Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Melalui Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Jayanti puspitaningrum

Abstract


Penelitian ini membahas tentang penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang tentang pembentukan daerah yang putusannya mengabulkan permohonan pemohon yang berimplikasi terhadap perubahan batas wilayah, yakni Putusan MK No. 127/PUU-VII/2009. Ada dua permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yakni (1) Bagaimana penafsiran MK dalam penyelesaian sengketa batas wilayah melalui pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; (2) Bagaimana desain penyelesaian sengketa batas wilayah secara konstitusional. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, selain itu, dikaji dengan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama: berdasarkan kajian putusan MK No. 127/PUU-VII/2009 yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-undang No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw, Mahkamah Konstitusi menyatakan pembuat undang-undang telah mengabaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Tambrauw yang telah membagi wilayahnya dari 10 (sepuluh) distrik menjadi 5 (lima) distrik. Putusan tersebut berimplikasi bahwa 5 distrik dimasukkan kembali dalam UU No. 56 Tahun 2008 ditambah 1 (satu) distrik yaitu Distrik Fef sehingga Kabupaten Tambrauw memiliki 11 (sebelas) distrik. Kedua, Desain penyelesaian batas wilayah di atur dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni melalui penyelesaian Administratif (non hukum) oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Selain itu Penyelesaian sengketa secara hukum di tempuh melalui hak uji materi Permendagri di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi melalui pengujian undang-undang pembentukan daerah.


Full Text:

PDF

References


Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Total Media: Yogyakarta.

Herman Batubara, Masalah Penyelesaian Sengketa Batas Antar Daerah, Yogyakarta, PT Cahaya Atma Pustaka, 2012.

Josep Riwu Kalo, Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Bima Aksara, Jakarta. 1996.

Jimly Asshidiqie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Miftah Toha, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Nurnaningsih Amriani, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Pheni Chalid, Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik, Kemitraan, Jakarta, 2005.

Widjadja, Penyelesaian Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.154.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kepulauan Riau.Putusan Mahkamah konstitusi

Perkara Nomor 66/PUU-IX/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-I-2003 Permohonan Pengujian UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XI/2013 pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Papua Barat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kepulauan Riau.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1737

Article Metrics

Abstract view : 26 times
PDF view : 12 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.