The Legitimacy Death Penalty Application of Certain Conditions in the Anti-Corruption Law
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk1938Keywords:
Corruption, Death Penalty, Certain Conditions, Human RightsAbstract
This article discusses the imposition of the death penalty as stipulated in article 2 paragraph (2) of the Corruption Eradication Law for perpetrators of criminal acts of corruption that are deemed to be detrimental to the State and can have a wide impact on the lives of many people. In this case, there are many pros and cons related to the imposition of the death penalty as stipulated in article 2 paragraph (2) of the Corruption Eradication Law, especially in the sentence “Certain conditions” in that article which are related to the corruption of social assistance funds for handling Covid-19. Apart from that, this article is also considered to be against the Government’s obligations in the effort to respect, protect and fulfill human rights. This article concludes that this article cannot fulfill the juridical aspect of prosecuting corruption actors because it is not included in the requirements of “certain conditions” and is also considered unconstitutional because it is not in accordance with the constitution, which provides protection for a person’s right to life. The imposition of the death penalty has also been proven to be inappropriately used in eradicating corruption, as seen in the 2019 Corruption Perception Index.
References
Books
Arba’I, Yon Artiono. Aku Menolak Hukuman Mati: Telaahan Atas Penerapan Pidana Mati. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2012.
Ardiansyah, Irfan. Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya). Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2017.
Asmarawati, Tina. Hukuman Mati Dan Permasalahannya di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2013.
Budiman, Adhigama Andre, et.al. Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa Di Masa Pandemi. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2020.
Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Hak Asasi Tersangka Pidana. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
Gunadi, lsmu dan Efendi, Jonaedi. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2015.
Kasiyanto, H. Agus. Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Kencana, 2018.
Priyono, B. Herry. Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
Putra, Risqi Perdana. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
Simarmata, Hengki Mangiring Parulian. Pengantar Pendidikan Anti Korupsi. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
Sukiyat, H. Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.
Surokumoro, Herman, et.al. Hukum Humaniter Internasional: Kajian Norma Dan Kasus. Malang: UB Press, 2020.
Journals
Anjari, Warih. “Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” E-Journal WIDYA Yustisia 1, no. 2 (2015): 107-115.
Anwar, Umar. “Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba: Freddy Budiman).” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 03 (2016): 241–51.
Asnawi, Habib Shulton. “Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati.” Jurnal Kajian Ilmu Hukum: SUPREMASI HUKUM 1, no. 1 (2012): 25–48.
Bunga, Marten, et.al. “Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Law Reform 15, no. 1 (2019): 85–97.
Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha 6, no. 1 (2020): 104–14.
Dotulong, Jeaniffer Rachel Gabriella, et.al. “Fungsi Dan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia.” Lex Administratum 10, no. 3 (2022): 1–13.
Fariduddin, Ahmad Mukhlish dan Tetono, Nicolaus Yudistira Dwi, "Imposition of the Death Penalty for Corruptors in Indonesia from a Utilitarian Perspective." Integritas: Jurnal Antikorupsi, 8, no. 1 (2022): 1–12.
Jacob, Efryan R. T. “Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964.” Lex Crimen VI, no. 1 (2017): 98–105.
Jamal, Ridwan. “Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Perspektif Hukum Islam (Problem Dan Solusinya).” Jurnal Ilmiah Al-Syiráh 7, no. 2 (2009): 1-16.
Maryanti, Mardenis dan Iin. “Pemberlakuan Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkotika Menurut Hukum HAM Internasional Dan Konstitusi Di Indonesia.” Jurnal Masalah-Masalah Hukum 48, no. 3 (2019): 312–18.
Marzuki, Christian Victor Samuel, et.al. “Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa PSBB.” Jurnal Ilmu Hukum: TATOHI 1, no. 7 (2021): 672–78.
Matompo, Osgar S. “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat.” Jurnal Media Hukum 21, no. 1 (2014): 57–72.
Mu’allifin, M. Darin Arif. “Problematika Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” AHKAM: Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (2015): 311–25.
Permaqi, Farhan. “Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif).” Jurnal Legislasi Indonesia 12, no. 4 (2015): 1–21.
Putra, Ketut Alit, et.al. “Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional.” E-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha 1, no. 1 (2018): 66–76.
Putra, Robby Septiawan Permana, et.al. “Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia.” Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1–18.
Putri, Debi Romala Putri dan Triana, Ikama Dewi Setia. “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap.” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2, no. 1 (2020): 143–54.
Rengil, Zubir. “Reformulasi Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Journal Study of Law Enforcement Based Research (EJURIS) 1, no. 01 (2019): 1–20.
Wattimena, Husin. “Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.” Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah XII, no. 2 (2016): 68–86.
Wicaksono, Setiawan. “Hambatan Dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik Sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati Di Indonesia.” Jurnal Penelitian Ilmu Hukum: Pandecta 11, no. 1 (2016): 65–79.
Yuhermansyah, Edi dan Fariza, Zaziratul Fariza. “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir).” Jurnal LEGITIMASI 6, no. 1 (2017): 156-174.
Zulfa, Eva Achjani. “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia).” Lex Jurnalica 4, no. 2 (2007): 93–100.
Internet
Idris, Muhammad. “Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Berapa Gaji Menteri Juliari Batubara?” Kompas. Accessed January 22, 2020. https://money.kompas.com/read/2020/12/07/071138726/jadi-tersangka-korupsi-bansos-berapa-gaji-menteri-juliari-batubara?page=al.
“Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2004-2020.” Accessed February 2, 2021. https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280.
