Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

Supriyadi Supriyadi, Aminuddin Kasim

Abstract


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menjadi penegasan konstitusional Mahkamah melepaskan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mengingat secara konseptual pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak termasuk dalam rezim pemilihan umum. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang secara tegas mengatur dan mengamanatkan dibentuknya badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil pemilihan. Baik putusan Mahkamah Konstitusi maupun Undang -Undang tidak menjelaskan secara detail mengenai desain Peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil pemilihan. Oleh sebab itu, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan penelitian tentang: pertama, Jika MK telah meletakkan wewenang penyelesaian sengketa hasil pemilihan, bagaimana arah pemikiran MK dalam mendesain penyelesaian sengketa hasil pemilihan berdasarkan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013?. Kedua, Putusan MK telah diejawantahkan ke dalam UU Pemilihan, selaraskah pemikiran MK dalam putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dengan penormaan dalam UU Pemilihan terkait perselisihan hasil? ketiga, bagaimanakah desain badan peradilan khusus yang sejalan dengan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dan UU Pemilihan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan sumber bahan hukum kepustakaan dan teknik analisis preskriptif. Adapun temuan dari penelitian ini ialah; pertama ratio decidendi putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 nampak secara implisit meletakkan wewenang penyelesaian sengketa hasil pilkada menjadi bagian dari wewenang lembaga Mahkamah Agung. Kedua, Penormaan UU Pilkada terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan selaras dengan putusan MK. Ketiga, desain badan peradilan khusus pemilihan dibentuk di bawah Mahkamah Agung.


Keywords


Desain,Badan Peradilan Khusus Pemilihan, Putusan MK

Full Text:

PDF

References


Buku

Kordela M, 2008, ‘The Principle of Legal Certainty as a Fundamental

Element of the Formal Concept of the Rule of Law’, Revue Du Notariat.

Lloyd, Lord and Freman, M.D.A, 1979 Lloyd's introduction of Jurispdence, London: Steven & Son.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum : Edisi Revisi. Jakarta : Kencana.

Mertokusumo, Sudikno, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung :Citra Aditya Bakti.

Siahaan, Maruar, 2012, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Edisi Ke Dua, Jakarta : Sinar Garfika.

Shidarta, 2013, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Yogyakarta : Genta Publishing.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.

Surbakti, Ramlan dkk, 2011, Penanganan Sengketa Pemilu, Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Tutik, Titik Triwulan, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Kencana.

Zijlstra, 2009, Bestuurlijk Organisatierecht, Kluwer, Amsterdam : VU University Amsterdam Centre for Law and Governance.

Jurnal dan Tesis

Ayuni, Qurrata, 2018, “Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilhan Kepala Daerah”. Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 1: 199-221.

Julyano, Mario dan Yuli Sulistyawan, Aditya, 2019, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. JURNAL CREPIDO, Volume 01, Nomor 01.

Laksono Soeroso, Fajar, 2013, “Pembangkangan” Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3 Desember : 227 – 249.

Laksono, Fadjar, Wijayanti, Winda, et.al, 2013 “Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4.

M. Nggilu, Novendri, 2019, “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1.

Nazriyah, R, 2015, “Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3.

Soeroso, Fadjar Laksono, 2013, “Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Yudisial Vol. 6.

Suhartono, Slamet, 2015, “Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung. Jurnal Konstitusi”, Volume 12, Nomor 3.

Zoelva, Hamdan, 2013, “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3.

Satria Buana, Mirza, 2010, Hubungan Tarik Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan(Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Supriyadi, 2018, Dinamika Kewenangan Bawaslu: Telaah terhadap sanksi administrasi pembatalan pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tesis.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk17310

Article Metrics

Abstract view : 40 times
PDF view : 24 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.