Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank

Authors

  • Winda Wijayanti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.31078/jk1047

Keywords:

Marital Property, Marriage, Divorce, Bank, Confidentiality of Bank

Abstract

Marriage is something sacred, must be respected, the eternality of which must be protected and conducted jointly between a man and a woman as husband and wife so as to achieve a common goal. However, in reality, lots of marriages end   with divorce and is considered as the best way for both partners. When a divorce occurs women is always in a weak position including in the divison of marital property if one party does not have a good faith. Bank as the depository institution maintains the confidentiality of depositors and their deposit which is on the one hand beneficial for depositors since information related to depositors and their deposit can be kept confidential, but on the other hand, it is disadvantageous to interested parties that is a wife who does not know the amount of funds deposited  in her husband’s name in a bank which is a marital property of husband and wife acquired during their marriage. Thus, the wife’s constitutional rights to protection of property under his control and property rights in accordance with Article 28G paragraph (1) and Article 28H Paragraph (4) of the 1945 Constitution is not protected. The Constitutional Court as the guardian of the constitution has the authority to examine, try and decide the case of judicial review of Law No. 1 of  1974 on Marriage (Marriage Act) and declare the law conditionally constitutional in the case of bank confidentiality regarding information related to depositors and their deposit to the interests of justice in a civil case concerning the division of maritall property due to  divorce.

References

BUKU
Badudu, J.S. dan Sutan Mohammad Zain. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
Djubaidah, Neng. 2010. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta : Sinar Grafika.
Hadikusuma, H. Hilman. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju.
Prodjodikoro, R. Wirjono. 1960. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta : Sumur Bandung. Cet. Keempat.
Prodjohamidjojo, Martiman. 1991. Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan Disertai Yurisprudensi. Jakarta : Pradnya Paramita.
Rifai, Ahmad. 2011. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta : Sinar Grafika.
Sutedi, Adrian. 2008. Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta : Sinar Grafika.

ARTIKEL, JURNAL, DAN INTERNET
Mochtar, Akil. “MK: Kerahasiaan Bank Bisa Diterobos dengan Harta Gono Gini,” http://www.akilmochtar.com/2013/03/01/mk-kerahasiaan-bank-bisa- diterobos-dengan-harta-gono-gini/, diakses 15 Maret 2013.
Samitaqi. Gugat Cerai, Wanita Harus Berfikir Seribu Kali. http://spiritislam.net/ index.php/2012/09/02/gugat-cerai-wanita-harus-berfikir-seribu-kali/. Diakses pada 19 Maret 2013.
Suwatno. 2010. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa Di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Tesis : Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. 2010 http://eprints.undip. ac.id/24108/1/Suwatno.pdf. Diakses pada 15 Maret 2013.

SUMBER HUKUM
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

PUTUSAN PENGADILAN
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
2. Putusan Nomor 64/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Downloads

Published

2016-05-20

How to Cite

Wijayanti, Winda. 2016. “Kedudukan Istri Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank”. Jurnal Konstitusi 10 (4):709-30. https://doi.org/10.31078/jk1047.

Issue

Section

Articles