Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi

Anna Triningsih

Abstract


Sistem pendidikan nasional yang diatur dalam UU Sisdiknas harus mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi 4 (empat) hal, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, memelihara persatuan bangsa, memajukan peradaban, dan memajukan kesejahteraan umat manusia. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berdampak bahwa kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan mempunyai dasar yang fundamental. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Adanya tujuan nasional tersebut mengakibatkan bahwa kewajiban mencerdaskan bangsa melekat pada eksistensi negara, sehingga negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Bahkan seharusnya untuk pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta, harus cuma-cuma, karena menjadi tanggung jawab negara yang telah mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar. Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan UUD 1945 yaitu 20% (dua puluh Persen) dari APBN dan APBD, sehingga banyak terjadi reformasi di dunia pendidikan.

Keywords


Politik Hukum; Pendidikan Nasional; Masa Reformasi

References


Ardiwisastra, 2010, Yudha Bhakti, Politik Hukum Lanjut, Bandung: Course Material (IV) Dalam Mata Kuliah Politik Hukum Lanjut pada Program Doktor Hukum UNPAD.

Anwar, Arifin, 2003, “Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas”, Jakarta: Poksi VI FPG DPR RI.

Azzet, Akhmad Muhaimin, 2011, Pendidikan Yang Membebaskan, Yogyakarta, ARRUZZ MEDIA.

Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, Bandung: Alumni.

Muchsin, 2007, Politik Hukum Dalam Pendidikan Nasional, Surabaya: Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri.

Maryanto, 2012, Politi Hukum Pendidikan, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 1, Januari 2012.

MD, Moh Mahfud, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES.

-----------------, 2009, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

------------------, 2011, Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

------------------, 2012, Tanggung Jawab Negara Dalam Pendidikan Nasional, Pidato Ketua Mahkamah Konstitusi Pada Milad Ke-31 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada 23 April 2012.

Musa, Ali Masykur, 2009, Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Rahardjo, Satjipto, 1991, Ilmu Hukum, Cetakan Ketiga, Bandung: Citra Adhitya Bhakti.

Saragih, Bintan R, 2006, Politik Hukum, Bandung: CV. Utomo.

Soedijarto, 2008, Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita, Jakarta : Kompas.

------------------, 2011, Penyelenggaraan Hak Pendidikan Bangsa, Makalah Seminar ABPTSI, Jakarta, 9 April 2011.

Wahjono, Padmo, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yanuarto, 2005, Survey Tentang Pelaksanaan Hukum Pendidikan Dalam Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa pada Dinas Pendidikan Kota Tegal Tahun 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Ttahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1425

Article Metrics

Abstract view : 1618 times
PDF (Bahasa Indonesia) view : 380 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.