Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)

Irene Angelita Rugian

Abstract


Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan oleh Pasal 24C  UUD NRI 1945. Salah satu sebab dilakukannya pengujian tersebut adalah competiting rights atau adanya hak konstitusional warga negara yang dilanggar melalui undang-undang yang ada, sehingga perlu ada pengujian terhadap undang-undang tersebut. Diketahui pula bahwa beberapa putusan hakim dalam perkara competiting rights hanya menggunakan penafsiran konstitusi saja tanpa mempertimbangkan kerugian hak yang disampaikan oleh pemohon dalam pengujian. Sehingga menghasilkan putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal ini menciderai warga negara yang merasa haknya dilanggar. Maka diperlukan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak konstitusional warga negara.  Alat penyeimbang tersebut dapat menggunakan prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas diperlukan hakim konstitusi dalam pertimbangannya ketika dihadapkan dengan perkara competiting rights.  Namun sayangnya, prinsip tersebut tidak selalu digunakan ketika dihadapkan dengan competiting rights dan prinsip tersebut tidak dikembangkan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam tulisan ini masalah yang hendak dijawab adalah  pertama sejarah prinsip proporsionalitas , kedua perbandingan penggunaan prinsip proporsionalitas dalam peradilan konstitusi di Jerman dan Indonesia. Masalah tersebut dijawab menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan utama adalah putusan Mahkamah Konstitusi serta bahan pendukung berupa buku dan jurnal. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah perlunya penggunaan prinsip proporsionalitas dalam menghadapi perkara competiting rights di Mahkamah Konstitusi. Sehingga perlu untuk segera mengembangkan prinsip proporsionalitas dan parameternya.

Kata Kunci : prinsip proporsionalitas, Mahkmah Konstitusi, hak konstitusional.


References


Buku

M. Ali Safa’at, et.al, 2019, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cetakan 2, Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Jurnal

Sweet, Alec Stone, et.al, 2008 ,“Proportionality Balancing and Global Constitutionalism”, Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 47, No.73, h. 105.

Schlink, Bernhard, 2012, “Proportionality In Constitutional Law: Why Everywhere But Here?”, Duke Journal Of Comparative Law And International Law, Vol. 22, No. 29, h. 302.

Bisariyadi, 2018, “Penerapan Uji Proporsionalitas dalam Kasus Pembubaran Partai Politik : Sebuah Perbandingan”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 1, Januari-Maret, h. 89.

Grimm, Dieter, 2007, “Proportionality in Canadian and German Constitutional Jurisprudence”, University of Toronto Law Journal, Vol. 57, No. 2, h. 385.

Mattila, Heikki ES, 2011, “Cross-References in Court Decisions: A Study in Comparative Legal Linguistics”, dalam Tarja Salmi-Tolonen, Iris Tukianen dan Richard Foley (eds), “Law and Language in Partnership and Conflict”, Lapland Law Review (Special Issue) , Vol. 1, No. 1, h. 98.

M. Laica Marzuki, 2004, “Judicial Review di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 1, No. 3, November, h. 3.

Alexy, Robert, 2014, “Constitutional Rights, Democracy, and Representation”, Ricerche, Giuridiche, Vol. 3 No. 3, Desember, h. 199.

Laporan Penelitian dan Dokumen Lainnya

Bisariyadi, et.al, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”, Laporan Hasil Penelitian, Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, h. 28-29.

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, UN Doc E/CN 4/1984/4, tahun 1984, Bagian Lampiran.

General Comment Komisi Hak Asasi Manusia PBB, No 10 tahun 1983, para. 8; General Comment Komisi Hak Asasi Manusia PBB No 22, tahun 1992, para. 8.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 /PUU-V/2007, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VIII/2009, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia 1945, paragraf [3.23].

Internet

Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Putusan”, https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPU&menu=4, diunduh 23 April 2020 15.25.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1829

Article Metrics

Abstract view : 40 times
PDF (Bahasa Indonesia) view : 33 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




           
© Copyright of Jurnal Konstitusi (p-ISSN: 1829-7706 e-ISSN: 2548-1657). Published by The Constitutional Court of The Republic of Indonesia