember.

Congress, The Law Library of, 2021, “Government Responses to Disinformation on Social Media Platform”, Report for Congress, 2019, h. 101-102, https://www.loc.gov/law/help/social-media-disinformation/social-media-disinformation.pdf, diunduh 16 Januari.

Department, Ministry of Law and Justice Legislative, 2021, “Constitution of India”, http://legislative.gov.in/sites/default/files/COI_1.pdf, diunduh 14 Januari.

Detik, 2021,, “Kerusakan Akibat Kerusuhan di Papua: 31 Kantor dan 15 Bank Dirusak-Dibakar”, dapat diakses melalui https://news.detik.com/berita/d-4691634/kerusakan-akibat-kerusuhan-di-papua-31-kantor-dan-15-bank-dirusak-dibakar, diunduh 10 Januari.

Indonesia, CNBC, 2021, “Papua Barat Rusuh, Kominfo Perlambat Akses Internet”, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190819185127-37-93119/papua-barat-rusuh-kominfo-perlambat-akses-internet, diunduh pada tanggal 10 Januari.

Indonesia, CNN, 2020, “Pemblokiran Internet, Alat Represi Pemerintah Abad 21”, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190924102034-185-433288/pemblokiran-internet-alat-represi-pemerintah-abad-21, diunduh 20 Desember.

Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik, 2020, “Blokir Bukan untuk Menindas”, https://kominfo.go.id/content/detail/10151/blokir-bukan-untuk-menindas/0/sorotan_media, diunduh 20 Desember.

Keepiton, 2021, “The State of Internet Shutdowns Around The World, The 2018 #Keepiton Report”, https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2019/07/KeepItOn-2018-Report.pdf, diunduh 16 Januari.

Kompas, 2020, “Komnas HAM: Pemblokiran Internet di Papua Melanggar HAM”, https://malang.kompas.com/read/2019/08/26/15372721/komnas-ham-pemblokiran-internet-di-papua-melanggar-ham, diunduh 20 Desember.

Linzer, Isabel, 2021, “Penjelasan tentang Pembatasan Internet: Apa, Siapa, dan Kenapa?”, https://id.safenet.or.id/2019/10/penjelasan-tentang-pembatasan-internet-apa-siapa-dan-kenapa/, diunduh 7 Januari.

Pratomo, Yudha, 2021, “Pemerintah Umumkan Pembatasan Akses Internet di Papua”, https://tekno.kompas.com/read/2019/09/23/16535207/pemerintah-umumkan-pembatasan-akses-internet-di-wamena, diunduh 10 Januari.

Project, Constitute, 2021, “Zimbabwe’s Constitution of 2013”, https://www.constituteproject.org/constitution/Zimbabwe_2013.pdf , diunduh 18 Januari.

(SALC), Southern Africa Litigation Centre, 2021, “Report: Navigating Litigation during Internet Shutdowns in Southern Africa”, h. 8, https://www.southernafricalitigationcentre.org/wp-content/uploads/2019/08/SALC-Internet-Shutdown-Guide-FINAL.pdf, diunduh 17 Januari.

Tiwari, Shishir dan Gitanjali Ghosh, 2021, “Social Media and Freedom of Speech and Expression: Challenges before the Indian Law”, 2018, https://www.researchgate.net/publication/328476554_Social_Media_and_Freedom_of_Speech_and_Expression_Challenges_before_the_Indian_law/link/5bd0285aa6fdcc204a036c0d/download, diunduh 15 Januari.

Widiartanto, Yoga Hastyadi, 2020, “Ini Alasan Pemerintah Blokir Telegram”, https://tekno.kompas.com/read/2017/07/14/20495927/ini-alasan-pemerintah-blokir-telegram, diunduh 16 Desember.

Yusuf, Oik, 2020, “Wiranto: Pemerintah Sengaja Batasi Media Sosial Hari Ini”, https://pemilu.kompas.com/read/2019/05/22/14291067/wiranto-pemerintah-sengaja-batasi-media-sosial-hari-ini, diunduh 16 Desember.

Zittrain, Jonathan, et. al., 2021, “The Shifting Landscape of Global Internet Censorship”, Berkman Klein Center for Internet & Society Research Publication, h. 3-4, https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/33084425/The%20Shifting%20Landscape%20of%20Global%20Internet%20Censorship-%20Internet%20Monitor%202017.pdf?sequence=5&isAllowed=y, diunduh 7 Januari.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Asing

Universal Declaration of Human Rights

The International Covenant on Civil and Political Rights

Putusan Pengadilan

Putusan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1821

Article Metrics

Abstract view : 19 times
PDF (Bahasa Indonesia) view : 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




           
© Copyright of Jurnal Konstitusi (p-ISSN: 1829-7706 e-ISSN: 2548-1657). Published by The Constitutional Court of The Republic of Indonesia