Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi

Ni’matul Huda

Abstract


The authority to reviewing Perppu can not be obtained based on the interpretation of an institution or the situation that demanded the interpretation of a norm in the community, but must be strictly regulated in the constitution to the institution where authority was given, therefore there is no ‘juridical’ chaos in it.


Keywords


Perpu; reviewing; constitutional court

Full Text:

PDF

References


Aloysius Soni BL de Rosari (editor), Centurygate Mengurai Konspirasi Penguasa – Pengusaha, Kompas, 2010.

Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Pusat studi Hukum FH UII kerjasama dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Diterbitkan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004.

__________, , Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Pers, Jakarta, 2007. Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia, Cetakan Pertama,

FH UII Press, Yogyakarta, 2003.

__________, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk%25x

Article Metrics

Abstract view : 359 times
PDF view : 516 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




           
© Copyright of Jurnal Konstitusi (p-ISSN: 1829-7706 e-ISSN: 2548-1657). Published by The Constitutional Court of The Republic of Indonesia