Pasang Surut Komisi Yudisial: Kreasi, resistensi dan restorasi
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk837Keywords:
Judicial Commission, Constitutional Court, Jugde SupervisoryAbstract
In The Federalist Papers (1787), James Madison said: “If the angels to govern men, then the internal and external monitoring is not necessary”. In other words, the control is absolute. Supervisory authority weaknesses of the institution in vast expanses of the judiciary, as well as pave the way for the “dictatorship of the courts”. The Judicial Commission is present to prevent the dictatorship of the Court. With all the hope and resistance to the Judicial Commission, it remains a small candle in the corner of a coveted judicial building clean, independent and authoritative.
References
Buku
Asrun, A.Muhammad, 2004, Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, Jakarta, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM).
Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Fajar, Abdul Mukhti, 2006, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006. Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia.
----------, 2010. Laporan Akhir Periode Komisi Yudisial (2005-2010), Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia.
----------, 2010, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara. Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Marzuki, Laica, 2006, berjalan-jalan di ranah hukum, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Neltasia, Risfa, 2007. Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial Papscaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, Ilmu Perudang-Undangan, Dasar- Dasar dan Pembentukannya, cetakan kelima, Yogyakarta, Kanisius.
Wijoyanto, Bambang, 2006, ”Komisi Yudisial: Cheks and Balances dan Urgensi Kewenangan pengawasan”, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
Wisnubroto, Al., 1997, Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Jogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya.
Jurnal, Makalah, Surat Kabar
Arizona, Yance, 2011, Mengawasi Mahkamah Konstitusi. Diunduh dari: (1 Agustus 2011)
Bulletin Komisi Yudisial, volume II Oktober 2006, Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka.
Isra, Saldi, 11 Oktober 2006, Makalah: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-I/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial), disampaikan dalam Diskusi bulanan Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas andalas, Padang.
Lumbuun, Gayus, Vol II hal 26-27, ”Memperkuat Kewenangan Komisi Yudisial melalui Revisi UU No. 22 Tahun 2004”, Buletin Komisi Yudisial.
Riewanto, Agust, 2 September 2006, “Putusan MK dan Tirani Profesi Hakim”, dalam Seputar Indonesia.
Sidin, A. Irmanputra, 28 September 2006, makalah; KY vs. Mafia, makalah “Pendekar Tanggung atau Tangguh”?, Lonceng Kematian gearakat Anti Mafia Peradilan?, Yogyakarta.
Sudarsono dan Ign. Haryanto, Hancurnya ide negara hukum Daniel Lev, Forum Keadilan No. 26/III, 13 April 1995
Usfunan, Yohanes, Vol III Desember 2006, ” Ketika Pengawasan Lemah Mafia Peradilan Tumbuh Subur”, Buletin Komisi Yudisial.
Putusan dan peratuan
Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor: Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
Asrun, A.Muhammad, 2004, Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, Jakarta, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM).
Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Fajar, Abdul Mukhti, 2006, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006. Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia.
----------, 2010. Laporan Akhir Periode Komisi Yudisial (2005-2010), Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia.
----------, 2010, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara. Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Marzuki, Laica, 2006, berjalan-jalan di ranah hukum, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Neltasia, Risfa, 2007. Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial Papscaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, Ilmu Perudang-Undangan, Dasar- Dasar dan Pembentukannya, cetakan kelima, Yogyakarta, Kanisius.
Wijoyanto, Bambang, 2006, ”Komisi Yudisial: Cheks and Balances dan Urgensi Kewenangan pengawasan”, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
Wisnubroto, Al., 1997, Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Jogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya.
Jurnal, Makalah, Surat Kabar
Arizona, Yance, 2011, Mengawasi Mahkamah Konstitusi. Diunduh dari: (1 Agustus 2011)
Bulletin Komisi Yudisial, volume II Oktober 2006, Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka.
Isra, Saldi, 11 Oktober 2006, Makalah: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-I/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial), disampaikan dalam Diskusi bulanan Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas andalas, Padang.
Lumbuun, Gayus, Vol II hal 26-27, ”Memperkuat Kewenangan Komisi Yudisial melalui Revisi UU No. 22 Tahun 2004”, Buletin Komisi Yudisial.
Riewanto, Agust, 2 September 2006, “Putusan MK dan Tirani Profesi Hakim”, dalam Seputar Indonesia.
Sidin, A. Irmanputra, 28 September 2006, makalah; KY vs. Mafia, makalah “Pendekar Tanggung atau Tangguh”?, Lonceng Kematian gearakat Anti Mafia Peradilan?, Yogyakarta.
Sudarsono dan Ign. Haryanto, Hancurnya ide negara hukum Daniel Lev, Forum Keadilan No. 26/III, 13 April 1995
Usfunan, Yohanes, Vol III Desember 2006, ” Ketika Pengawasan Lemah Mafia Peradilan Tumbuh Subur”, Buletin Komisi Yudisial.
Putusan dan peratuan
Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor: Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
Downloads
Published
2016-05-20
How to Cite
Illiyina, Umi. 2016. “Pasang Surut Komisi Yudisial: Kreasi, Resistensi Dan Restorasi”. Jurnal Konstitusi 8 (3):391-426. https://doi.org/10.31078/jk837.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
