Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat

Lisnawaty W Badu, Julisa Aprilia Kaluku, Abas Kaluku

Abstract


Problematika terhadap masyarakat adat yang ada di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sering terjadi, terutama pada pemberian sanksi adat. Pemberian sanksi adat tanpa disertai regulasi yang jelas akan menimbulkan akibat hukum dikemudian hari. Padahal pemenuhan hak-hak konstutisional terhadap masyarakat adat sudah diberikan oleh negara sepenuhnya, sebagaimana yang terkandung dalam pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945, dimana aturan ini merupakan amanat dari negara yang diberikan kepada daerah. Ketentuan tersebut yang paling sering dirujuk ketika membicarakan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai subjek penyandang hak yang menjadi isu sentral dalam pelaksanaan perlindungan hak konstitusional masyarakat adat yang ada di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hukum masyarakat adat serta pemenuhan hak-hak konstitusional terhadap sanksi adat khususnya yang terdapat di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo yang diberikan oleh negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sumber data utamanya adalah data sekunder, dengan menggunakan 2 metode pendekatan, yaitu statute approach dan case approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum adat berserta sanksi adatnya masihlah utuh dan teguh dipertahankan masyarakat Indonesia yang seharusnya menjadi perhatian negara terutama untuk memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat adat. Namun, sanksi adat yang diberlakukan oleh desa ini, tidak diperkuat dalam sebuah peraturan daerah, sehingga hak-hak konstitusional yang harusnya menjadi semangat otonomi suatu daerah, untuk memberikan suatu keadilan dalam sebuah peradilan hanya diselesaikan dengan jalan musyawarah, yang tentunya tidak mendapatkan kepuasaan dari Sebagian pihak yang bertikai.

 


Keywords


Kedudukan Hukum; Masyarakat Adat; Hak Konstitusional; Sanksi Adat

Full Text:

PDF

References


Buku

Dewi Wulansari, 2012, Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama.

Bushar Muhammad, 2013, Asas- Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar, Jakarta: Balai Pustaka.

Bushar Muhamad, 2013. Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta: Balai Pustaka.

Fatahillah Syukur, 2012. Mediasi Yudisial di Indonesia, Bandung: Mandar Maju.

Jazim Hamidi, 2012, Mohamad Sinal, Ronny Winarno, dkk, Teori Hukum Tata Negara. A Turning Point Of The State, Jakarta: Salemba Humanika.

P.M. Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenamedia Group.

Romli Atmasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekta Krominologi, Bandung: Refika Aditama.

Sulistiyowati Irianto, 2010, Hukum Yang Bergerak, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal/Makalah/Website

Aermadepa, 2016, “Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian” Jurnal Konstitusi, volume 13, Nomor 3, September.

Anna Triningsih, 2013, “Hak Konstutisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Judial Review Undang Undang Perkebunan” Kajian: Menjembatani Teori dan Persolan Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan, Volume 18, Nomor 3, September.

Aullia Vivi Yulianingrum, 2018, “Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam memenuhi Hak-Hak Konstitusional” Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, volume 10, Nomor 1.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2019, “Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba” Jurnal Konstitusi, volume 16, Nomor 3, September.

Erwin Basrin, Dedek Hendy, Pramasty Ayu Krindinar, Rumusan Hasil Seminar dan Konsultasi “Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, https://www.akar.or.id/?p=1184, diakses 9 Juni 2020.

Husen Alting, 2011, “Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)” Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Nomor 1, Januari.

Irfan Nur Rahman Anna Triningsih, Alia Harumdani W, dan Nallom Kurniawan, 2011, “Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi” Jurnal Konatitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober.

Jawahir Thontowi, 2015. “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya”, Pandecta, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (research law joernal), volume 10, Nomor 1, Juni.

-----------------------, 2013, “Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangan Dalam Hukum Indonesia” Jurnal Hukum: IUS QUIA IUSTUM, Nomor. 1, Volume. 20, Januari.

Marco Manarisip, 2012, “Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional” Lex Crimen, Volume 1, Nomor 4, Oktober-Desember.

Muhar Junef , 2015, ”Penerapan Sanksi Adat Kepada Perusahaan dan Pihak Lain Dalam Peradilan Adat” E-Journal: WIDYA Yustisia, Volume 1, Nomor 2, Februari.

Muskibah, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia, https://metrojami .com/read/2019/09/12/46776/kedudukan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia. Diakses 7 Juni 2020.

Nurul Firmansyah, Masyarakat Adat Sebagai Penyandang Hak, https://geotimes.co.id/op-ed/masyarakat-adat-sebagai-penyandang-hak/, diakses 12 Juni 2020.

Rahmat Hi. Abdullah, 2015, “Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor. 2, April-Juni.

Syailendra Wisnu Wardana. https://wisnu.blog. uns.ac.id/2009/07/28/ kedudukan-hukum-adat-dalam-hukum-nasional/, diakses tanggal 6 juni 2020.

Yonis Maladi, 2011, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945” Jurnal hukum dan pembangunan, Volume 41, nomor 3, Juli-September.

Zayanti Mandasari, 2014, “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)” Jurnal Hukum: IUS QUIA IUSTUM, Volume 21, Nomor 2, April.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk18110

Article Metrics

Abstract view : 50 times
PDF view : 19 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.