Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk1816Keywords:
Pancasila, Progressive Law, Indigenous PeoplesAbstract
Today there are still many problems with the existence and traditional rights of indigenous and tribal peoples. These problems tend to place the indigenous and tribal peoples in a weak and marginalized position. Not without reason, it is due to the unequal perception of all related parties, in positioning customary land and indigenious peoples in the context of national and state life based on Pancasila and the Constitution. The issue that will be discussed in this paper is about how to realize progressive legal protection of the existence of indigenous and tribal peoples to realize their welfare. This paper will use the conceptual approach method, namely the Pancasila concept as a source of ideas in providing legal protection to indigenous and tribal peoples. Furthermore, it also uses a conceptual approach from thought of progressive law. The existence of the status quo in providing legal protection to indigenous and tribal peoples which tends to be static, conditional and legalistic which has been done so far. Legal protection is more concerned with how the criteria regarding indigenous and tribal peoples will be recognized. The state should have dared to make policy and legal breakthroughs to provide legal protection based on guidance and empowerment. These policy and legal breakthroughs can refer to thougt of progressive law, which positions the law for humans with the aim of providing justice, welfare and happiness for indigenous and tribal peoples based on Pancasila and the Constitution.
References
Arief Hidayat, 2017 “Negara Hukum Berwatak Pancasila”, Materi Seminar Yang Disampaikan Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum 2017 Universitas Atmajaya Yogyakarta, bertempat di Gedung Bonaventura Universitas Atmajaya Yogyakarta, pada tanggal 9 September.
Arief Hidayat, 2019, “Perlindungan Hak Sosial Ekonomi Dalam Konstitusi BerKetuhanan”, Makalah Disampaikan dalam International Short Course “Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Sosial Ekonomi” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI, bertempat di Nusa Dua-Bali, 6-7 November.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, ICCO, 2010, Memahami Dimensi-Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat, hlm. IX. http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2019/06/Shohibuddin-2010-Memahami_Dimensi-dimensi_Kemiskinan.pdf , diakses 4 Februari 2020.
Barda Nawawi Arief, 2012, Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia), Semarang : Pustaka Magister.
Bernard Arief Sidharta,2009, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 2009.
Bernhard Limbong, 2014, Politik Pertanahan, Jakarta : Margaretha Pustaka, 2014.
Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya, Jakarta : Djambatan.
Erlyn Indarti, 2001, “Legal Contructivism : Paradigma Baru Pendidikan Hukum Dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume XXX, Nomor 3, Juli-September, h. 139-154.
Jimly Asshidiqqie, 2015, Gagasan Konstitusi Sosial Institusionalisasi dan Konstittusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani, Jakarta : LP3ES.
Jimly Asshiddqie, 2020, Ideologi, Pancasila dan Konstitusi, http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=system/files/perundangan/1927202140.pdf, diakses tanggal 3 Februari.
Jimly Asshiddqie, 2020, "Konstitusi Sosial dan eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya", Simposium Masyarakat II Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaharuan Hukum, Peringatan 3 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-I/2012, diselenggarakan pada FH Universitas Pancasila, tanggal 16-17 Mei 2016. https://www.youtube.com/watch?v=8LyDuOwukBc, diakses 6 Februari.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016, Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Jakarta : KOMNAS HAM RI.
Kurnia Warman, 2020, “Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat”, https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284, h. 4. diakses tanggal 4 Februari.
Lembaga Bantuan Hukum Bandung, “Eksekusi Tanah Adat Menyebabkan Hilangnya Identitas Adat, Hak Beribadah, Menjalankan Agama dan Kepercayaan Masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan Kabupaten Kuningan”, https://www.lbhbandung.or.id/eksekusi-tanah-adat-menyebabkan-hilangnya-identitas-adat-hak-beribadah-menjalankan-agama-dan-kepercayaan-masyarakat-adat-karuhun-sunda-wiwitan-kabupaten-kuningan/, diakses tanggal 3 Februari 2020.
Luthfi Widagdo Eddyono, 2019, “Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah”, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, September 2019, h. 585-605.
Mahfud MD, 2013, “Inilah Hukum Progresif Indonesia”, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, kerjasama Thafa Media Yogyakarta dengan Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang.
Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-udangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta : Kanisius.
Maria Rita Ruwiastuti, 2000, Sesat Pikir Politik Hukum Agraria Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Tanah-Tanah Adat, Yogyakarta : Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar.
Maria S.W. Sumardjono, 2009, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta : Buku Kompas.
Marthen B. Salinding, 2019, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret, h. 148-169.
Kompas.Com, 2020,Nasib Masyarakat Adat Yang Terancam Investasi Hingga Kriminalisasi, https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/09145461/nasib-masyarakat-adat-yang-terancam-investasi-hingga-kriminalisasi?page=all, diakses tanggal 3 Februari.
Norbertus Jegalus, 2011, Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif, Jakarta : Obor.
Nurhasan Ismail, 2012, “Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat” Jurnal Rechtsvinding, Volume 1, Nomor 1, Januari-April, 2012, h. 33-52.
