Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi

Fathan Ali Mubiina

Abstract


Peran Fraksi di DPR RI ialah sebagai wadah yang strategis dalam sistem politik di Indonesia guna penghubung antara proses pembentukan kebijakan pemerintah baik di eksekutif maupun di legislatif dengan warga negaranya sebagai bentuk penyalur aspirasi yang terstruktur. Sebab dalam partai politik terdapat bentuk pelembagaan wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat yang demokratis. Kemudian partai politik juga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sejarah perkembangan partai politik pasca reformasi ialah berfungsi sebagai pendidikan politik, menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi yang ada di Indonesia melalu demokrasi perwakilan. Pada pola hubungan antara partai politik dengan DPR RI cukup sederhana, yaitu partai politik memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum anggota legislatif di DPR RI. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif, yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

 

The Faction of Political Party in the Indonesian House of Representatives or Parliament is as a strategic forum in the political system in Indonesia in order to connect between the process of forming government policy both in the executive and legislative branches with its citizens as a form of structured channeling of aspirations. Because in political parties there is a form of institutionalization of the expression of ideas, thoughts, views, and free beliefs in a democratic society. Then the political parties also according to the laws and regulations in force in the history of the development of political parties after the reform is to function as political education, absorb, channel and fight for the interests of the community, and prepare community members to fill political positions in accordance with the existing democratic mechanism in Indonesia through representative democracy. The pattern of relations between political parties and the DPR RI is quite simple, namely political parties have the right to participate in the election process for legislative members in the DPR RI. This legal research is prescriptive in nature, which is carried out to solve the legal issues at hand.

 

 

 


Keywords


Pemilihan Umum; Fraksi; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Full Text:

PDF

References


Buku :

Amir, Makmur dan Reni Dwi Purnomowati. Lembaga Perwakilan Rakyat. Jakarta: Pusat Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

Asshiddiqie, Jimly. Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.

_______. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.

Azed, Abdul Bari (ed). Sistem-sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran. Jakarta: BPFH UI. 2000.

_______ dan Makmur Amir. Pemilu dan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: Pusat Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2006.

Budiardjo, Miriam. Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Gramedia. 1982.

________. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. 1991.

________. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. 2000.

Chotib, dsb. Kewarganegaraan 2: Menuju Masyarakat Madani. Jakarta: Yudhistira. 2007.

Harris, Peter dan Ben Reilly. Demokrasi dan Konflik yang Mengakar Sejumlah Pilihan untuk Negosiator. Jakarta: Ameepro. 2000.

Irsham, Mahrus dan Lili Romli. Menggugat Partai Politik. Jakarta dan Depok: Fitroh Printing dan LIP Fisip Universitas Indonesia. 2003.

Legowo, T.A. (ed). Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia: Studi Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945 (Kritik, Masalah, dan Solusi). Jakarta: FORMAPI. 2005.

Meny, Yves Meny and Andrew Knapp. Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, German. Third Section. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Michels, Robert. Political Parties, A Sosiological Study of the Oligarchical Tendecies of Modern Democracy (terjemahan). Jakarta: Rajawali. 1984.

Muljana, Slamet. Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan. Jakarta: Balai Pustaka. 1968.

Monica and Jean Carlot. ‘Les Groupes Politiques dans leur Environement in J.Leca and M. Grawitz (eds.). Traite de Science Politique, iii. Paris: PUF. 1985.

Poerwanta, PK. Partai Politik di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.

Puspoyo, Widjanarko. Dari Soekarno Hingga Yudhoyono: Pemilu Indonesia 1955-2009. Solo: Era Adicitra Intermedia. 2012.

Syafiie, Inu Kencana. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama. 2001.

Makalah :

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Langkah DPR Menuju Parlemen Modern dalam Demokrasi Indonesia: Laporan Kinerja DPR (1 Oktober 2014—13 Agustus 2015) Ringkasan. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Agustus 2015.

Indikator Politik Indonesia. Rilis Survei Nasional 2016: Trust terhadap Institusi Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Indikator. 2016. sumber https :// indicator .co.id /uploads /20160208141409. Bahan_Rilis_ Indi_ KPK. Pdf, diakses pada tanggal 07 April 2019, pukul 14.37 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan :

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (Asli).

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (Setelah Amandemen).

Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22.

Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138.

Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2.

Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24.

Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92.

Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123.

Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383.

Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29.

Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23.

Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37.

Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51.

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117.

Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182.

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUUVI/2008.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk17210

Article Metrics

Abstract view : 76 times
PDF view : 54 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.