Refleksi Kedaulatan Negara dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif

Andriani Wahyuningtyas Novitasari

Abstract


Abstrak

Rezime hukum internasional tentang ZEE telah dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui Konferensi PBB tentang Hukum Laut Ketiga dan praktek negara (state practice) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati oleh kegiatan – kegiatan perikanan berdasarkan rezime laut bebas. Di samping itu ZEE juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai d bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di zona tersebut. Konvensi PBB tentang Hukum Laut ini memberikan kepada Indonesia sebagai negara pantai berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di ZEE dan yuridiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut. Untuk itu diperlukan suatu penegakan hukum yang terpadu dalam upaya melestarikan sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia. Dengan menggunakan metode penulisan hukum mormatif, penelitian ini menganalisis bagaimana konsep penegakan hukum sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan.

Abstract

The international law regime on EEZ has been developed by the international community through the United Nations Conference on and state practices. This regime is intended to protect the interests of coastal states from the danger of being depleted of biological natural resources by fishing activities based on the free sea regime. In addition, the EEZ is also intended to protect the interests of the coastal state in the field of marine environment conservation as well as marine scientific research in order to support the use of natural resources in the zone. UNCLOS gives sovereign rights to Indonesia as a coastal state to explore and exploit natural resources in the EEZ as well as jurisdictions relating to the exercise of these sovereign rights. For that reason needs integrated law enforcement an effort to conserve living natural resources in ZEE Indonesia. By using the normative legal writing method, this study describes how the concept of law enforcement of living natural resources in Indonesia's EEZ based on various laws and regulations.


Keywords


Sumber Daya Alam; Hayati; Ekonomi

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A, K Syahmin, Beberapa Perkembangan Dan Masalah Hukum Laut Internasional, Sekitar Penegakan Hukum Di Perairan Yuridiksi Nasional Dewasa Ini, Binacipta, 1988;

Danuredjo, Sumitro L.S, Hukum Laut Internasional Laut Indonesia, Bharata, Jakarta, 1971;

Danusaputro, ST Munadjat, Wawasan Nusantara Dalam Hukum Laut PBB Tahun 1982, Buku VIII;

Djalal , Hasjim , Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, BPHN, Binacipta, Jakarta 1978;

Djiwohadi.,Hak Dan Kewajiban Indonesia Sebagai Negara Pantai Dalam “Wawasan Nusantara”.,Surya Indah Jakarta., 1982;

Hartono, M Dimyanti, Hukum Laut Internasional., Pengamanan Pemagaran Yuridis Kawasan Nusantara Negara Republik Indonesia, Bhrata Karya Aksara Jakarta, 1977;

Halasan Mangampu Parulian Sianturi, Peranan TNI AL Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Sumber Daya Alam Di Dan Atau Lewat Laut, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015;

I.D.G Palguna, Hukum Internasional, Aspek-Aspek Teoritik dan Penerapannya, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019;

Kantaatmadja, Komar., Bunga Rampai Hukum Linggungan Laut Internasioanl., Alumni, Jakarta, 1982;

Kusumaatmadja, Mochtar., Bunga Rampai Hukum Laut, Binacipta, 1978;

_____________________., Hukum Laut Internasional , BPHN, Binacipta, Jakarta, Cet. Ke III , 1986;

M.D Harahap, Penegakan Hukum di Laut Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Jurnal Hukum dan Pembagunan, Vol.15, NO.1 (1985), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985;

Suwardi, Penegakan Di Laut Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Makalah Untuk Lokakarya Hukum Laut Kerjasama P.P. PERSAHI-Seknas Law Asia-LBHL, 26-27 Maret 18984.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

UNCLOS III / 1982;

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP;

Peraturan Kasal Nomor Perkasal / 32 / V / 2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Prosedur; Tetap Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional oleh TNI AL.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk17410

Article Metrics

Abstract view : 60 times
PDF view : 22 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.