Konsep Bentuk Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945

Arif Firmansyah

Abstract


Konsep bentuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dihubungkan dengan konsep perusahaan pertambangan Mineral dan Batubara dari perspektif konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa Bentuk perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan dicantumkan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memiliki sifat kooperatif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.


Keywords


pertambangan, bentuk, perusahaan

Full Text:

PDF

References


Abdulkadir Muhamad (2006), Hukum Perusahaan di Indonesia, Bandung:Citra Aditya Bhakti.

Abrar Saleng (2004), Hukum Pertambangan, Yogyakarta: UII Press.

Agus Sarjono (1997), asas kekeluargaan Dalam UU Perseroan Terbatas, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 1 -3.

Aminuddin Ilmar (2012), Hak Menguasai Negara Dalam Privastisasi BUMN, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Andjar Pachta W (et.all), 2005, Hukum Koperasi di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bagirmanan (1995), Pertumbuhan dan PerkembanganKonstitusi suatu negara, Bandung:mandar maju.

Busyra Azheri (2006), Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara Kajian Filosofi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Jakarta: Rajawali Pers.

Elly Ruslina (2012), Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 1 Maret.

Elly Ruslina (2013), Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan mandat Konstitusi UUD Tahun 1945, Total Media, Yogyakarta.

H Man S Sastrawidjaja dan Richard C. Adam (2015), Langkah Konglomerasi Koperasi di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Vol2 No 2.

H. Salim HS (2014), Hukum Pertambangan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

Indah Dwi Qurbani (2012), Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, Jurnal Arena Hukum, Volume 6 Nomor 2 Agustus.

Irfan Nur Rachman (2016), Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945, Jurnal Konstitusi, Volume 13 No 1 Maret.

Jimmly Asshiddiqie (2010), Konstitusi Ekonomi, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Roni Winarno (2005), Penerapan Demokrasi Ekonomi, Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal, Jurnal Perspektif Volume 10 No 4 .

Sri Edi Swarsono (2007), Sistem Ekonomi Nasional Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 27 Desember.

Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta 2012.

Tarmizi Abbas dan Win Konadi Manan (2005), Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan, Jurnal Mimbar Jurnal sosial dan Pembangunan, Volume 21 No 3.

Tulus Tambunan (2012), Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Isu-Isu Penng, Jakarta: Penerbit LP3ES.

Yance Arizona (2011), Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 3 Juni.

Yudilatif (2011), Negara Paripurna Historis, Rasionalitas dan Aktualitas, Jakarta: Kompas Gramedia.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1732

Article Metrics

Abstract view : 39 times
PDF view : 31 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.