Justifikasi Pemutusan Hubungan Kerja Karena Efisiensi Masa Pandemi Covid-19 Dan Relevansinya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk1827Keywords:
Employment Termination, Efficiency, Covid-19 Pandemic, Constitutional Court Decision Number 19/PUU-IX/2011.Abstract
This conceptual article aims to analyze about the justification and legal aspect of employment termination because of efficiency phenomenon in covid-19 pandemic period. Article 164 paragraph 4 Manpower Act and Constitutional Court Decision Number 19/PUU-IX/2011 already stipulated that employment termination because of efficiency must be followed by company closure. But, covid-19 pandemic situation was forcing the employers to do employment termination because of efficiency without a company closure. The conclusion of this article is the employers did the termination without the company closure based on consideration that, it would prevent more damage than did it with the closure. The company closure would bring result all of workers, including the employers, loss their jobs. The employment termination because of efficiency, but without company closure could be preserved the operational of company and maintain the other workers’ jobs. This efficiency reason is not actually prohibited in Article 153 paragraph 1 Manpower Act and in ILO’s Convention and Recommendation 1982. However, this termination could not use Article 164 paragraph 4 Manpower Act and Constitutional Court Decision Number 19/PUU-IX/2011 as the legal basis. The compensation formulation model of the termination could use the formulation of termination without worker’s fault as stipulated by Manpower Act. In addition, the institutions of industrial relaton dispute resolution must supervise the termination process, in order the process would be staged fairly, coincide with the principles of legal termination, and the workers’s compensastion would be fulfilled by the employers.
References
Buku
Agusmidah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori, Bogor: Ghalia Indonesia.
Ferianto dan Darmanto, 2010, Himpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Disertai Ulasan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Hasibuan, Malayu S.P., 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara.
Hornby, AS, 2005, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, London: Oxford University Press.
Maulana, Agus, 2003, Struktur Pengendalian Manajemen, Jakarta: Binaputra Angkasa.
Sastrohadiwiryo, Siswanto, 2005, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
Sebardt, Gabriella, 2006, Redundancy and The Swedish Model in An International Context, Netherlands: Kluwer Law International.
Soepomo, Iman, 1983, Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja, Jakarta: Djambatan.
Sutedi, Adrian, 2009, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Toha, Halili dan Pramono, Hari, 1987, Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh, Jakarta: Bina Aksara.
Jurnal, Makalah dan Hasil Penelitian
Alfina, Betty Noer, 2019, “Perlindungan Hukum Pekerja yang Di PHK Akibat Efisiensi Dalam Sebuah Perusahaan (Studi Kasus Putusan MA Nomor 182 K/PDT.SUS-PHI/2017)”, Repository Universitas Sebelas Maret.
Fauzia, Rizqi, 2017, “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perselisihan PHK (Studi Terhadap PHK Efisiensi)”, Publikasi Ilmiah Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, November.
Kurnaedi, 2019, “Efisiensi Perusahaan Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011”, Repository Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Putra, Andika Pramana Putra, 2018, “Kajian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Atas Perkara No 825 K/PDT.SUS-PHI/2015 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi”, Jurnal Hukum Adigama, Volume 1, Nomor 1, h. 1-26.
Ridwansyah, Muhammad, 2016, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni, h. 278-298.
Santoso, Budi, 2013, “Justifikasi Efisiensi Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja”, Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 3, Oktober, h. 402-415.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal.
Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011
Konvensi
Konvensi International Labour Organization Nomor 158 Tahun 1982 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Prakarsa Pengusaha.
Rekomendasi International Labour Organization Nomor 166 Tahun 1982 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Inisiatif Pengusaha.
Agusmidah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori, Bogor: Ghalia Indonesia.
Ferianto dan Darmanto, 2010, Himpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Disertai Ulasan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Hasibuan, Malayu S.P., 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara.
Hornby, AS, 2005, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, London: Oxford University Press.
Maulana, Agus, 2003, Struktur Pengendalian Manajemen, Jakarta: Binaputra Angkasa.
Sastrohadiwiryo, Siswanto, 2005, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
Sebardt, Gabriella, 2006, Redundancy and The Swedish Model in An International Context, Netherlands: Kluwer Law International.
Soepomo, Iman, 1983, Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja, Jakarta: Djambatan.
Sutedi, Adrian, 2009, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Toha, Halili dan Pramono, Hari, 1987, Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh, Jakarta: Bina Aksara.
Jurnal, Makalah dan Hasil Penelitian
Alfina, Betty Noer, 2019, “Perlindungan Hukum Pekerja yang Di PHK Akibat Efisiensi Dalam Sebuah Perusahaan (Studi Kasus Putusan MA Nomor 182 K/PDT.SUS-PHI/2017)”, Repository Universitas Sebelas Maret.
Fauzia, Rizqi, 2017, “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perselisihan PHK (Studi Terhadap PHK Efisiensi)”, Publikasi Ilmiah Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, November.
Kurnaedi, 2019, “Efisiensi Perusahaan Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011”, Repository Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Putra, Andika Pramana Putra, 2018, “Kajian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Atas Perkara No 825 K/PDT.SUS-PHI/2015 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi”, Jurnal Hukum Adigama, Volume 1, Nomor 1, h. 1-26.
Ridwansyah, Muhammad, 2016, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni, h. 278-298.
Santoso, Budi, 2013, “Justifikasi Efisiensi Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja”, Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 3, Oktober, h. 402-415.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal.
Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011
Konvensi
Konvensi International Labour Organization Nomor 158 Tahun 1982 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Prakarsa Pengusaha.
Rekomendasi International Labour Organization Nomor 166 Tahun 1982 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Inisiatif Pengusaha.
Downloads
Published
2021-11-15
How to Cite
Widiastiani, Nindry Sulistya. 2021. “Justifikasi Pemutusan Hubungan Kerja Karena Efisiensi Masa Pandemi Covid-19 Dan Relevansinya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 PUU-IX 2011”. Jurnal Konstitusi 18 (2):413-36. https://doi.org/10.31078/jk1827.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
