Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk933Keywords:
state’s right to control, Mining License, divestment, welfare stateAbstract
Mineral and coal is one of Indonesia’s natural resource potential. Natural resources can bring prosperity for the people of Indonesia. Therefore we need a pro-mining policies of national economic interests. The experience of Indonesia during the New Order show the mining policy in favor of the interests of foreign capital through the mechanism of the work contract that puts the state as the inferior party. State’s right to control the mineral and coal mining policy does not appear in the New Order. Since the enactment of Law Number 4 of 2009, it seemed right to control the state through the licensing system. Besides the role of national capital in the mining sector also raised through divestment mechanism.
References
Buku:
Adolf, Huala, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2008.
H.S, Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
H.S, Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Saleng, Abrar, Hukum Pertambangan, Yogyakarta: UII Press, 2004.
Spelt, N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus Mandiri Hadjon, Surabaya: Yuridika, 1993.
Supancana, Ida Bagus Rahmadi, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
Vagts, Detlev F., “Perusahaan Multinasional: Suatu Tantangan Baru bagi Hukum Internasional”, dalam Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang, ed.T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1986.
jurnal:
Balbir Bhasin dan Jennifer McKay, “Mining Law and Policy in Indonesia: Reforms of the Contract of Work Model to Promote Foreign Direct Investment and Sustainibility”, Australian Mining and Petroleum Law Journal Volume 21 Number 1 (April 2002): 77 – 94.
Mezak, Meray Hendrik, “Pengaturan Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan Studi Perbandingan Konsepsi Kontrak Karya dengan Izin Usaha Pertambangan”, Law Review Volume XI Nomor 1 Juli 2011: 21 – 36..
Yuking, Ana Sofa, “Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Minerba”, Law Review Volume XI Nomor 1 Juli 2011: 38 – 50.
Makalah:
Bhasin, Balbir dan Sivakumar Venkataramany, Mining Law and Policy: Replacing the ‘Contract of Work’ System in Indonesia, Makalah, dipresentasikan di 10th International Conference of the Society for Global Business and Economic Development (SGBED), Kyoto, Jepang, 8-11 Agustus 2007.
Internet:
Anonim, Tambang Freeport: Pemerintah & Freeport Sepakati Peningkatan Royalti, http://www.bisnis.com/articles/ tambang-freeport-pemerintah-and-freeport- sepakati-peningkatan-royalti, diakses 10 Juli 2012.
Karim, Mirza A. dan Karen Mills, Indonesian Legal Framework in the Oil, Gas, Energy and Mining Sectors including Dispute Resolution, http://www.arbitralwomen. org/files/ publication/4907092548666.pdf, diakses 10 Juli 2012.
Price Waterhouse Cooper, Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide 4th Edition April 2012, www.pwc.com/id, diakses pada tanggal 10 Juli 2012.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Adolf, Huala, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2008.
H.S, Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
H.S, Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Saleng, Abrar, Hukum Pertambangan, Yogyakarta: UII Press, 2004.
Spelt, N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus Mandiri Hadjon, Surabaya: Yuridika, 1993.
Supancana, Ida Bagus Rahmadi, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
Vagts, Detlev F., “Perusahaan Multinasional: Suatu Tantangan Baru bagi Hukum Internasional”, dalam Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang, ed.T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1986.
jurnal:
Balbir Bhasin dan Jennifer McKay, “Mining Law and Policy in Indonesia: Reforms of the Contract of Work Model to Promote Foreign Direct Investment and Sustainibility”, Australian Mining and Petroleum Law Journal Volume 21 Number 1 (April 2002): 77 – 94.
Mezak, Meray Hendrik, “Pengaturan Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan Studi Perbandingan Konsepsi Kontrak Karya dengan Izin Usaha Pertambangan”, Law Review Volume XI Nomor 1 Juli 2011: 21 – 36..
Yuking, Ana Sofa, “Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Minerba”, Law Review Volume XI Nomor 1 Juli 2011: 38 – 50.
Makalah:
Bhasin, Balbir dan Sivakumar Venkataramany, Mining Law and Policy: Replacing the ‘Contract of Work’ System in Indonesia, Makalah, dipresentasikan di 10th International Conference of the Society for Global Business and Economic Development (SGBED), Kyoto, Jepang, 8-11 Agustus 2007.
Internet:
Anonim, Tambang Freeport: Pemerintah & Freeport Sepakati Peningkatan Royalti, http://www.bisnis.com/articles/ tambang-freeport-pemerintah-and-freeport- sepakati-peningkatan-royalti, diakses 10 Juli 2012.
Karim, Mirza A. dan Karen Mills, Indonesian Legal Framework in the Oil, Gas, Energy and Mining Sectors including Dispute Resolution, http://www.arbitralwomen. org/files/ publication/4907092548666.pdf, diakses 10 Juli 2012.
Price Waterhouse Cooper, Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide 4th Edition April 2012, www.pwc.com/id, diakses pada tanggal 10 Juli 2012.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Downloads
Published
2016-05-20
How to Cite
Nalle, Victor Imanuel Williamson. 2016. “Hak Menguasai Negara Atas Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba”. Jurnal Konstitusi 9 (3):473-94. https://doi.org/10.31078/jk933.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
