Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk1845Keywords:
Peraturan Menteri, Atribusi, Urusan PemerintahanAbstract
This research aims to analyze Ministerial Regulations in Indonesian governmental affairs. It is normative legal research with the statute and conceptual approaches. The results of this research show in a presidential system, the position of ministry is a president’s assistant. Thus, they could not be granted attributed authorities through an act. However, the ministerial regulations remain necessary in governmental affairs, especially as a technical law for governmental and presidential regulations. They regulate and operate certain sectors of each ministry. In addition, specific governmental sectors could not be regulated proportionally by using either presidential or even governmental regulations because a governmental regulation has specific legal aims as technical provisions of acts.
References
Buku
Attamimi, A. Hamid S, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Jakarta, Fakultas Pascasarja UI.
Belinfante, A.D, 1985, Kort Begrip van het Administratief Recht, Alphen aan den Rijn, Samsom Uitgeverij.
Douglas, Roger, 2002, Administrative Law, Sydney, the Federation Press.
Hadjon, Philipus M. 1993, Pemerintahan Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatigheid van Bestuur), Surabaya, Fakultas Hukum Unair, Yuridika.
Jones, B.L, 1989, Garner’s Administrative Law, Seventh Edition, London and Edinburgh, Butterworths.
Michiels, F.C.M.A. (red.), 2004, Staats-en Bestuursrecht Tekst en Materiaal, Tweedw Druk, Deventer, Kluwer.
Ten Berge, J.B.J.M, 1996, Besturen Door de Overheid, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink.
Van Wijk, H.D/Willem Konijnenbelt, 1995, Hoofdstukken van Administratief Recht, Utrecht, Uitgeverij Lemma BV.
Versteden, C.J.N, 1984, Inleiding Algemeen Bestuursrecht, Alphen aan den Rijn, Samsom H.D. Tjeenk Willink.
Waaldijk, C, 1987, Wetgevingswijzer, Lelystad, Koninklijke Vermande B.V. Uitgevers.
Yasin, Muhammad. et.al. 2017, Anotasi UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Universitas Indonesia – Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR), Jakarta.
Jurnal/Makalah
Aditya, Zaka Firma dan M. Reza Winata, Rekonstruksi Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnah Negara Hukum, Volume 9, Nomor 1, Juni 2019.
Amin, Rizal Irvan, Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Res Publica, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2020.
Apendi, Sofyan, Ketiadaan Peraturan Menteri dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Implikasinya terhadap Penataan Regulasi dalam Sistem Hukum Nasional, PALAR (Pakuan Law Review), Volume 07, Nomor 01, Januari-Juni 2021.
Chandranegara, Ibnu Sina, Bentuk-bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi, Jurnal Ius Quia Iustum, Volume 26, Nomor 3, September 2019.
Efendi, Aan, Problematik Penataan Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Verita et Justitia, Volume 5, Nomor 1, Juni 2019, DOI: 10.25123/vej.3172.
Firdaus dan Donny Michael, Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Penelitian Hukum de Jure, Volume 19, Nomor 3, September 2019.
Haryadi, Ade Reza, Pentingnya Mengatasi Obesitas Regulasi, Jurnalintelejen.net /2020/03/31/pentingnya-mengatasi-obesitas-regulasi.
Huda, Ni’matul, Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri dalam Perspektif Sistem Presidensial, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 29, Issue 3, September 2021.
Manan, Bagir, Hubungan Pusat-Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar “Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”, Jakarta, 20 Juli 1999.
Rahmadhony, Aditya, Iwan Setiawan, dan Mario Ekoriano, Problematika “Delegated Legialation” pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020.
Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana, Kedudukan Peraturan Menteri pada Konstitusi, Jurnal Kerta Dyatmika, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Volume 2, Nomor 2, September 2015, DOI: https://doi.org/10.46650/kd.12.2.373.%25p.
Sukardi dan E. Prajwalita Widiati, Pendelegasian Pengaturan oleh Undang-Undang kepada Peraturan yang Lebih Rendah dan Akibat Hukumnya, Yuridika, Volume 27, Nomor 2, Mei-Agustus 2012.
UUD dan Peraturan Perundang-undangan
UUD Negara RI Tahun 1945.
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kapala Lembaga.
Internet
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a06adf8f00cf/salah-urus-peraturan-menteri-jadi-sumber-masalah-persoalan-regulasi-di-indonesia/?page=2. Diakses 2 Oktober 2021.
https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/630-merampingkan-regulasi.html. Diakses 2 Oktober 2021.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bdc39c5d3a98/permenkumham-harmonisasi-peraturan-dinilai-konflik-dengan-uu. Diakses 2 Oktober 2021.
https://indonews.id/artikel/28501/Pentingnya-Mengatasi-Obesitas-Regulasi/ Diakses 2 Oktober 2021.
