Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk1045Keywords:
Constitutional Amendment, Presidential, General ElectionAbstract
This article examines the changes in the meaning of Article 6A paragraph (2) of the Indonesian 1945 Constitution, related to the requirements for nominating Presidential and Vice Presidential candidates by a political party or an alliance of parties contesting in the parliamentary election prior to the Presidential election. Further provisions termed more precisely in Article 9 of Law No. 42 of 2008 on Presidential and Vice Presidential Election; some additional requirement that political parties or alliance of parties gain valid votes of at least 20% of total votes nationally or a minimum 25% of seats in the House of Representatives, which is conceptually known as ‘presidential threshold’. Based on the Constitutional Court Verdict No. 51-52-59/PUU-VI/2008, provisions on the candidacy at the Act level were declared constitutional with some terms, that there are some dissenting opinions among judges who adjudicated the constitutional norms during the judicial review of the Act. Examination results obtained is that there have been change in meaning, in this case, the change takes a form of narrowing of meaning of the normative provisions of Article 6A paragraph (2) in a consequence to the provisions set in Article 9 of Law No. 42 of 2008. In order to provide legal certainty associated to the narrowing of this provision’s meaning, an ammendment is required to Article 6A paragraph (2) to reinforce the measures in the Presidential and Vice Presidential candidate nomination, in this case whether it is in line with the Constitutional Court verdict on judicial review of Article 9 of Law No. 42 of 2008 on Election of President and Vice-President or not.
References
Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Konstitusi Pers.
Fatmawati, “Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi”, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Volume I Nomor 1, November 2010
Pusat Bahasa,2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Saldi Isra, “Perkembangan Pengisian Jabatan Presiden Di Bawah Undang-Undang Dasar 1945”,http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content& view=article&id=97:perkembangan-pengisian-jabatan-presiden-di-bawah- undang-undang-dasar-1945&catid=18:jurnalnasional&Itemid=5, diunduh 27 Januari 2013.
Peraturan Perundang-undangan
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor III/MPRS/1963 Tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor IX/MPRS/1966 Tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XV/MPRS/1966 Tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata-Cara Pengangkatan Pejabat Presiden.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XLIV/MPRS/1968 Tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 Sebagai Presiden Republik Indonesia.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1973 Tentang Tata- Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1999 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1983 tentang referendum.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Pengujian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Konstitusi Pers.
Fatmawati, “Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi”, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Volume I Nomor 1, November 2010
Pusat Bahasa,2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Saldi Isra, “Perkembangan Pengisian Jabatan Presiden Di Bawah Undang-Undang Dasar 1945”,http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content& view=article&id=97:perkembangan-pengisian-jabatan-presiden-di-bawah- undang-undang-dasar-1945&catid=18:jurnalnasional&Itemid=5, diunduh 27 Januari 2013.
Peraturan Perundang-undangan
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor III/MPRS/1963 Tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor IX/MPRS/1966 Tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XV/MPRS/1966 Tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata-Cara Pengangkatan Pejabat Presiden.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XLIV/MPRS/1968 Tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 Sebagai Presiden Republik Indonesia.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1973 Tentang Tata- Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1999 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1983 tentang referendum.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Pengujian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Downloads
Published
2016-05-20
How to Cite
Firdinal, Ziffany. 2016. “Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945”. Jurnal Konstitusi 10 (4):649-74. https://doi.org/10.31078/jk1045.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