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010. 2020 https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_3-puu-viii 2010_(pengelolaan_pesisir_pulau-pulau_kec.pdf , diakses 5 Februari.
Risalah Sidang Perkara Nomor 31/PUU-V/2007, 2020, https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_Perkara%2031%20%20PUU%20V%20-2007%2018%20Juni%202008.pdf, diakses tanggal 4 Februari.
Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing.
Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta : Kompas.
Sidharta, 2013, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Yogyakarta : Genta Publishing.
Sukirno, 2018, Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat, Jakarta : Prenadamedia Group.
Yusriyadi, 2006, “Paradigma Sosiologis dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam bidang Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tanggal 18 Februari.
Arief Hidayat, 2019, “Perlindungan Hak Sosial Ekonomi Dalam Konstitusi BerKetuhanan”, Makalah Disampaikan dalam International Short Course “Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Sosial Ekonomi” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI, bertempat di Nusa Dua-Bali, 6-7 November.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, ICCO, 2010, Memahami Dimensi-Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat, hlm. IX. http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2019/06/Shohibuddin-2010-Memahami_Dimensi-dimensi_Kemiskinan.pdf , diakses 4 Februari 2020.
Barda Nawawi Arief, 2012, Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia), Semarang : Pustaka Magister.
Bernard Arief Sidharta,2009, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 2009.
Bernhard Limbong, 2014, Politik Pertanahan, Jakarta : Margaretha Pustaka, 2014.
Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya, Jakarta : Djambatan.
Erlyn Indarti, 2001, “Legal Contructivism : Paradigma Baru Pendidikan Hukum Dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume XXX, Nomor 3, Juli-September, h. 139-154.
Jimly Asshidiqqie, 2015, Gagasan Konstitusi Sosial Institusionalisasi dan Konstittusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani, Jakarta : LP3ES.
Jimly Asshiddqie, 2020, Ideologi, Pancasila dan Konstitusi, http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=system/files/perundangan/1927202140.pdf, diakses tanggal 3 Februari.
Jimly Asshiddqie, 2020, "Konstitusi Sosial dan eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya", Simposium Masyarakat II Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaharuan Hukum, Peringatan 3 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-I/2012, diselenggarakan pada FH Universitas Pancasila, tanggal 16-17 Mei 2016. https://www.youtube.com/watch?v=8LyDuOwukBc, diakses 6 Februari.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016, Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Jakarta : KOMNAS HAM RI.
Kurnia Warman, 2020, “Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat”, https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284, h. 4. diakses tanggal 4 Februari.
Lembaga Bantuan Hukum Bandung, “Eksekusi Tanah Adat Menyebabkan Hilangnya Identitas Adat, Hak Beribadah, Menjalankan Agama dan Kepercayaan Masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan Kabupaten Kuningan”, https://www.lbhbandung.or.id/eksekusi-tanah-adat-menyebabkan-hilangnya-identitas-adat-hak-beribadah-menjalankan-agama-dan-kepercayaan-masyarakat-adat-karuhun-sunda-wiwitan-kabupaten-kuningan/, diakses tanggal 3 Februari 2020.
Luthfi Widagdo Eddyono, 2019, “Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah”, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, September 2019, h. 585-605.
Mahfud MD, 2013, “Inilah Hukum Progresif Indonesia”, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, kerjasama Thafa Media Yogyakarta dengan Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang.
Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-udangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta : Kanisius.
Maria Rita Ruwiastuti, 2000, Sesat Pikir Politik Hukum Agraria Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Tanah-Tanah Adat, Yogyakarta : Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar.
Maria S.W. Sumardjono, 2009, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta : Buku Kompas.
Marthen B. Salinding, 2019, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret, h. 148-169.
Kompas.Com, 2020,Nasib Masyarakat Adat Yang Terancam Investasi Hingga Kriminalisasi, https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/09145461/nasib-masyarakat-adat-yang-terancam-investasi-hingga-kriminalisasi?page=all, diakses tanggal 3 Februari.
Norbertus Jegalus, 2011, Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif, Jakarta : Obor.
Nurhasan Ismail, 2012, “Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat” Jurnal Rechtsvinding, Volume 1, Nomor 1, Januari-April, 2012, h. 33-52.
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010. 2020 https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_3-puu-viii 2010_(pengelolaan_pesisir_pulau-pulau_kec.pdf , diakses 5 Februari.
Risalah Sidang Perkara Nomor 31/PUU-V/2007, 2020, https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_Perkara%2031%20%20PUU%20V%20-2007%2018%20Juni%202008.pdf, diakses tanggal 4 Februari.
Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing.
Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta : Kompas.
Sidharta, 2013, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Yogyakarta : Genta Publishing.
Sukirno, 2018, Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat, Jakarta : Prenadamedia Group.
Yusriyadi, 2006, “Paradigma Sosiologis dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam bidang Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tanggal 18 Februari.
Downloads
Published
2021-05-27
How to Cite
Wiguna, Made Oka Cahyadi. 2021. “Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat”. Jurnal Konstitusi 18 (1):112-37. https://doi.org/10.31078/jk1816.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
