Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah

Donal Fariz

Abstract


Tulisan ini mencoba untuk mengelaborasi problem aktual demokrasi di Indonesia salah satunya korupsi. Pemilu sebagai instrument sirkulasi elit pada kenyataannya menciptakan persoalan lain yakni korupsi. Maka dibutuhkan instrument hukum yang baik untuk mengatur pencalonan bagi calon pejabat publik salah satunya kepala daerah agar diperoleh kandidat yang berkualitas dan berintegritas untuk dipilih oleh pemilih. Salah satu bentuknya dengan cara membatasi hak bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk dapat maju mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah. Pembatasan tersebut dibolehkan secara konsep dan dipertegas melalui sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga tulisan ini akan menguraikan problem demokrasi dan korupsi yang terjadi di Indonesia sehingga dibutuhkan penyaringan kandidat yang lebih baik di sektor politik dengan cara persyaratan yang calon kepala daerah yang lebih ketat melalui pembatasan hak bagi mantan terpidana korupsi. Selain itu, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pembatasan hak bagi mantan terpidana juga akan dielaborasi.


Keywords


Korupsi; Kepala Daerah; Pembatasan Hak

Full Text:

PDF

References


Buku

Badoh, Ibrahim Z Fahmi dan Abdullah Dahlan, Korupsi Pemilu di Indonesia, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2010.

Dahl, Robert, Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat, diterjemahkan oleh A Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,2001.

Fahmi, Khairul, , Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Gaffar, Janedjri M, Politik Hukum Pemilu, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

Hadiz, Vedi R, 2004.Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives, Institute of Social Studies 2004: Blackwell Publishing.

Irawan, Ade, et,al. Korupsi Pemilukada, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.2013.

Kasim, Ifdal (ed), Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan (buku 1), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta.

Mahfud, Moh., Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Marijan, Kacung, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Nassmacher, Karl-Heinz. Foundation for Democracy, Approaches to Comparative Political Finance, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001.

Prasetyo,Teguh, Filsafat Pemilu, Bandung: Nusa Media, 2018.

Rahardjo, Satjipto, Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya, dalam Muladi (Ed.), 2009, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Jakarta.

Safa’at, Muchamad Ali, Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik, Jakarta:Rajawali Pers,2011.

Disertasi dan Jurnal

Alkostar, Artidjo, “Korelasi Korupsi politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (telaah tentang Praktik korupsi Politik dan Penanggulangannya)”, Jurnal Hukum, Vol. 16, Edisi Khusus, Oktober 2009, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Fahmi, Khairul, “Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Adil dan Berintegritas”, Disertasi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2019.

Gaffar, Janedjri M, ”Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyeleggaraan Pemilu”. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, 2013.

Pratikno, “Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 3, Maret 2007.

Satriawan, Iwan dan Tanto Lailam, “Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang”. Jurnal Konstitusi, Volume 16.2019.

Publikasi Laporan dan Risalah

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Rapat Pansus pembahasan RUU Pemilu tahun 2002; dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Rapat Pansus RUU tentang Pemilihan Umum, tanggal 3 September 2002 (RDPU ke-2), Dengar Pakar, Sekretariat Pansus RUU Pemilu, Jakarta, 3 September 2002.

Duschinsky, Pinto, et,al, Money and Politics handbook, Office of Democracy and Governance, USAID, 2003.

Goodwin, Guy S. -Gill, Free and fair elections : International Law and Practice, Inter-Parliamentary-Union, Genewa, 1994.

Pfeiffer, Silke, Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin America, TI Global Report 2004.

Hodess, Robin, Political Corruption, Transparency International Global Corruption Report 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019.

Permohonan Indonesia Corruption Watch dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi dalam perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019.

Pemberintaaan Media

Hazami, Akrom “M Tamzil, Bupati Eks Napi Korupsi Kini Kembali Masuk Jeruji Besi”, detik.com Diakses 8 Ñovember 2019

Ikanubun, Yosep, “Mantan Napi Ini Jadi Bupati Minahasa Utara”, Liputan6.com, Diakses 8 November 2019

Lain-lain

Maksum , Irfan Ridwan, Pesona Pilkada lansung, Kumpulan Bahan Perkuliahan Pemerintahan Daerah oleh Dr Harsanto Nursadi. S.H.,M.Si.

Nursadi, Harsanto “Pemerintah(an) Daerah Dalam Konstitusi”, Bahan Ajar, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2018.

Nowak, Manfred, Pengantar Pada Rezim HAM Internasional, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoil Wallenberg Institute, Kejasama Raoul Wallenberg Institute and Humanitarian Law dengan Departement Hukum dan HAM Indonesia, Jakarta, 2003.

Universal Declaration on Democracy, The Elements and Exercise of Democratic Government, adopted by the Inter-Parliamentary Council at its 161st session, Cairo, September 1997.

Walecki, Marcin, Political Money and Political Corruption: Considerations for Nigeria. International Foundation for Election Systems (IFES) civil society forum seminar on agenda for electoral reform 27 – 28 November 2003 Abuja, Nigeria.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1724

Article Metrics

Abstract view : 133 times
PDF view : 69 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.