Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan

Tri Sulistyowati, Muhammad Imam Nasef, Ali Rido

Abstract


Secara teoritis dan konspetual putusan final mengandung makna bahwa putusan MK merupakan upaya yang pertama (the first resort) sekaligus upaya terakhir (the last resort) bagi para pencari keadilan. Apabila dikaitkan dalam konteks penegakan supremasi konstitusi, tentu tidak hanya berhenti pada dibatalkannya suatu norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, melainkan bagaimana putusan pembatalan itu kemudian dipatuhi dan dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan sifat putusan MK final. Namun demikian, dalam perkembangan ketatanegaraan akhir-akhir ini, kepatuhan (compliance) lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan putusan MK menjadi persoalan karena terdapat indikasi adanya ketidakpatuhan untuk menindaklanjuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi periode 2013 – 2018. Penelitian merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan sumber data utamanya yaitu data sekunder, analisis data menggunakan analisis kualitatif dan metode pendekatan mengguanakan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan PUU MK periode 2013-2018 yaitu: dipatuhi seluruhnya; dipatuhi sebagian dan tidak dipatuhi. Hasil kajian penulis menunjukkan bahwa mayoritas putusan PUU MK dipatuhi seluruhnya yaitu sebanyak 59 putusan atau sebesar 54,12 %. Namun demikian terdapat juga beberapa putusan yang tidak dipatuhi seluruhnya atau dengan kata lain hanya dipatuhi sebagian yaitu sebanyak 6 putusan atau sebesar 5,50 %. Sedangkan untuk putusan yang tidak dipatuhi itu berjumlah 24 putusan atau sebesar 22,01 %. Sisanya 20 putusan atau sebesar 18,34 % belum bisa diidentifikasi tingkat kepatuhannya karena dua hal yaitu: 1) jangka waktu konstitusionalitas yang diberikan MK dalam amar putusannya belum terlampaui, artinya pembentuk UU masih ada waktu/kesempatan untuk menindaklanjutinya; 2) belum ada tindaklanjut sama sekali dari para adressat putusan baik secara normatif maupun praksisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan atas putusan PUU MK periode 2013 – 2018 masih lebih tinggi daripada tingkat ketidakpatuhannya dengan perbandingan 54,12 % berbanding 22,01 %.


Keywords


Compliance, Decision, Constitutional Court, Judicial Review, Adressat

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.31078/jk1741

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF view : 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.