Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Nasional (Telaah Kritis Larangan Analogi dalam Hukum Pidana)
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk1235Keywords:
Reconstruction, Criminal Law Policy, AnalogyAbstract
A paradigm shift in the state of life—especially post the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 amendments—have not been fully understood properly. Up to now—included in the lawless life—is still a gap between the paradigm and its implementation . This paradigmatic gap visible example of the lack of a comprehensive implementation of the basic principles of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 in a national criminal law reform ( draft Code of Criminal Law ) . The draft Code of Criminal Law as one form of national criminal law reform is seen has not fully represent constitution demands. Prohibiting the use of analogy in criminal law is still seen at odds with the provisions of Article 1 ( 3 ) of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. The gap is not only paradigmatic potential to cause difficulties in its application, but also potentially the cancellation clause in the legislation concerned.
References
Eddy O.S. Hiariej, 2009, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Jakarta : Erlangga.
Jazuli, 2005, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Lamintang, P.A.F., 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Mahfud MD, Moh., 2007, Hukum Tak Kunjung Tegak, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Menski, Werner, 2006, Comparative Law in a Global Context The Lgal Systems of Asia and Africa, Second edition, Cambridge, UK. : Cambridge University Press.
Moeljatno, 1985, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.
Nawawi Arief, Barda, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.
------------, Barda, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Posner, Richard A., 1999, The Problematics of Moral and Legal Theory , Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press.
Rahardjuncto, Satjipto, 2008, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta : Genta Press.
------------, Satjipto, 2009, Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
------------, Satjipto, 2009, Hukum Progrsif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing.
Sahetapy, J.E. (ed.), 1995, Hukum Pidana, Yogyakarta : Liberty.
Saleh, Roeslan, 1983, Beberapa Aspek Hukum Pidana dalam Perspektif, Jakarta : Aksara Baru.
Sudarto, 1975, Hukum Pidana Jilid I A-B, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Tongat, 2008, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Malang : UMM Press.
------------, Rekonstruksi Konsep Penanggulangan Tindak Pidana dengan Hukum Pidana Berbasis Nilai Tradisional Sebagai Upaya Mewujudkan Penanggulangan Tindak Pidana Berkarakter Indonesia, Hibah Penelitian Fundamental Dikti Tahun 2014-2015 dibiayai oleh KOPERTIS Wilayah VII Jawa Timur, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan surat perjanjian Pelaksanaan Program Penelitian Nomor : 013/SP2H/P/K7/KM/2014, tanggal 19 Mei 2014.
Jazuli, 2005, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Lamintang, P.A.F., 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Mahfud MD, Moh., 2007, Hukum Tak Kunjung Tegak, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Menski, Werner, 2006, Comparative Law in a Global Context The Lgal Systems of Asia and Africa, Second edition, Cambridge, UK. : Cambridge University Press.
Moeljatno, 1985, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.
Nawawi Arief, Barda, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.
------------, Barda, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Posner, Richard A., 1999, The Problematics of Moral and Legal Theory , Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press.
Rahardjuncto, Satjipto, 2008, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta : Genta Press.
------------, Satjipto, 2009, Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
------------, Satjipto, 2009, Hukum Progrsif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing.
Sahetapy, J.E. (ed.), 1995, Hukum Pidana, Yogyakarta : Liberty.
Saleh, Roeslan, 1983, Beberapa Aspek Hukum Pidana dalam Perspektif, Jakarta : Aksara Baru.
Sudarto, 1975, Hukum Pidana Jilid I A-B, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Tongat, 2008, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Malang : UMM Press.
------------, Rekonstruksi Konsep Penanggulangan Tindak Pidana dengan Hukum Pidana Berbasis Nilai Tradisional Sebagai Upaya Mewujudkan Penanggulangan Tindak Pidana Berkarakter Indonesia, Hibah Penelitian Fundamental Dikti Tahun 2014-2015 dibiayai oleh KOPERTIS Wilayah VII Jawa Timur, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan surat perjanjian Pelaksanaan Program Penelitian Nomor : 013/SP2H/P/K7/KM/2014, tanggal 19 Mei 2014.
Downloads
Published
2016-05-20
How to Cite
Tongat, Tongat. 2016. “Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Nasional (Telaah Kritis Larangan Analogi Dalam Hukum Pidana)”. Jurnal Konstitusi 12 (3):524-41. https://doi.org/10.31078/jk1235.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
