Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak

Haniah Ilhami

Abstract


This research concludes that the Constitutional Court Decision Number 22 / PUU-XV / 2017 which mandates the legislators to revise the age-limit of marriage, is irrelevant in preventing child-age marriages. Indonesian marriage legal system continues to open up opportunities for deviations of the principle of age-limit of marriage  through Dispensation of Marriage. This research finds the juridical development on Dispensation of Marriage on the type of marriage requiring Dispensation of Marriage, the applicant of Dispensation of Marriage, the authority to provide Dispensation of Marriage, and the administrative requirements to submit the Dispensation. Based on these developments, several factors that cause irrelevancy of the Constitutional Court Decision Number 22 / PUU-XV / 2017 in preventing child-age marriages are the absence of specific requirements in the application of Dispensation of Marriage to the court, the existence of the Principle of Freedom in procedural law, the voluntary nature attached in the request for Dispensation of Marriage, as well as the extension of provisions of applicants who can submit an application to the court.

Keywords


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017; Dispensasi Kawin; Perkawinan Usia Anak

Full Text:

PDF

References


Buku

Dillah, Suratman dan H. Philips, 2015, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2012, Laporan Tahunan tahun 2012, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Jakarta.

----------------------, 2014, Laporan Tahunan tahun 2014, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Jakarta.

----------------------, 2015, Laporan Tahunan tahun 2015, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Jakarta.

----------------------, 2017, Laporan Tahunan tahun 2017, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Jakarta.

Harahap, M.Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.

----------------------,2009, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahkamah Agung, Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013.

Mertokusumo, Sudikno, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

----------------------,2006, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta

Pengadilan Agama Bantul, 2017, Laporan Tahunan tahun 2017, Pengadilan Agama Bantul , Yogyakarta.

----------------------,2018, Laporan Tahunan tahun 2018, Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta.

Pengadilan Agama Jakarta Barat, 2017, Laporan Tahunan tahun 2017, Pengadilan Jakarta Barat, Jakarta.

----------------------,2018, Laporan Tahunan tahun 2018, Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jakarta.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 2017, Laporan Tahunan tahun 2017, Pengadilan Jakarta Pusat, Jakarta.

----------------------,2018, Laporan Tahunan tahun 2018, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jakarta.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 2017, Laporan Tahunan tahun 2017, Pengadilan Jakarta Selatan, Jakarta.

----------------------, 2018, Laporan Tahunan tahun 2018, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jakarta.

Pengadilan Agama Jakarta Timur, 2017, Laporan Tahunan tahun 2017, Pengadilan Jakarta Timur, Jakarta.

----------------------, 2018, Laporan Tahunan tahun 2018, Pengadilan Agama Jakarta Timur, Jakarta.

Pengadilan Agama Jakarta Utara, 2017, Laporan Tahunan tahun 2017, Pengadilan Jakarta Utara, Jakarta.

----------------------, 2018, Laporan Tahunan tahun 2018, Pengadilan Agama Jakarta Utara, Jakarta.

Pengadilan Agama Sleman, 2017, Laporan Tahunan tahun 2017, Pengadilan Agama Sleman, Yogyakarta.

----------------------, 2018, Laporan Tahunan tahun 2018, Pengadilan Agama Sleman, Yogyakarta.

Pengadilan Agama Wates, 2017, Laporan Tahunan tahun 2017, Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta.

----------------------, 2018, Laporan Tahunan tahun 2018, Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta.

Pengadilan Agama Wonosari, 2017, Laporan Tahunan tahun 2017, Pengadilan Agama Wonosari, Yogyakarta.

----------------------, 2018, Laporan Tahunan tahun 2018, Pengadilan Agama Wonosari, Yogyakarta.

Pengadilan Agama Yogyakarta, 2017, Laporan Tahunan tahun 2017, Pengadilan Agama Yogyakarta, Yogyakarta.

----------------------, 2018, Laporan Tahunan tahun 2018, Pengadilan Agama Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Peraturan Bupati Gunung Kidul No. 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak

Peraturan Bupati Kulon Progo No. 9 tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak

Peraturan Bupati Bojonegoro No. 39 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro

Peraturan Bupati Bantul No. 4 tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak

Peraturan Bupati Katingan No. 9 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak

Peraturan Bupati Soppeng No. 16 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak

Peraturan Bupati Sangihe No. 11 tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan

Ordonansi Perkawinan Orang-orang Indonesia Kristen S.1933-74 tanggal 15 Februari 1933

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Putusan dan Penetapan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUU-XV/2017

Penetapan PA Mungkid No. 0035/Pdt.P/2011/PA Mkd

Penetapan PA Pasuruan No. 0067/Pdt.P/2012/PA Pas

Penetapan PA Kediri No. 0024/Pdt.P/2014/PA Kdr

Penetapan PA Purwodadi No. 198/Pdt.P/2018/PA/Pwd

Situs Internet

Kusnoto, “Berharap Pemeriksaan Perkara Permohonan Ijin Dispensasi Kawin yang Proporsional”, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/berharap-pemeriksaan-perkara-permohonan-ijin-dispensasi-kawin-yang-proporsional-oleh-kusnoto-shi-mh-20-10, diakses 23 Agustus 2019




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1723

Article Metrics

Abstract view : 78 times
PDF view : 53 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.