Refleksi Kedaulatan Negara dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif
DOI:
https://doi.org/10.31078/jk17410Keywords:
Law Enforcement, Natural Resources, Exclusive Economic ZoneAbstract
The international law regime on EEZ has been developed by the international community through the United Nations Conference on and state practices. This regime is intended to protect the interests of coastal states from the danger of being depleted of biological natural resources by fishing activities based on the free sea regime. In addition, the EEZ is also intended to protect the interests of the coastal state in the field of marine environment conservation as well as marine scientific research in order to support the use of natural resources in the zone. UNCLOS gives sovereign rights to Indonesia as a coastal state to explore and exploit natural resources in the EEZ as well as jurisdictions relating to the exercise of these sovereign rights. For that reason needs integrated law enforcement an effort to conserve living natural resources in ZEE Indonesia. By using the normative legal writing method, this study describes how the concept of law enforcement of living natural resources in Indonesia's EEZ based on various laws and regulations.
References
DAFTAR PUSTAKA
A, K Syahmin, Beberapa Perkembangan Dan Masalah Hukum Laut Internasional, Sekitar Penegakan Hukum Di Perairan Yuridiksi Nasional Dewasa Ini, Binacipta, 1988;
Danuredjo, Sumitro L.S, Hukum Laut Internasional Laut Indonesia, Bharata, Jakarta, 1971;
Danusaputro, ST Munadjat, Wawasan Nusantara Dalam Hukum Laut PBB Tahun 1982, Buku VIII;
Djalal , Hasjim , Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, BPHN, Binacipta, Jakarta 1978;
Djiwohadi.,Hak Dan Kewajiban Indonesia Sebagai Negara Pantai Dalam “Wawasan Nusantara”.,Surya Indah Jakarta., 1982;
Hartono, M Dimyanti, Hukum Laut Internasional., Pengamanan Pemagaran Yuridis Kawasan Nusantara Negara Republik Indonesia, Bhrata Karya Aksara Jakarta, 1977;
Halasan Mangampu Parulian Sianturi, Peranan TNI AL Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Sumber Daya Alam Di Dan Atau Lewat Laut, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015;
I.D.G Palguna, Hukum Internasional, Aspek-Aspek Teoritik dan Penerapannya, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019;
Kantaatmadja, Komar., Bunga Rampai Hukum Linggungan Laut Internasioanl., Alumni, Jakarta, 1982;
Kusumaatmadja, Mochtar., Bunga Rampai Hukum Laut, Binacipta, 1978;
_____________________., Hukum Laut Internasional , BPHN, Binacipta, Jakarta, Cet. Ke III , 1986;
M.D Harahap, Penegakan Hukum di Laut Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Jurnal Hukum dan Pembagunan, Vol.15, NO.1 (1985), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985;
Suwardi, Penegakan Di Laut Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Makalah Untuk Lokakarya Hukum Laut Kerjasama P.P. PERSAHI-Seknas Law Asia-LBHL, 26-27 Maret 18984.
Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
UNCLOS III / 1982;
Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP;
Peraturan Kasal Nomor Perkasal / 32 / V / 2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Prosedur; Tetap Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional oleh TNI AL.
A, K Syahmin, Beberapa Perkembangan Dan Masalah Hukum Laut Internasional, Sekitar Penegakan Hukum Di Perairan Yuridiksi Nasional Dewasa Ini, Binacipta, 1988;
Danuredjo, Sumitro L.S, Hukum Laut Internasional Laut Indonesia, Bharata, Jakarta, 1971;
Danusaputro, ST Munadjat, Wawasan Nusantara Dalam Hukum Laut PBB Tahun 1982, Buku VIII;
Djalal , Hasjim , Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, BPHN, Binacipta, Jakarta 1978;
Djiwohadi.,Hak Dan Kewajiban Indonesia Sebagai Negara Pantai Dalam “Wawasan Nusantara”.,Surya Indah Jakarta., 1982;
Hartono, M Dimyanti, Hukum Laut Internasional., Pengamanan Pemagaran Yuridis Kawasan Nusantara Negara Republik Indonesia, Bhrata Karya Aksara Jakarta, 1977;
Halasan Mangampu Parulian Sianturi, Peranan TNI AL Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Sumber Daya Alam Di Dan Atau Lewat Laut, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015;
I.D.G Palguna, Hukum Internasional, Aspek-Aspek Teoritik dan Penerapannya, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019;
Kantaatmadja, Komar., Bunga Rampai Hukum Linggungan Laut Internasioanl., Alumni, Jakarta, 1982;
Kusumaatmadja, Mochtar., Bunga Rampai Hukum Laut, Binacipta, 1978;
_____________________., Hukum Laut Internasional , BPHN, Binacipta, Jakarta, Cet. Ke III , 1986;
M.D Harahap, Penegakan Hukum di Laut Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Jurnal Hukum dan Pembagunan, Vol.15, NO.1 (1985), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985;
Suwardi, Penegakan Di Laut Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Makalah Untuk Lokakarya Hukum Laut Kerjasama P.P. PERSAHI-Seknas Law Asia-LBHL, 26-27 Maret 18984.
Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
UNCLOS III / 1982;
Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP;
Peraturan Kasal Nomor Perkasal / 32 / V / 2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Prosedur; Tetap Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional oleh TNI AL.
Downloads
Published
2021-01-25
How to Cite
Novitasari, Andriani Wahyuningtyas. 2021. “Refleksi Kedaulatan Negara Dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif”. Jurnal Konstitusi 17 (4):919-38. https://doi.org/10.31078/jk17410.
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright of the published articles will be transferred to the journal as the publisher of the manuscripts. Therefore, the author confirms that the copyright has been managed by the publisher.
- The publisher of Jurnal Konstitusi is The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
- The copyright follows Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
