Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk1844Keywords:
Mahkamah Konstitusi, Pengujian Formil Undang-Undang, PembuktianAbstract
This study examines eight decisions related to the judicial review of the legislative process in the Constitutional Court. This research aims to obtain two things, namely, (1) to find out the pattern of evidence in the decision on the judicial review of the legislative process in the Constitutional Court; and (2) to analyze the problematic pattern of evidence in the decision on the judicial review of the legislative process in the Constitutional Court. The method used in this research is juridical-normative, with a statutory, conceptual, and case approach. This research concludes, first, show a pattern of evidence that tends to be focused on proving the arguments put forward by the applicant and the evidence he submits and is characterized by the weakness of the arguments and evidence of the applicant, which in some judges’ decisions tend to be fixated on formal truths. Second, the majority of problematic legal formal testing stems from the weakness of the applicant’s evidence which is inversely proportional to the evidence submitted by the relevant parties, in this case, the DPR or the applicant who comes from a political party that has a vote base in parliament. There are other problems, namely (1) the tendency of judges to seek formal, not material truth; (2) there is room for ambiguity in the size of the violation of the procedure for the formation of law; (3) there is a paradigm that formal testing is excluded from material testing; and (4) considering the consequences of the decision.
References
Buku
Asshiddiqie, Jimly, 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, ctk. pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
_______________, 2020, Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum, ctk. pertama, KonsPress, Jakarta.
Hiariej, Eddy O.S., 2012, Teori & Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Huda, Ni’matul & Riri Nazriyah, 2018, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, ctk.pertama, Nusa Media, Bandung.
Siahaan, Maruarar, 2011, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta.
Subekti, 1995, Hukum Pembuktian, ctk. kesebelas, Pradnya Paramita, Jakarta.
Suroso, Fajar Laksono, 2018, Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator, Konfrontatif atau Kooperatif, ctk.pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.
Soemantri, Sri, 1982, Hak Menguj Material di Indonesia, ctk.pertama, Alumni, Bandung.
Jurnal
Bice, Scott H., 1980, “Rationalily Analysis in Constitutional Law”, Minnesota Law Review, 2310.
Lindle, Hans A., 1975, “Due Process of Lawmaking”, Nebraska Law Review, Vol.55, Issue 2.
Tugas Akhir/Disertasi
Alexander, Franxy, 2020, Pengujian Formil Undang-Undang Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.
Internet
Lihat di https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara2&menu=4, diakses pada 4 April 2021.
Lihat di https://pshk.or.id/media-rr/proses-legislasi-dan-partisipasi-publik/, diakses pada 4 April 2021.
Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan
UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK
Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
Putusan MK Nomor 001/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Putusan MK Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Putusan MK Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Putusan MK Nomor 43/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
Putusan MK Nomor 45/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Asshiddiqie, Jimly, 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, ctk. pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
_______________, 2020, Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum, ctk. pertama, KonsPress, Jakarta.
Hiariej, Eddy O.S., 2012, Teori & Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Huda, Ni’matul & Riri Nazriyah, 2018, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, ctk.pertama, Nusa Media, Bandung.
Siahaan, Maruarar, 2011, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta.
Subekti, 1995, Hukum Pembuktian, ctk. kesebelas, Pradnya Paramita, Jakarta.
Suroso, Fajar Laksono, 2018, Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator, Konfrontatif atau Kooperatif, ctk.pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.
Soemantri, Sri, 1982, Hak Menguj Material di Indonesia, ctk.pertama, Alumni, Bandung.
Jurnal
Bice, Scott H., 1980, “Rationalily Analysis in Constitutional Law”, Minnesota Law Review, 2310.
Lindle, Hans A., 1975, “Due Process of Lawmaking”, Nebraska Law Review, Vol.55, Issue 2.
Tugas Akhir/Disertasi
Alexander, Franxy, 2020, Pengujian Formil Undang-Undang Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.
Internet
Lihat di https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara2&menu=4, diakses pada 4 April 2021.
Lihat di https://pshk.or.id/media-rr/proses-legislasi-dan-partisipasi-publik/, diakses pada 4 April 2021.
Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan
UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK
Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
Putusan MK Nomor 001/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Putusan MK Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Putusan MK Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Putusan MK Nomor 43/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
Putusan MK Nomor 45/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Downloads
Published
2022-02-17
How to Cite
Widiastuti, Retno, and Ahmad Ilham Wibowo. 2022. “Pola Pembuktian Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi 18 (4):803-27. https://doi.org/10.31078/jk1844.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
