Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk866Keywords:
corruption, government financialAbstract
Nowadays, in Indonesia, there are so many laws appear after KUHP which regulate about criminal laws, beside providing the rules of material criminal law againts to KUHP, also providing the formal rules which againts to KUHAP (formal criminal laws). In criminal laws that related to financial government, has common law which is regulated by laws itself. And corruption criminal laws which has the regime of law itself, but it is still unclear where could be qualificated as crimnal laws in financial government and which could be qualificated as corruption criminal laws. It is still in the “grey area”
References
A. Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi…, Op. Cit., hal. 24.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum PIdana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 29.
__________, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 263.
Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 75.
Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, (Jakarta: Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2006), 31.
__________, Korupsi dan Penegakan Hukum, (Jakarta: Diadit Media, 2009), 226.
Ita Kurniasih, Suatu tinjauan Yuridis: Kerugian Negara vs Kerugian Perseroan, (PPH Newsletter, No. 66, 2006), 2.
Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Alumni, 2007), 67.
Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.20 Tahun 2001), (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009), 6.
Mudzakkir, Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Disertasi Program Pasca Sarjana FH-UI, 2001), 21.
Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: PT. Rajagrafarindo Persada, 2008), 3.
N.H.T.Siahaan, Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan, Edisi Revisi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005),155.
Roeslan Saleh, “Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional”, Karya Dunia Fikir, (Jakarta: 1996), 45.
R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 33.
W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: Grasindo, 2006), 1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Hukum Keuangan Negara, Pasca 60 Tahun Indonesia Merdeka, Masalah dan Prospeknya bagi Indonesia (http://www.ppatk. go.id) diakses tanggal 15 September 2005.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum PIdana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 29.
__________, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 263.
Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 75.
Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, (Jakarta: Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2006), 31.
__________, Korupsi dan Penegakan Hukum, (Jakarta: Diadit Media, 2009), 226.
Ita Kurniasih, Suatu tinjauan Yuridis: Kerugian Negara vs Kerugian Perseroan, (PPH Newsletter, No. 66, 2006), 2.
Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Alumni, 2007), 67.
Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.20 Tahun 2001), (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009), 6.
Mudzakkir, Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Disertasi Program Pasca Sarjana FH-UI, 2001), 21.
Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: PT. Rajagrafarindo Persada, 2008), 3.
N.H.T.Siahaan, Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan, Edisi Revisi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005),155.
Roeslan Saleh, “Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional”, Karya Dunia Fikir, (Jakarta: 1996), 45.
R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 33.
W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: Grasindo, 2006), 1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Hukum Keuangan Negara, Pasca 60 Tahun Indonesia Merdeka, Masalah dan Prospeknya bagi Indonesia (http://www.ppatk. go.id) diakses tanggal 15 September 2005.
Downloads
Published
2016-05-20
How to Cite
Ifrani, Ifrani. 2016. “Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Perbankan”. Jurnal Konstitusi 8 (6):993-1018. https://doi.org/10.31078/jk866.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