Mangihot, Johannes. “KPK: Korupsi Dana Penanganan Bencana Bisa Diancam Hukuman Mati.” Accessed January 30, 2021. https://www.kompas.tv/article/78655/kpk-korupsi-dana-penanganan-bencana-bisa-diancam-hukuman-mati.
“Perbandingan Napi Korupsi Dan Total Terpidana 2019-2020.” Accessed February 2, 2021. https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/total-tahanan-dan-korupsi-2019-2020-1585810257.
Arba’I, Yon Artiono. Aku Menolak Hukuman Mati: Telaahan Atas Penerapan Pidana Mati. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2012.
Ardiansyah, Irfan. Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya). Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2017.
Asmarawati, Tina. Hukuman Mati Dan Permasalahannya di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2013.
Budiman, Adhigama Andre, et.al. Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa Di Masa Pandemi. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2020.
Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Hak Asasi Tersangka Pidana. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
Gunadi, lsmu dan Efendi, Jonaedi. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2015.
Kasiyanto, H. Agus. Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Kencana, 2018.
Priyono, B. Herry. Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
Putra, Risqi Perdana. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
Simarmata, Hengki Mangiring Parulian. Pengantar Pendidikan Anti Korupsi. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
Sukiyat, H. Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.
Surokumoro, Herman, et.al. Hukum Humaniter Internasional: Kajian Norma Dan Kasus. Malang: UB Press, 2020.
Journals
Anjari, Warih. “Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” E-Journal WIDYA Yustisia 1, no. 2 (2015): 107-115.
Anwar, Umar. “Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba: Freddy Budiman).” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 03 (2016): 241–51.
Asnawi, Habib Shulton. “Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati.” Jurnal Kajian Ilmu Hukum: SUPREMASI HUKUM 1, no. 1 (2012): 25–48.
Bunga, Marten, et.al. “Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Law Reform 15, no. 1 (2019): 85–97.
Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha 6, no. 1 (2020): 104–14.
Dotulong, Jeaniffer Rachel Gabriella, et.al. “Fungsi Dan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia.” Lex Administratum 10, no. 3 (2022): 1–13.
Fariduddin, Ahmad Mukhlish dan Tetono, Nicolaus Yudistira Dwi, "Imposition of the Death Penalty for Corruptors in Indonesia from a Utilitarian Perspective." Integritas: Jurnal Antikorupsi, 8, no. 1 (2022): 1–12.
Jacob, Efryan R. T. “Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964.” Lex Crimen VI, no. 1 (2017): 98–105.
Jamal, Ridwan. “Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Perspektif Hukum Islam (Problem Dan Solusinya).” Jurnal Ilmiah Al-Syiráh 7, no. 2 (2009): 1-16.
Maryanti, Mardenis dan Iin. “Pemberlakuan Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkotika Menurut Hukum HAM Internasional Dan Konstitusi Di Indonesia.” Jurnal Masalah-Masalah Hukum 48, no. 3 (2019): 312–18.
Marzuki, Christian Victor Samuel, et.al. “Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa PSBB.” Jurnal Ilmu Hukum: TATOHI 1, no. 7 (2021): 672–78.
Matompo, Osgar S. “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat.” Jurnal Media Hukum 21, no. 1 (2014): 57–72.
Mu’allifin, M. Darin Arif. “Problematika Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” AHKAM: Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (2015): 311–25.
Permaqi, Farhan. “Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif).” Jurnal Legislasi Indonesia 12, no. 4 (2015): 1–21.
Putra, Ketut Alit, et.al. “Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional.” E-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha 1, no. 1 (2018): 66–76.
Putra, Robby Septiawan Permana, et.al. “Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia.” Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1–18.
Putri, Debi Romala Putri dan Triana, Ikama Dewi Setia. “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap.” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2, no. 1 (2020): 143–54.
Rengil, Zubir. “Reformulasi Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Journal Study of Law Enforcement Based Research (EJURIS) 1, no. 01 (2019): 1–20.
Wattimena, Husin. “Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.” Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah XII, no. 2 (2016): 68–86.
Wicaksono, Setiawan. “Hambatan Dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik Sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati Di Indonesia.” Jurnal Penelitian Ilmu Hukum: Pandecta 11, no. 1 (2016): 65–79.
Yuhermansyah, Edi dan Fariza, Zaziratul Fariza. “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir).” Jurnal LEGITIMASI 6, no. 1 (2017): 156-174.
Zulfa, Eva Achjani. “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia).” Lex Jurnalica 4, no. 2 (2007): 93–100.
Internet
Idris, Muhammad. “Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Berapa Gaji Menteri Juliari Batubara?” Kompas. Accessed January 22, 2020. https://money.kompas.com/read/2020/12/07/071138726/jadi-tersangka-korupsi-bansos-berapa-gaji-menteri-juliari-batubara?page=al.
“Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2004-2020.” Accessed February 2, 2021. https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280.
Mangihot, Johannes. “KPK: Korupsi Dana Penanganan Bencana Bisa Diancam Hukuman Mati.” Accessed January 30, 2021. https://www.kompas.tv/article/78655/kpk-korupsi-dana-penanganan-bencana-bisa-diancam-hukuman-mati.
“Perbandingan Napi Korupsi Dan Total Terpidana 2019-2020.” Accessed February 2, 2021. https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/total-tahanan-dan-korupsi-2019-2020-1585810257.
Downloads
Published
2022-08-30
How to Cite
Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, and Yuliana Primawardani. 2022. “The Legitimacy Death Penalty Application of Certain Conditions in the Anti-Corruption Law”. Jurnal Konstitusi 19 (3):673-92. https://doi.org/10.31078/jk1938.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
