Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan

Nyoman Mas Aryani, Bagus Hermanto

Abstract


Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terkait pengujian yudisial yang membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan larangan menyertakan bakal calon yang merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Namun, keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut memicu pro dan kontra. Di satu sisi, substansi peraturan yang mengatur pelarangan tersebut dianggap sebagai pencabutan hak politik warga negara bila dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena mengatur hal yang sebaliknya. Namun di sisi lain, ini merupakan langkah progresif yang menjadi harapan banyak pihak bahwa lembaga legislatif menunjukkan citra yang baik dan bebas dari korupsi. Tulisan ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yakni: (1) bagaimanakah pengaturan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait hak politik terpidana kasus korupsi dan (2) bagaimanakah justifikasi dimensi Hak Asasi Manusia terkait hak politik mantan terpidana kasus korupsi. Tulisan ini secara khusus menggunakan metode penulisan yuridis normatif melalui library research yang dianalisis dengan sistematisasi menjadi suatu tulisan ilmiah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menormakan larangan hak politik pasif bagi mantan terpidana mengandung sejumlah kelemahan dan pada akhirnya dianulir oleh Putusan Mahkamah Agung. Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia terkait hak politik, dalam penerapannya harus ada limitasi waktu pencabutan hak.


Keywords


Justifikasi; Hak Politik; Mantan Terpidana Korupsi; Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Full Text:

PDF

References


Adriaan Bedner,“Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions”, Hague Journal on the Rule of Law, Volume 5, Issue 2, 253-273, September 2013, DOI: 10.1017/s1876404512001145, p. 269.

Ahmaduddin Rajab,”Tinjauan Hukum Eksistensi dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 setelah 25 Kali Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2015”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 46, Nomor 3, September 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol46.no3.93, h. 355-356.

Ayudia Pratidina dan Tomy Michael, “Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung”, Mimbar Keadilan, Volume 12, Nomor 1, Februari-Juli 2019, DOI: https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2165, h. 36.

Azadeh Chalabi,“Law as a System of Rights: A Critical Perspective”, Human Rights Review, Volume 15, Issue 2, November 2013, DOI: 10.1007/s12142-013-0297-8, p. 119.

Bagus Hermanto dan I Gede Yusa,”Children Rights and the Age Limit: The Ruling of the Indonesian Constitutional Court”, Kertha Patrika, Volume 40, Nomor 2, Agustus 2018, DOI: 10.24843/KP/2018.v40.i02., h. 62.

Bahder Johan Nasution, 2018, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju.

Barita Simanjuntak,”Memaknai Konstitusi dalam Politik Perundang-undangan”, disampaikan pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kemenko Polhukam dengan Tema: Permasalahan Perundang-undangan dan Strategi Mengatasi Permasalahan Tumpang Tindih Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 19 November 2014, h. 5-7.

Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H, Alia Harumdani W, “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012, DOI: https://doi.org/10.31078/jk%25x, h. 537-538.

Depri Liber Sonata,”Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8, Nomor 1, Januari-Maret 2014, DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283, h. 24-25.

Dita Nora Yolandari, Retno Saraswati dan Ratna Herawati,“Implikasi Putusan MK RI Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan MK RI Nomor 4/PUU-VII/2009 terhadap Hak Pilih Mantan Terpidana”, Diponegoro Law Journal, Volume 7, Nomor 4, Desember 2018, h. 366.

Faisal,”Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 9, Nomor 2, September 2018, h. 159.

Fitria Chusna Farisa, 2019,”38 Caleg Mantan Napi Korupsi diloloskan Bawaslu, Berikut Daftarnya”, URL: https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantan-napi-korupsi-diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya?page=all, diakses pada 19 Juli 2019 Pukul 22.28 WITA, h. 1.

Fitria Chusna Farisa, 2019,”KPU: Caleg Mantan Napi Kejahatan Seksual dan Bandar Narkoba sudah Diganti Parpol”, URL: https://nasional.kompas.com/read/2019/01/31/20241801/kpu-caleg-mantan-napi-kejahatan-seksual-dan-bandar-narkoba-sudah-diganti, diakses pada 19 Juli 2019 pada Pukul 22.38 WITA, h. 1.

Happy Hayati Helmi dan Anna Erliyana,“Larangan Pencalonan Mantan Napi Koruptor Pada Pemilu Serentak 2019: Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial”, Majalah Hukum Nasional, Volume 2, Nomor 1, Juni 2018, h. 54.

