Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak

Akhmad Yasin

Abstract


Abstract

Motor vehicles ownership through finance companies can be realized after going through a series of procedures before a notary and fiduciary registration office. However, this series of procedures are not done by finance companies in providing motor vehicle financing to consumers. Increasing consumer financing to the public for motor vehicles ownership should also increase the number of non-tax state revenues from fiduciary guarantees.The study purpose is to know the legal consequences for fiduciary recipients who did not register their fiduciary guarantees and to know the impact of unregistered fiduciary guarantees on non-tax state revenue (PNBP). The formulation of the problem in the research question is how the legal consequences for fiduciary recipients who do not register their fiduciary guarantees and how the impact of unregistered fiduciary guarantees on non-tax state revenue (PNBP). The research method used is descriptive qualitative normative legal research using secondary data. The study results found that fiduciary finance companies/recipients did not register their fiduciary guarantee, so they committed illegal acts by utilizing third parties to execute motorized vehicles that were not actually burdened with fiduciary guarantees. The executor's right to fiduciary recipient is legally flawed because he does not hold a fiduciary guarantee certificate as a result of not registering a motorized vehicle as a fiduciary guarantee. The impact on state finances because they were not registering motor vehicles as fiduciary guarantees at the fiduciary registration office resulting in non-tax revenue (PNBP) being not optimal for the state.

 

Key words: fiduciary guarantees, motor vehicles, and nontax state revenues.

 

Abstraksi

Kepemilikan kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan dapat diwujudkan setelah melalui serangkaian prosedural di hadapan notaris dan kantor pendaftaran fidusia. Namun, serangkaian prosedural ini tidak dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam penyediaan pembiayaan kendaraan bermotor kepada konsumen. Peningkatan pembiayaan konsumen kepada masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan bermotor seharusnya juga ikut meningkatkan jumlah penerimaan negara bukan pajak dari jaminan fidusia.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui akibat hukum bagi penerima fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya dan untuk mengetahui dampak jaminan fidusia yang tidak didaftarkan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Perumusan masalah dalam pertanyaan penelitian adalah bagaimana akibat hukum bagi penerima fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya dan bagaimana dampak jaminan fidusia yang tidak didaftarkan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menemukan bahwa perusahaan pembiayaan/penerima fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya, sehingga mereka melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan pihak ketiga untuk mengeksekusi kendaraan bermotor yang sebenarnya tidak dibebani jaminan fidusia. Hak eksekutorial penerima fidusia cacat hukum karena tidak memegang sertifikat jaminan fidusia akibat tidak didaftarkannya kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia. Dampak bagi keuangan negara akibat dari tidak didaftarkannya kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bagi negara.

 

Kata kunci: jaminan fidusia, kendaraan bermotor dan penerimaan negara bukan pajak.


Keywords


fiduciary guarantees, motor vehicles, and nontax state revenues.

Full Text:

PDF

References


--------------, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

--------------, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Aermadepa, 2012, Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah dan Dilema dalam Pelaksanaannya, Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu.

Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Darus, Badrulzaman, Mariam, 2000, Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Jurnal Hukum Bisnis.

Husni Hasbullah, Frieda, 2009, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan, Jakarta: Ind Hill.

K. Harjono, Dhaniswara, 2011, Konsep Pembangunan Hukum dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar, Jurnal Hukum.

Nasution, Bismar, 2004, Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi, Orasi Ilmiah Pengukuhan Sebagai Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Satrio, J, 1991, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Setyorini, Arista dan Agus Muwarto, 2017, Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan, Mimbar Keadilan.

Subekti, 1989, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Suyatno, Thomas, 1989, Dasar-Dasar Perkreditan, Jakarta: PT. Gramedia.

Trizna Wijaya, Happy, 2018, Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen, Jurnal Hukum Magnum Opus.

Pengelolaan tak sesuai aturan, penerimaan PNBP kementerian lembaga belum optimal, https://nasional.kontan.co.id/news/pengelolaan-tak-sesuai-aturan-penerimaan-pnbp-kementerian-lembaga-belum-optimal?page=all diunduh 30 April 2020.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1746

Article Metrics

Abstract view : 66 times
PDF view : 20 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.