Menata Ulang Relasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden Melalui Politik Hukum Haluan Negara

Sutan Sorik, Dian Aulia

Abstract


Penelitian ini membahas tentang relasi MPR dan Presiden dalam pembentukan, penetapan, serta pertanggungjawaban pencapaian pembangunan nasional. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca reformasi tidak adanya pedoman pembangunan nasional yang secara konkret dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, rencana pembangunan selalu mengacu kepada visi misi pada saat pencalonan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga pembangunan nasional mengalami benturan politik dan tidak berkelanjutan. Selain hal tersebut, juga dikarenakan tidak adanya lembaga negara yang mampu mengontrol secara penuh terhadap pertanggungjawaban pencapaian rencana pembangunan nasional. Oleh karenanya, penataaan relasi MPR dan Presiden sudah seharusnya dilaksanakan. Idealnya diharapkan MPR dan Presiden kedepan bekerja sama dalam membuat dan menetapkan haluan negara. MPR dan Presiden harus melakukan koordinasi dengan prinsip check and balances. Sehingga tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang tercantum dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 dapat tercapai.

 


Keywords


Relasi MPR dan Presiden; Politik Hukum; Haluan Negara

Full Text:

PDF

References


Buku

Afan Gaffar,2006, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asshiddiqie, Jimly, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Budiardjom,Miriam, 2010,Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi,Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ibrahim, Johny, 2005,Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing.

Mahfud, Moh., 2017. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010,Dualisme Penelitian Hukum,Cetakan 1, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rahardjo, Satjipto, 2006. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono,1986,Pengantar Pelitian Hukum, Cetakan 3, Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji,1995,Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zoelva, Hamdan, 2011,Pemakzulan Presiden di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Bahaudin, Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN dan RPJPN sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan, Jurnal Keamanan Nasional Vol. III, No. 1, Mei 2017.

Imam Syafi’I, Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Arah Pembangunan Nasional: Perspektif Historis, Jurnal Majelis, Edisi 02 Februari 2018.

Devi Darmawan, Politik Hukum Haluan Negara Dalam Sistem Pembangunan Nasional, Jurnal Majelis, Edisi 02 Februari 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-U Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Website

Ardi Teristi Hardi, Forum Rektor Dukung GBHN, http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/157785-[_Konten_]-Forum-MI0001.pdf, diakses pada tanggal 22 November 2018, pukul 10. 20 WIB.

Devira Prastiwi, Megawati Kembali Ingatkan Pentingnya GBHN, https://www.liputan6.com/news/read/2471191/megawati-kembali-ingatkan-pentingnya-gbhn. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2018, pukul 13.04 WIB.

Tempo. co, Rakernas, PDIP Ingin MPR Kembali Tetapkan GBHN , https://nasional.tempo.co/read/732956/rakernas-pdip-ingin-mpr-kembali-tetapkan-gbhn, dikases pada tanggal 21 Novomber 2018, pukul 10.02 WIB.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1727

Article Metrics

Abstract view : 121 times
PDF view : 58 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.