Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk1033Keywords:
judicial review, constitutional rights, constitutional impairmentAbstract
The Amendments of the 1945 Constitution after reformation era brings the consequences of the necessity to adjust legislation under the constitution, either by elaborating new legislation or change the existing ones as well as through the elaboration of the rights to constitutional review against that legislation. On the other hand, the Amendment of the 1945 Constitution introduced the Constitutional Court as a court for constitutional matters of which one of the jurisdictions is to review laws against the 1945 Constitution. Since the beginning, as stated in Law No.24 of 2003 on Constitutional Court, the right to constitutional review has been given half-heartedly. To that fact, the Constitutional Court Law contains: restrictions of laws that may be tested, filing requirements, categorization of the verdict, and the composition of the constitutional judges. In the perspective of progressive law, the Constitutional Court’s ignorance of that restrictions considered as contrary to the constitution itself. However, in certain cases, especially related to the filing requirement for constitutionality review, The Constitutional Court is still locked by the restrictions given by Constitutional Court Law, even it is institutionalized through jurisprudence.
References
H.M. Arsyad Sanusi, 2008, “Legal Reasoning dalam Interpretasi Konstitusi,’ dalam Jurnal Konstitusi, Volume 5 Nomor 2, Nopember.
“Hukum Progresif: Upaya untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu”, dari www.legalitas.org/database/artikel/lain/Teori%20Hukum.pdf , diakses pada Kamis, 5 Juni 2008.
Harman Benediktus, 2006, Perkembangan Pemikiran Mengenai Perlunya Pengujian UU Terhadap UUD dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia 1945-2004 (Ringkasan Disertasi), Jakarta: UI.
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU diakses pada 24 April 2013.
Ibnu Sina Chandranegara, 2012, “Ultra Petita dalam pengujian Undang-Undang dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional,” dalam Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret.
Janedri M Gaffar, 2012, “MK dan Hukum Progresif,” diakses dari http:// gagasanhukum.wordpress.com/2012/05/17/mk-dan-hukum-progresif/ pada 23 April 2013.
_______, 2013, “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu,” dalam Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret.
Jimly Asshiddieqie dan M. Ali Safa’at, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, cetakan pertama, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Jimly Asshiddieqie, 2005, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Jakarta: Konstitusi Press.
_______, “Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” opini dalam Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI-FHUI) diakses dari http://www.pemantauperadilan.com tanggal 16 Juli 2009.
_______, 2006, “Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia,” disampaikan pada acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Pebruari.
_______, 2006, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press.
Lexi Armanjaya, 2008, “Dekonsruksi Kewenangan Legislasi, dari DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK): Analisis Sosio-Legal,” dalam Jurnal Konstitusi, Volume 5 Nomor 2, Nopember.
2008, “MK Akan Hadang Perselingkuhan di DPR,” dalam KONSTITUSI, Berita Mahkamah Konstitusi, Edisi No. 25, Oktober-Nopember.
Mahkamah Konstitusi RI, 2008, “Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik (Nomor 21/PUU-VI/2008),” dalam KONSTITUSI, Berita Mahkamah Konstitusi, Edisi No. 25, Oktober-Nopember.
_______, 2008, Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Moh. Mahfud MD, 2001, Politik Hukum di Indonesia, cetakan kedua, Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
_______, 2006, “Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional,” Makalah disampaikan pada Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 29-31 Mei.
Ni’matul Huda, 2006, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
“Produksi Undang-Undang”, KOMPAS, 16 Mei 2008.
Satjipto Rahardjo, 2005, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan” dalam Jurnal Hukum Progresif, diterbitkan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1/ No. 1/April.
_______, 2006, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Press.
_______, 2008, Membedah Hukum Progresif, cetakan ketiga, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
_______, 2008, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta: Genta Press.
“Hukum Progresif: Upaya untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu”, dari www.legalitas.org/database/artikel/lain/Teori%20Hukum.pdf , diakses pada Kamis, 5 Juni 2008.
Harman Benediktus, 2006, Perkembangan Pemikiran Mengenai Perlunya Pengujian UU Terhadap UUD dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia 1945-2004 (Ringkasan Disertasi), Jakarta: UI.
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU diakses pada 24 April 2013.
Ibnu Sina Chandranegara, 2012, “Ultra Petita dalam pengujian Undang-Undang dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional,” dalam Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret.
Janedri M Gaffar, 2012, “MK dan Hukum Progresif,” diakses dari http:// gagasanhukum.wordpress.com/2012/05/17/mk-dan-hukum-progresif/ pada 23 April 2013.
_______, 2013, “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu,” dalam Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret.
Jimly Asshiddieqie dan M. Ali Safa’at, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, cetakan pertama, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Jimly Asshiddieqie, 2005, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Jakarta: Konstitusi Press.
_______, “Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” opini dalam Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI-FHUI) diakses dari http://www.pemantauperadilan.com tanggal 16 Juli 2009.
_______, 2006, “Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia,” disampaikan pada acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Pebruari.
_______, 2006, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press.
Lexi Armanjaya, 2008, “Dekonsruksi Kewenangan Legislasi, dari DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK): Analisis Sosio-Legal,” dalam Jurnal Konstitusi, Volume 5 Nomor 2, Nopember.
2008, “MK Akan Hadang Perselingkuhan di DPR,” dalam KONSTITUSI, Berita Mahkamah Konstitusi, Edisi No. 25, Oktober-Nopember.
Mahkamah Konstitusi RI, 2008, “Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik (Nomor 21/PUU-VI/2008),” dalam KONSTITUSI, Berita Mahkamah Konstitusi, Edisi No. 25, Oktober-Nopember.
_______, 2008, Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Moh. Mahfud MD, 2001, Politik Hukum di Indonesia, cetakan kedua, Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
_______, 2006, “Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional,” Makalah disampaikan pada Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 29-31 Mei.
Ni’matul Huda, 2006, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
“Produksi Undang-Undang”, KOMPAS, 16 Mei 2008.
Satjipto Rahardjo, 2005, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan” dalam Jurnal Hukum Progresif, diterbitkan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1/ No. 1/April.
_______, 2006, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Press.
_______, 2008, Membedah Hukum Progresif, cetakan ketiga, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
_______, 2008, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta: Genta Press.
Downloads
Published
2016-05-20
How to Cite
Baehaqi, Ja'far. 2016. “Perspektif Penegakan Hukum Progresif Dalam Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi 10 (3):417-38. https://doi.org/10.31078/jk1033.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
