Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir : Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu

Mohammad Mahrus Ali, Zaka Firma Aditya, Abdul Basid Fuadi

Abstract


Sepuluh tahun yang lalu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa  bahwa pemberian hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) oleh pemerintah kepada pihak swasta bertentangan dengan konstitusi, terutama dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pembentuk undang-undang kemudian merespon putusan tersebut dengan merevisi UU Nomor 27 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Revisi tersebut telah mengubah Rezim HP3 dari UU 27/2007 menjadi rezim perizinan dalam UU 1/2014. Sayangnya, perubahan tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan mulai dari konflik antara undang-undang serta peraturan dibawah undang-undang yang pada akhirnya sangat berpotensi merugikan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir pantai. Penelitian ini memfokuskan pada aspek yuridis maupun sosiologis terkait perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir pantai setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Penelitian ini secara mendalam membahas mengenai tindaklanjut putusan MK a quo oleh pembentuk undang-undang, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan stakeholder serta pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir pantai. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara meneliti Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010. Pembahasan secara deskriptif digunakan untuk memahami politik hukum pengelolaan wilayah pesisir sebagai upaya memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat pesisir pantai. Disamping itu, Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu yang merupakan proses yang dinamis, multidisiplin, dan berulang untuk mempromosikan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Termasuk seluruh siklus pengumpulan informasi, perencanaan, pengambilan keputusan, manajemen dan pemantauan implementasi.

 

Ten years ago, the Constitutional Court Decision Number 3/PUU-VIII/2010 confirmed that the granting of concession rights for coastal waters (after this: HP3) by the government to private parties was contrary against the constitution, especially Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution. Legislators then respond to the decision to revise Law No. 27 of 2007 as Law No. 1 of 2014 on the Amendment of Law No. 27 of 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands. The revision has changed the HP3 regime from Law 27/2007 to the licensing regime in Law 1/2014. Unfortunately, these changes would lead to various juridical problems ranging from conflict between the laws and regulations under legislation that ultimately is potentially detrimental to the constitutional rights of coastal communities. This research focuses on juridical and sociological aspects related to the coastal communities protection of constitutional rights after the Constitutional Court Decision Number 3/PUU-VIII/2010. This research in-depth discusses the follow-up of the Constitutional Court decision a quo by legislators, central government, local governments, stakeholders, and the fulfilment of the constitutional rights of coastal communities. This research is normative legal research by examining the Constitutional Court decision Number 3/PUU-VIII/2010. The descriptive discussion used to understand coastal zone management law's politics to fulfil the constitutional rights of coastal communities. Besides, integrated coastal zone management (Integrated Coastal Zone Management) is a dynamic process, multidisciplinary, and repeated to promote sustainable coastal areas' sustainable management. It includes the whole cycle of information collection, planning, decision-making, management, and implementation monitoring.


Keywords


Constitutional Rights Protection; Coastal Communities; Permits; HP3; Constitutional Court

Full Text:

PDF

References


Buku

Adrianto, Luky., dkk., 2015, Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional-Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

Dahuri, R., dan Nugroho, Iwan., 2012, Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, Edisi Revisi, cet. 2, Jakarta: LP3ES, 2012.

Dahuri, R., J. Rais, S. P. Ginting, dan M. J. Sitepu., 1996, Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Desa Pantai dan Lautan Secara Terpadu, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Tridoyo, Kusumastanto., 2003, Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan dan Perhubungan Laut dalam Abad XXI, Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.

Jurnal

Chikmawati, Nurul Fajri., “Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)”, Adil: Jurnal Hukum, 4(2), 2019, h. 396-417.

Nandi, N., "Coastal conversation policies and integrated coastal zone management (ICZM) in Indonesia." INT J CONSERV SCI , 5(3), 2014, h. 387-396.

Suparman, Nurul Yudo., “Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Wilayah Pesisir Di Kota Bitung”, Jurnal Lex et Societatis, IV(3), Maret 2016, h. 100-109.

Makalah

Aca Sugandhy, “Penataan Kawasan Pesisir Yang Berkelanjutan” Makalah Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam rangka Penataan Ruang yang Berkelanjutan, Bandung, FH UNPAD, 2000.

Dahuri, R. "Decentralizing and delegating ICM to regional and local communities: a precarious balance of authority, capacity and consistency." UNESCO Oceans and Coasts Pre-World Summit on Sustainable Development Conference, Paris, 2001.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Internet

Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kelautan dalam Angka, https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/PUBLIKASI/Buku%20KPDA%20TTD%20(1).pdf, akses 24 November 2020, 08.21 WIB.

Proposal for Parliament and Council recommendation concerning the implementation of integrated coastal zone management in Europe: COM (2000) 545, Annex 1 as cited in Mina Council Advice about ICZM, 2001 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0545:FIN:EN:PDF, akses 12 November 2020, 09.05 WIB.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1745

Article Metrics

Abstract view : 79 times
PDF view : 32 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.