Purifikasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018

M. Yasin Al Arif, Hasanuddin Muhammad

Abstract


Di dalam sistem perwakilan, DPD memiliki peran penting untuk mengartikulasikan kepentingan daerah dalam praktik negara dan pemerintahan, oleh karena itu DPD memiliki kedudukan yang sejajar dengan DPR. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 terhadap perkembangan kepemiluan di Indonesia khususnya pemilihan umum anggota DPD yang dibatasi pada dua pokok permasalahan. Pertama, apa implikasi hukum putusan MK No. 30/PUU- XVI/2018 terhadap pencalonan DPD dan Apa urgensi Penegasan Anggota DPD RI Bebas dari Anggota Partai Politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa implikasi hukum yang ditimbulkan pasca dikeluarkannya putusan MK No. 30/PUU- XVI/2018  terjadi terhadap perubahan mekanisme pendaftaran calon peserta pemilu anggota DPD dan urgensi penegasan anggota DPD bebas dari partai politik adalah agar terhindar dari Double Representation serta untuk memperkuat prinsip check and balances antara DPD dan DPR.


Keywords


Anggota DPD; Perwakilan Wilayah; Putusan MK No. 30/PUU- XVI/2018

Full Text:

PDF

References


Buku

Ashiddiqie, Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

_______________, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkaham Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

______________, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, UI Press,Jakarta, 2004.

______________, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1778.

Huda, Ni’matul, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Marzuki, Masnur, Introduction to Indonesian Constitutional Law, Yogyakarta, UII Press, 2016

Isra, Saldi, Reformasi Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen UUD 1945, Padang, Andalas University Press, 2006.

M. Thalhah, dan Sobirin Malian, Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia, Yogyakarta, Total Media, 2011.

Mahkamah Konstitusi RI, Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, buku III, Jilid 2, Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Sekretariat jenderal dan Kepaniteraan mahkamah Konstitusi, 2008.

Jurnal dan Tesis

Arifkie, Kedudukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Thesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007.

Lenny M.L. Sipangkar, “Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 3, 2016, h. 235-240

Moh. Mahrus Ali, dkk. “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru”, Jurnal Konstitusi, Vol 12, Nomor 3, September 2015, h. 635-636

Sulardi, “Rekonstruksi Kedudukan DPD dan DPR Menuju Bikameral Setara” Jurnal Media Hukum, Vol. 19, No. 1, 2012, h. 138-151

Tutik, Titik Triwulan “Harmonisasi Fungsi DPD dan DPR pada Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Sistem Bikameral Guna Pelaksanaan Check and Balance”s, Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, h. 38-47

Yuswanto dan M. Yasin al Arif, “Diskursus Pembatalan Perda Pasca No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56 / PUU-XIV / 2016”, Jurnal Konstitusi, Vol. 15 No. 4 Desember 2018, h. 710-731

Calon anggota DPD harus Mundur dari Parpol, Majalah Konstitusi, No. 138, Agustus 2018




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1721

Article Metrics

Abstract view : 189 times
PDF view : 109 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.