Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016)

Tundjung Herning Sitabuana, Ade Adhari

Abstract


Tulisan ini mengungkap pertanyaan mendasar mengenai implikasi aliran positivisme terhadap ilmu dan penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi. Hasil kajian menunjukan Pertama, dalam tataran ilmu hukum, aliran ini memahamkan pada penganutnya bahwa ilmu hukum sebagai “suatu pemahaman normologis tentang makna hukum positif (normological apprehenson of the meaning of positive law)”. Pengembangan ilmu hukum kemudian dilakukan melalui kegiatan mempelajari, meneliti dan mengajarkan berbagai hukum positif,¾yang pada akhirnya pengembangan ilmu hukum lebih kearah ‘ilmu hukum dogmatik’. Kedua, pada tataran penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi, implikasinya hakim mendasarkan proses penegakan hukum seperti apa yang diatur dalam norma positif peraturan perundang-undangan. Menegakan hukum menjadi identik dengan menegakan aturan positif. Hakim sebagai pengemban hukum praktis mahir dalam membaca dan membunyikan hukum positif dalam putusan hukumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 terkait keberadaan delik zina dalam KUHP menjadi salah satu putusan yang mendapat pengaruh kuat dari aliran ini.


Keywords


Positivisme, Aliran Filsafat Hukum; Ilmu Hukum; Penegakan Hukum

Full Text:

PDF

References


Buku:

Aburaera, Sukarno; Muhadar dan Maskun, 2013, Filsafat Hukum: Teori dan Praktik, Jakarta: Kencana.

Arifin dan Sambas, Leonarda K, 2016, Teori-Teori Hukum Klasik dan Temporer, Bogor: Ghalia Indonesia.

Bakhtiar, Amsal, 2008, Filsafat Ilmu, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 1996, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Efendi, A’an; Poernomo, Freddy dan Ranuh, NG Indra S., 2016, Teori Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Friedmann, W., 1990, Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I), Jakarta: Rajawali Pers.

Hart, H.L.A., 2009 Konsep Hukum (The Concept of Law), diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media.

Jurdi, Fajlurrahman, 2019, Logika Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group.

Putro, Widodo Dwi, 2011, Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, Satjipto, 2010, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Yogyakarta: Genta Publishing.

Rasjidi, Lili dan Sidharta, B. Arief, 1989, Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya, Bandung: Remadja Karya CV Bandung.

Rhiti, Hyronimus, 2011, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Shidarta, 2007, Positivisme Hukum. Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara.

Shidarta, 2013, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis, Yogyakarta: Genta Publishing.

Sidharta, B. Arief, 2018, Pengantar Logika: Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah, Bandung: PT Refika Aditama.

Sumaryono, E., 1999, Dasar-Dasar Logika, Yogyakarta: Kanisius.

Suriasumantri, Jujun S., 1996, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Sinar Harapan.

Warassih, Esmi, 2011, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah, Jakarta: ELSAM dan HUMA.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2012, “Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri ini?” dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Jurnal,

Haldemann, Frank, “Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law”, Ratio Juris. Vol. 18 No. 2 June 2005, h. 162-178.

Leawoods, Heather, 2000 “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher”, Whasington University Jurnal of Law and Policy, Volume 2, Januari, h. 489-515.

Maruapey, M. Husein, 2017, “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara: Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta” Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VII, Nomor 1, Juni.

Nonett, Philippe, 1990, “What is Positive Law?” The Yale Law Journal Vol. 100, h. 667-699.

Sanyoto, 2008, “Penegakan Hukum di Indonesia” Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8, Nomor 3, September.

Spaak, Torben, 2005, “Kelsen and Hart on the Normative of Law”, Stockholm Institute for Scandinavian Law, h. 1957-2010.

Makalah dan Sumber Lainnya

Chambers, Jonathan Brett, 2011, “Legal Positivism: An Analysis” Undergraduate Honors Theses Paper 79, Utah State University.

Hlawatsch, Stephan, 2010, Separation of Law and Morals? A Debate about Legal Validity and It’s Impications for Moral Criticsm, Universität Wien Institut für Philosophie.

Indarti, Erlyn, 2010, Diksresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Wendel, W. Bradley, “Legal Ethics and the Separation of Law and Morals” Cornell Law School Legal Studies Research Paper, Series No. 05-011.

World Economic Forum, 2019, The Global Risk Report 2019: 14th Edition, Geneva: World Economic Forum.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1715

Article Metrics

Abstract view : 156 times
PDF view : 109 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.