Hanum Hapsari,“Dilema Pelarangan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri sebagai Calon Legislatif”, Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, Nomor 2, September 2018, h. 137-138.

Haris Azhar, “The Human Rights Struggle in Indonesia: International Advances, Domestic Deadlocks”, Sur International Journal on Human Rights, Volume 11, Number (20), June-December 2014, p. 231.

I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, et.al., 2016, Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945, Malang: Setara Press.

_______,”Gagasan Rancangan Undang-undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14, Nomor 3, September 2017, h. 314.

Irene Istiningsih Hadiprayitno,”Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia”, Human Rights Review, Volume 11, Number 3, September 2010, DOI: 10.1007/s12142-009-0143-1, pp. 377-378.

Janedjri M. Gaffar,”Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, DOI: https://doi.org/10.31078/jk%25x, h. 21-22.

Jimly Asshiddiqie, Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto dan Anna Triningsih, 2017, Putusan Monumental (Menjawab Problematika Kenegaraan), Setara Press, Malang.

Jumriani Nawawi, Irfan Amir, dan Muljan,”Problematika Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi menjadi Calon Anggota Legislatif”, Jurnal Al-Adaalah, Volume 3, Nomor 2, Juli 2018, DOI: 10.35673/ajmpi.v3i2.196.

Karen Petroski,”Legal Fictions and the Limits of Legal Language”. International Journal of Law in Context, Volume 9, Issue 4, Desember 2013, DOI: 10.1017/S1744552313000268, p. 488.

Kholifatul Maghfiroh, Lita Tyesta A.L.W. dan Retno Saraswati,“Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pencalonan Mantan Narapidana sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD serta sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, Diponegoro Law Journal, Volume 7, Nomor 2, Juni 2018, h. 108-109.

Muhammad Lutfi Hardiyanto, Shalahudin Serba Bagus dan Ahmad Munir,”Hak Politik Mantan Narapidana untuk Mencalonkan Diri sebagai Calon Kepala Daerah (Analisis terhadap Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015)”, Mimbar Yustitia, Volume 1, Nomor 2, Desember 2017, h. 116-117.

Nadirsyah Hosen,“Human Rights Provinsions in the Second Amendment to the Indonesian Constitution from Shari’ah Perspective, The Muslim World, Volume 97, Issue 2, March 2007, pp. 202-206.

Nafay Choudhury,“Revisiting Critical Legal Pluralism: Normative Contestations in the Afghan Courtroom. Asian Journal of Law and Society, Volume 4, Issue 1, March 2017, DOI:10.1017/als.2017.2, p. 231.

Novianti,”Implikasi Hukum Putusan MA terhadap Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018”, Info Singkat Bidang Hukum Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, X(18/II/Puslit/September/2018), September 2018, h. 3-4.

Noer Sida,”Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam Pemerintahan”, Jurnal Hukum Justitia Et Pax, Volume 34, Nomor 2, Desember 2018, DOI: https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1734, h. 260.

Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, “Gagasan Pengaturan yang Ideal Penyelesaian Yudisial maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018, h. 371-372.

_______,“Gagasan Perluasan Lembaga Negara sebagai Pihak Pemohon dalam Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16, Nomor 2, Juni 2019, h. 174.

Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma, dan Untung Dwi Hananto,”Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia”, Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, Nomor 3, November 2018, h. 836.

Ratnia Solihah,”Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 1, Maret 2018, DOI: https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234.

Retno Saraswati,“Problematika Hukum Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Yustisia, Volume 2, Nomor 3, September-Desember 2013, DOI: https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10164, h. 99-100.

Rizal Sukma,”Do New Democracies Support Democracy? Indonesia Finds a New Voice”, Journal of Democracy, Volume 22, Issue 4, Oktober 2011, DOI: 10.1353/jod.2011.0057, p. 118.

Sadhu Bagas Suratno,”Pembentukan Peraturan Kebijakan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”, Jurnal Lentera Hukum, Volume 4, Nomor 3, Desember 2017, DOI: 10.19184/ejlh.v4i3.5499, h. 166.

Triono,”Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019”, Jurnal Wacana Politik, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2017, DOI : https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14205, h. 161-162.

Yuliandri, Analisis Konvergensi terhadap Perwujudan Prinsip-prinsip Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Undang-undang di Indonesia, dalam I G. Yusa (ed.) , 2011, Demokrasi, HAM, & Konstitusi Perspektif Negara-Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan, Setara Press, Malang.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata,“Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Volume 9, Nomor 1, Juni 2018, DOI: 10.22212/jnh.v981.976, h. 94-95.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1729

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF view : 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.