Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUd 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi)

Muhammad Bahrul Ulum

Abstract


The Inquiry rights was the implementation of the oversight function of House Representative (DPR) to Presiden/and  or Vice President. The  use  of  inquiry  right  as  a  political  strategy  in impeachment mechanism to President/and or Vice President depend on reality and political consensus of the DPR, so there are possibilities and tendencies that the rule of law and democracy    are not be able to maintained as stipulated in Article 1 the 1945 Constitution. The decree of impeachment of the President and/or Vice President as provide in the 1945 Constitution tend unable  to uphold the rule of law when the Constitutional Court decided the President and / or Vice President violated the constitution, namely the dismissal of the President and or the Vice President made by the Assembly through a political decision (politeke beslssing). The efforts to maintains consistency of the concept of law as stipulated in Article 1 paragraph (3), Article 7B paragraph (3) and paragraph (7) of the 1945 Constitution, without opening  the chance intervention of political interests and obligations of the Assembly to implement the decision of the Constitutional Court. Therefore, the rule of law must be a cornerstone in the practice of constitutional law in  Indonesia.


Keywords


Impeachment; Constitution; Rule of Law

Full Text:

PDF

References


Buku-buku:

Ali, Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Prenada Media Group

Asshiddiqie, Jimly. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press

------------, 2004. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK

------------, 2005. Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK

Azhary, Muhammad Tahir. 2007. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Kencana

Ekatjahjana, Widodo. 2008. Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Pustaka Sutra

------------, 2008. Pengujian Peraturan Perundang- undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sutra

Fadjar, Abdul Mukthie. 2006. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press dan Citra Media

Hakim, Lukman. 2009. Eksistensi Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Ringkasan Disertasi. Malang: PDIH FH Universitas Brawijaya

Hamidi, Jazim dkk. 2009. Teori dan Politik Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Total Media

Hoesein, Zainal Arifin. 2009. Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Rajawali Pers

HR, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Indrayana, Denny. 2008. Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan. Jakarta: Kompas

Mahfud MD, Moh. 2009. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers

------------, 2006. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: LP3ES

Mahkamah Konstitusi. 2009. Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK

Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 2008. Hukum Responsif, Terjemahan Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. Bandung: Nusa Media

Palguna, I Dewa Gede. 2008. Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State:Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK

Thaib, Dahlan dkk. 2005. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers

Zoelva, Hamdan. 2005. Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press

Jurnal:

Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. 2009. Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara, Jurnal Konstitusi. Volume 6 Nomor 1. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK

Marzuki, M. Laica. 2010. Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Konstitusi. Volume 7 Nomor 1. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK

Sanusi, M. Arsyad. 2009. Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan, Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 2. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK

Ulum, Muhammad Bahrul dan Dizar Al Farizi. 2009. Implementasi dan Implikasi Putusan MK Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia, Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 3. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

------------, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)

------------, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat

------------, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

------------, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)

------------, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Perancis, Constitution of French

Sumber Internet:

Dewan Perwakilan Rakyat. Pansus Angket Century Temukan 10 Pelanggaran, http://www.dpr.go.id/id/berita/pansus/2010/jan/26/1224/ pansus-angket-century-temukan-10-pelanggaran-. diakses pada tanggal 22 Maret 2010, Pukul 09.52 WIB.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk%25x

Article Metrics

Abstract view : 1036 times
PDF view : 383 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.