Menimbang Model Pengujian Keputusan Pejabat Publik oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan)

Yunita Nurwulantari, Anna Erliyana

Abstract


Pengujian keputusan pejabat publik di Indonesia yang selama ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) seharusnya dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complaint) yang ditambahkan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Hal ini disebabkan semua pejabat publik berpotensi untuk melakukan perbuatan yang melanggar atau merugikan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penambahan kewenangan untuk menguji dan memutus perkara pengaduan konstitusional ini seharusnya dimungkinkan dalam rangka menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sebagaimana diimplementasikan pada negara-negara yang menerapkan prinsip supremasi konstitusi, salah satunya adalah sebagaimana yang diterapkan dalam Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Sekalipun Korea Selatan memiliki peradilan administrasi yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian keputusan pejabat publik, namun Korea Selatan masih membuka ruang bagi warga negaranya untuk melakukan pengaduan konstitusional di Mahkamah Konstitusi Korea manakala terdapat keputusan pejabat publik yang dinilai merugikan dan melanggar hak konstitusional warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi. Dengan demikian, manakala seluruh upaya hukum (legal remedy) atas pelanggaran hak konstitusional akibat dikeluarkannya suatu keputusan pejabat publik, telah dilakukan (exhausted), namun pelanggaran tetap terjadi, maka adanya mekanisme pengaduan konstitusional menjadi kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang maksimum atas hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, penambahan kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara pengaduan konstitusional itupun juga tidak dapat dipisahkan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi.


Keywords


pengujian keputusan pejabat publik, pengadilan tata usaha negara, pengaduan konstitusional, mahkamah konstitusi

Full Text:

PDF

References


Buku

Attamimi, A. Hamid S., 1993, Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan), Jakarta: Fakultas Hukum UI.

Asshidiqqie, Jimly, 2006, Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara, Jakarta: Konstitusi Press.

Asshidiqqie, Jimly, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Bhuana Imu Populer.

Basah, Sjahran, 1985, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung: Alumni.

Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu.

Hadjon, Philipus M., et.al., 2019, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Lopa, Baharuddin dan Andi Hamzah, 1991, Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Sinar Grafika.

Lotulung, Paulus Effendi, 2013, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, Jakarta: Salemba Humanika.

Marbun, SF, 1997, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di lndonesia, Yogyakarta: Liberty.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2003, Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

MD, Moh. Mahfud, 2001, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: UII Press.

Muslimin, Amrah, 1985, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi, Bandung: Alumni.

Palguna, I Dewa Gede, 2013, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), Jakarta: Sinar Grafika.

Sirajuddin dan Winardi, 2015, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Malang: Setara Press.

Soemitro, Rochmat, 1976, Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia, Bandung: Eresco.

Soemaryono, dan Anna Erliyana, 1999, Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: PT. Premedya Pustaka.

Strong, C.F., 1952, Modern Political Constitutions, London: Sidgwick & Jackson Limited.

Jurnal

Lee, Hee-Jung, 2006, "The Structures and Roles in Judicial Review of Administrative Litigation in Korea", Journal of Korean Law, Volume 6, Nomor 1.

Tjandra, Riawan dan Willy, 2013, "Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d’etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Nomor 3, Volume. 20, Juli.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, 1986, Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 5 Tahun 1986, LN. No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344.

Indonesia, 2004, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 9 Tahun 2004, LN No.35 Tahun 2004, TLN No. 4380.

Indonesia, 2009, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN No. 157, Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, 2009, Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 51 Tahun 2009, LN No.160 Tahun 2009, TLN No. 5079.

Indonesia, 2014, Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 30 Tahun 2014, LN No 292 Tahun 2014, TLN No. 5601.

South Korea, Korea (Republic of)'s Constitution of 1948 with Amendments through 1987.

South Korea, Constitutional Court Act of Korea.

South Korea, Act No. 15490 of 2018 concerning Court Organization.

Dokumen Lain

Soemitro, Rochmat, 1979, Peradilan Tata Usaha Negara dan Perlindungan Hak-Hak Azasi, kertas kerja disampaikan pada seminar hukum nasional IV di Jakarta.

The Constitutional Court of Korea, 2001, The First Ten Years of The Korean Constitutional Court, Seoul: The Constitutional Court.

The Constitutional Court of Korea, 2018, Thirty Years of the Constitutional Court of Korea, Seoul: The Constitutional Court.

Internet

Supreme Court of Korea, Supreme Court - Jurisdiction, diakes melalui https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/organization/courts.jsp, pada tanggal 3 Desember 2020.

Supreme Court of Korea, 2020, High Court - Organization, Jurisdiction, diakses melalui https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/organization/courts.jsp pada tanggal 2 Desember 2020.

Supreme Court of Korea, 2020, District Court & Branch Courts - Organization and Jurisdiction, diakes melalui https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/organization/courts.jsp, pada tanggal 3 Desember 2020.

Supreme Court of Korea, 2020, Specialized Courts - Patent Court, Family Court, dan Adminstrative Court,, diakes melalui https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/organization/courts.jsp, pada tanggal 3 Desember 2020.

Supreme Court of Korea, 2020, Administrative Court, diakses melalui https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/organization/courts4.jsp#t403, pada tanggal 25 November 2020.

Supreme Court of Korea, 2020, The Judiciary Administrative, diakses melalui https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/proceedings/administrative.jsp, diakses pada tanggal 28 November 2020.

Constitutional Court of Korea, History, diakses melalui http://english.ccourt.go.kr/cckhome/engNew/introduction/history/theConsCourtHistory.do, 4 Desember 2020.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1818

Article Metrics

Abstract view : 80 times
PDF view : 40 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.