Attamimi, A. Hamid S, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Jakarta, Fakultas Pascasarja UI.
Belinfante, A.D, 1985, Kort Begrip van het Administratief Recht, Alphen aan den Rijn, Samsom Uitgeverij.
Douglas, Roger, 2002, Administrative Law, Sydney, the Federation Press.
Hadjon, Philipus M. 1993, Pemerintahan Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatigheid van Bestuur), Surabaya, Fakultas Hukum Unair, Yuridika.
Jones, B.L, 1989, Garner’s Administrative Law, Seventh Edition, London and Edinburgh, Butterworths.
Michiels, F.C.M.A. (red.), 2004, Staats-en Bestuursrecht Tekst en Materiaal, Tweedw Druk, Deventer, Kluwer.
Ten Berge, J.B.J.M, 1996, Besturen Door de Overheid, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink.
Van Wijk, H.D/Willem Konijnenbelt, 1995, Hoofdstukken van Administratief Recht, Utrecht, Uitgeverij Lemma BV.
Versteden, C.J.N, 1984, Inleiding Algemeen Bestuursrecht, Alphen aan den Rijn, Samsom H.D. Tjeenk Willink.
Waaldijk, C, 1987, Wetgevingswijzer, Lelystad, Koninklijke Vermande B.V. Uitgevers.
Yasin, Muhammad. et.al. 2017, Anotasi UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Universitas Indonesia – Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR), Jakarta.
Jurnal/Makalah
Aditya, Zaka Firma dan M. Reza Winata, Rekonstruksi Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnah Negara Hukum, Volume 9, Nomor 1, Juni 2019.
Amin, Rizal Irvan, Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Res Publica, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2020.
Apendi, Sofyan, Ketiadaan Peraturan Menteri dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Implikasinya terhadap Penataan Regulasi dalam Sistem Hukum Nasional, PALAR (Pakuan Law Review), Volume 07, Nomor 01, Januari-Juni 2021.
Chandranegara, Ibnu Sina, Bentuk-bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi, Jurnal Ius Quia Iustum, Volume 26, Nomor 3, September 2019.
Efendi, Aan, Problematik Penataan Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Verita et Justitia, Volume 5, Nomor 1, Juni 2019, DOI: 10.25123/vej.3172.
Firdaus dan Donny Michael, Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Penelitian Hukum de Jure, Volume 19, Nomor 3, September 2019.
Haryadi, Ade Reza, Pentingnya Mengatasi Obesitas Regulasi, Jurnalintelejen.net /2020/03/31/pentingnya-mengatasi-obesitas-regulasi.
Huda, Ni’matul, Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri dalam Perspektif Sistem Presidensial, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 29, Issue 3, September 2021.
Manan, Bagir, Hubungan Pusat-Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar “Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”, Jakarta, 20 Juli 1999.
Rahmadhony, Aditya, Iwan Setiawan, dan Mario Ekoriano, Problematika “Delegated Legialation” pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020.
Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana, Kedudukan Peraturan Menteri pada Konstitusi, Jurnal Kerta Dyatmika, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Volume 2, Nomor 2, September 2015, DOI: https://doi.org/10.46650/kd.12.2.373.%25p.
Sukardi dan E. Prajwalita Widiati, Pendelegasian Pengaturan oleh Undang-Undang kepada Peraturan yang Lebih Rendah dan Akibat Hukumnya, Yuridika, Volume 27, Nomor 2, Mei-Agustus 2012.
UUD dan Peraturan Perundang-undangan
UUD Negara RI Tahun 1945.
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kapala Lembaga.
Internet
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a06adf8f00cf/salah-urus-peraturan-menteri-jadi-sumber-masalah-persoalan-regulasi-di-indonesia/?page=2. Diakses 2 Oktober 2021.
https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/630-merampingkan-regulasi.html. Diakses 2 Oktober 2021.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bdc39c5d3a98/permenkumham-harmonisasi-peraturan-dinilai-konflik-dengan-uu. Diakses 2 Oktober 2021.
https://indonews.id/artikel/28501/Pentingnya-Mengatasi-Obesitas-Regulasi/ Diakses 2 Oktober 2021.
Downloads
Published
2022-02-17
How to Cite
Ridwan, Ridwan. 2022. “Eksistensi Dan Urgensi Peraturan Menteri Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial”. Jurnal Konstitusi 18 (4):828-45. https://doi.org/10.31078/jk1845.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
